Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

Perpajakan bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Selama Spin-off

Istilah spin off perusahaan memang sudah tidak asing lagi di dunia bisnis yang di dalamnya terdapat perusahaan induk dan anak usaha. Klikpajak by Mekari akan mengulas pengertian umum spin off perusahaan hingga kewajiban perpajakan spin off perusahaan adalah dan pajak holding company untuk Sobat Klikpajak lebih memahaminya.

Tapi sebelum itu, seperti biasa Klikpajak.id tidak akan bosan selalu mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan perusahaan yang efektif adan efisien untuk membantu meningkatakan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan perusahaan yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Ketentuan Perusahaan Selama Spin-Off

Seperti yang sudah disinggung di atas, Klikpajak.id akan mengulas secara umum pengertian spin off perusahaan hingga ketentuan perpajakan spin off perusahaan adalah dan seperti apa pajak holding company ini.

Di dalam dunia bisnis, istilah spin off perusahaan memang tidak sepopuler merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan.

Namun, pada kenyataannya praktik spin off perusahaan telah banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan skala menengah hingga besar, multinasional, bahkan internasional.

Tentu saja seputar perpajakan spin off perusahaan ini juga wajib dipahami, karena di dalamnya ada ketentuan pajak holding company dan lainnya.

Yuk, kenali lebih banyak tentang bagaimana perpajakan perusahaan induk dan pajak anak perusahaan atau pajak holding company selama spin off perusahaan ini.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding CompanyIlustrasi spin off perusahaan dan pajak holding company

a. Pengertian Spin Off Perusahaan

Spin off perusahaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk memisahkan usaha secara parsial atau sebagian.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perusahaan yang melakukan spin off beralih kepada dua perseroan atau lebih.

Atau secara sederhana, spin off perusahaan merupakan pemisahan sebagian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru.

Di dalam istilah ekonomi bisnis, spin off perusahaan disebut juga sebagai pemisahan tidak murni, karena hanya sebagian aktiva dan pasiva perusahaan induk saja yang dialihkan.

Proses spin off perusahaan tidak menghapus atau menghilangkan eksistensi perusahaan induk secara hukum.

Dengan begitu, perusahaan induk yang melakukan spin off tetap eksis dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perusahaan yang melakukan spin off  tetap bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan baru hasil pemisahan yang telah berdiri sendiri.

Namun, bisa juga masing-masing perusahaan yang telah berdiri sendiri secara hukum tersebut menjalankan kegiatan usahanya masing-masing tanpa menjalin kerja sama.

Pebisnis wajib tahu, begini Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

b. Tujuan Spin off Perusahaan

Di saat perusahaan berhasil tumbuh dan berkembang semakin besar, keinginan untuk menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi dalam jangka panjang tentunya semakin besar pula.

Di sinilah peran strategi spin off perusahaan mulai dimainkan.

Perusahaan yang telah berhasil berkembang menjadi besar harus kembali menjadi kecil untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar.

Spin off perusahaan ini dijadikan sebagai salah satu strategi usaha dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

Adapun tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Ada kalanya unit usaha suatu perusahaan kurang mampu berkembang secara maksimal, karena terpaku dengan arahan dan suplai sumber daya dari perusahaan induk.

Namun, setelah dilakukan spin off di mana unit usaha telah menjadi perusahaan baru, memiliki kebebasan untuk menentukan langkah dan mengeksekusi strateginya sendiri.

Sehingga peluang untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.

Dari perspektif perusahaan induk, unit usaha yang dinilai kurang relevan dan menguntungkan justru akan menghambat implementasi strategi untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan melakukan spin off perusahaan, unit usaha tersebut akan menjadi perusahaan baru, sedangkan perusahaan induk dapat lebih fokus dalam menentukan arah strateginya.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding CompanyIlustrasi spin off perusahaan dan ketentuan pajak holding company

c. Tahapan Spin off Perusahaan

Spin off perusahaan keputusannya harus melibatkan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, terdapat banyak pihak yang harus dijamin supaya tidak menderita kerugian atas keputusan spin off perusahaan, yaitu karyawan, kreditur, dan nasabah bagi perusahaan.

Oleh karena itu, spin off perusahaan harus dipersiapkan dengan matang melalui beberapa tahapan berikut ini:

1. Tahap Persiapan

Persiapan merupakan tahapan awal dari spin-off perusahaan.

Pada tahap persiapan ini, perusahaan yang akan melakukan spin off harus membuat rancangan pemisahan (spin off) perusahaan.

Setelah rancangan spin off perusahaan disusun, kemudian dipublikasikan melalui surat kabar harian yang beredar secara nasional, juga pada karyawan serta kreditur dan mitra usaha paling lambat 30 hari sebelum penyelenggaraan RUPS.

Apabila pada tahap persiapan tidak ada kendala, maka tahap berikutnya adalah penyelenggaraan RUPS.

2. Tahap Pengambilan Keputusan

Dalam hal pengambilan keputusan spin off perusahaan, RUPS harus dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah.

Apabila dalam RUPS belum dihasilkan kata sepakat atau persetujuan dari kuorum yang disyaratkan, maka spin off perusahaan belum bisa dilakukan.

Sebaliknya, jika kuorum RUPS terpenuhi dan semuanya menyetujui rancangan yang telah disusun, maka spin-off bisa segera ditindaklanjuti.

3. Pemisahaan Aktiva dan Pasiva Perusaahaan

Setelah pemegang saham perusahaan setuju dan tidak ada keberatan yang diajukan dari pihak kreditur atau mitra usaha, maka tahap berikutnya masuk pada realisasi spin off perusahaan.

Pada tahap ini dilakukan pendirian perusahaan baru berbentuk Perseroan Terbatas atau PT, yang disertai dengan pemindahan atau pemisahan sebagian aktiva dan pasiva dari perusahaan induk yang sudah ada.

4. Pengesahan Spin Off Perusahaan

Tahapan yang terakhir adalah pengesahan spin off perusahaan dengan akta notaris.

Notaris yang ditunjuk akan membuat Akta Pemisahan yang menerangkan tentang pendirian perusahaan baru.

Sekaligus peralihan aktiva dan pasiva dari perusahaan induk (lama) ke perusahaan baru secara hukum.

Kelola Bukti Potong PPh 23/26 lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari pembukuan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

d. Aturan Spin off Perusahaan

Spin off perusahaan sebagai salah satu upaya restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan mengacu pada dua aturan perundang-undangan, yaitu:

  1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk jenis perusahaan selain perbankan, spin off perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas (UUPT).

Sedangkan spin off perusahaan perbankan mengacu pada UU Perbankan Syariah (UUPS).

Berdasarkan UUPT, perusahaan baru hasil spin off harus mendapat izin dan pengesahan dari Kemenenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKum-HAM).

Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perusahaan baru hasil spin off tersebut bisa segera melakukan kegiatan usahanya.

Namun khusus untuk perusahaan perbankan syariah, izin dan pengesahan tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM saja.

Tetapi juga pemegang otoritas tertinggi perbankan, yaitu Bank Indonesia.

Itulah beberapa aturan tentang spin off perusahaan.

Selanjutnya, Sobat Klikpajak juga perlu mengetahui dan memahami tentang penpajakan bagi perusahaan induk dan pajak anak perusahaan selama spin off.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding CompanyIlustrasi pajak spin off perusahaan dan pajak holding company

 

Peraturan Pajak bagi Perusahaan Induk & Anak Perusahaan dalam Spin Off Perusahaan

Setelah memahami seputang bagaimana pelaksanaan dan ketentuan spin off perusahaan, kini Sobat Klikpajak perlu mengetahui peraturan pajak bagi perusahaan induk dan anak perusahaan dalam spin off perusahaan atau hal-hal terkait pajak holding company.

Berikut adalah ketentuan yang mengatur tentang perpajakan spin off perusahaan:

a. Perpajakan bagi Perusahaan Induk

Berdasarkan Kode Revenue Internal Bagian 355, kebanyakan perusahaan induk dapat menghindari pajak perusahaan induk dan pajak anak perusahaan atas aktivitas spin off perusahaan.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada dana yang disediakan untuk ditukarkan dengan kepemilikan.

Sebagai gantinya, spin off perusahaan melibatkan distribusi saham perusahaan entitas anak perusahaan dari induk perusahaan secara proporsional kepada pemegang saham.

Sehingga membuat pemegang saham pemilik perusahaan induk yang sama.

Tidak ada uang tunai yang dipertukarkan ketika anak perusahaan dibentuk dalam spin off perusahaan.

Oleh karena itu, tidak ada pendapatan biasa atau pajak keuntungan modal yang dinilai.

Sudah tahu tentang ketentuan perusahaan rugi tetap bayar pajak penghasilan? Simak penjelasan Perusahaan Rugi Harus Bayar Pajak Penghasilan 1%

b. Pajak Anak Perusahaan Selama Spin off

Selama spin off perusahaan, anak perusahaan juga dapat menghindari pajak anak perusahaan selama bertransaksi.

Karena pemegang saham anak perusahaan menerima saham secara rata dari perusahaan induk sebagai pengganti uang tunai untuk penjualan perusahaan, maka pajak penghasilan biasa dan pajak capital gain tidak berlaku.

Sebagai gantinya, pemilik perusahaan induk menjadi pemilik anak perusahaan melalui pengalihan saham sebagai alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan menerima kompensasi untuk perusahaan baru melalui dividen saham.

IRC Section 355 mensyaratkan bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk mempertahankan manfaat bebas pajak dari spin off perusahaan.

Sebuah spin off merupakan peristiwa yang tidak kena pajak ketika perusahaan induk mempertahankan kendali sekurang-kurangnya 80% saham pemungutan suara entitas yang baru dibentuk dan kelas saham tanpa saham.

Spin off perusahaan juga tidak boleh digunakan semata-mata sebagai mekanisme untuk mendistribusikan laba atau laba induk perusahaan/anak perusahaan, dan perusahaan induk mungkin tidak mengendalikan anak perusahaan dengan cara yang sama dalam 5 tahun operasi terakhir.

Jika perusahaan induk atau anak perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam IRC Section 355, tindakan spin off dianggap dikenakan pajak yaitu pajak perusahaan induk dan pajak anak perusahaan dengan tarif pajak perusahaan yang berlaku.

Bicara perpajakan perusahaan, agar urusan pajak bisnis dapat dikelola dengan baik dan benar, gunakan support system untuk mengelolanya.

Kelola pajak perusahaan lebih mudah dan cepat dengan aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding CompanyIlustrasi kelola perpajakan spin off perusahaan atau pajak holding company

Klikpajak by Mekari, Solusi Kelola Pajak Bisnis Anda

Kalau ada cara praktis, kenapa harus ribet urus pajak perusahaan?

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

B. Buat e-Faktur Tanpa Install Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

C. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Spin Off Perusahaan dan Ketentuan Pajak Holding Company

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Pahami perpajakan spin off perusahaan dan urus pajak holding company dengan Klikpajak 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Tips Hitung Pajak

PUBLISHED07 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: