Pajak Bea Cukai 2021: Hitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Setiap kegiatan importasi yang memenuhi ketentuan perpajakan, akan dikenakan pajak. Ketahui pajak Bea Cukai 2021 dan cara menghitung Bea Masuk serta pajak impor belanja online di sini.

Seiring perkembangan teknologi, belanja tidak lagi melulu datang langsung ke toko atau mendatangi lokasi penjual.

Sekarang, belanja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet.

Tapi ingat, biarpun belanja online tetap ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan terlebih lagi jika itu dibeli dengan cara impor.

Akan ada yang namanya pajak impor dan pengenaan Bea Masuk.

Untuk lebih jelasnya mengenai Bea Masuk dan pajak impor belanja online serta perhitungannya, berikut ulasan dari Mekari by Mekari.

Jenis-Jenis Bea Masuk dan Pajak Bea Cukai 2021

Bea Masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI.

Aturan mengenai Bea Masuk barang impor ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan.

Berikut ini jenis-jenis bea masuk barang impor berdasarkan BAB IV Undang-Undang Kepabeanan:

1. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Jenis Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP ini disebut juga safeguard, yakni bea masuk yang dikenakan pada barang impor, di mana jenis barang tersebut sudah kebanyakan diimpor.

BMPT dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang sejenis yang mengalami kerugian serius.

2. Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

Sedangkan jenis Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD dikenakan pada barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping.

Barang dumping adalah barang yang harganya lebih murah dibanding barang sejenis di dalam negeri.

BMAD dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing.

3. Bea Masuk Pembalasan (BMP)

Jenis Bea Masuk Pembalasan atau BMP adalah Bea Masuk yang dikenakan pada barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang-barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

4. Bea Masuk Imbalan (BMI)

Jenis Bea Masuk Imbalan atau BMI ini dikenakan pada barang impor, yang ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor.

Dengan begitu, pengenaan Bea Masuk Imbalan atau BMI ini ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang yang sama.

Setiap Negara Punya Kebijakan Bea Masuk dan Pajak Impor

Bukan hanya Indonesia, hampir di setiap negara di dunia mengenakan barang impor sebagai objek pajak.

Di Indonesia, jenis pajak impor ini tertuang dalam Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Bea Masuk.

PDRI terdiri dari:

  • (Pajak Penghasilan) PPh Pasal 22 impor
  • PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  • PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Pajak Bea Cukai 2021: Hitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Ketentuan Pajak Bea Cukai 2021

Hampir semua jenis barang yang diimpor akan dikenakan berbagai jenis pajak impor tersebut.

Akan tetapi, ada pula barang impor yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbebas dari pungutan Bea Masuk (BM), bahkan bebas PPN dan PPh Impor.

Kok, bisa?

Itu karena ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman.

Melalui beleid ini, barang impor senilai USD3 tidak akan dikenakan dikenakan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 Impor.

Akan tetapi, terbebas dari Bea Masuk impor ini tidak berlaku untuk barang jenis tekstil, sepatu, dan tas. 

Ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.010/2019 ini sudah berlaku per 30 Januari 2020.

Dalam aturan ini, Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman, yang sebelumnya USD75 menjadi USD3 per kiriman, baru terbebas dari Bea Masuk.

Sesuai PMK 199/2019 tersebut, maka ketentuannya adalah:

  • Nilai impor kurang dari USD3 per kiriman atau setara Rp43.500 (kurs Rp14.500 per dolar AS) => Bebas Bea Masuk, tapi dikenakan PPN 10%
  • Nilai impor lebih dari USD3 hingga USD1500 per kiriman => Dikenakan Bea Masuk 7,5% dan PPN 10%
  • Nilai impor lebih dari USD1500 per kirian => Dikenakan Bea Masuk, PPN, dan PDRI

Penerima barang kiriman senilai lebih dari USD1500 ini harus menyampaikan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) kepada Bea Cukai untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.

Baca juga: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

Pajak Bea Cukai 2021: Hitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Tarif Normal Pajak Impor

Meskipun Bea Masuk terhadap barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap saran-saran dari para pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan berdatangan dari luar negeri.

Contohnya, produk tas, sepatu, dan garmen di Indonesia tidak laku, bahkan ada pengrajin yang gulung tikar karena banjirnya produk-produk serupa dari luar negeri.

Berkaca pada dampak menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif Bea Masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen sebesar:

  • Tas khusus 15% – 20%
  • Sepatu khusus 15% – 25%
  • Produk tekstil dengan PPN 10%
  • Serta PPh Pasal 22 impor sebesar 7,5% hingga 10%

Penetapan tarif normal ini ditujukan demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM (Industri Kecil Menengah) dan dikenakan pajak, dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum.

Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak agar bisa menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.

Diharapkan dengan adanya PMK 199/2019, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimis value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri.

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Penjelasan pokok-pokok Aturan dalam PMK 199/2019 tentang barang kiriman dari luar negeri atau impor e-commerce adalah:

1. De Minimis Threshold

Batasan minimal atau De Minimis Threshold adalah nilai total barang kiriman dari USD75 per hari per penerima barang dengan faktor pengali Bea Masuk sesuai Harmonized System (HS) dan pajak dalam rangka impor (PDRI), yang mengacu pada kepemilikan NPWP sampai dengan USD3 per kiriman dibebaskan Bea Masuk (BM) dengan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Untuk nilai total kiriman barang >USD3 s.d. USD1500 dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5% dan PPN 10%.

Sedangkan jika nilai total barang kiriman >USD1500 maka wajib menggunakan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atau PIBK )Pemberitahuan Impor Barang Khusus) berdasarkan persamaan prinsip yang sama antar negara-negara yang terdaftar dalam World Trade Organization (WTO).

2. Tarif Bea Masuk & PDRI 

Penentuan tarif Bea Masuk & PDRI untuk barang tertentu seperti tas, sepatu, dan produk tekstil yang melebihi threshold USD3, masing-masing dikenakan besaran Be Masuk 15%-20%, 25%-30%, dan 15%-25% dengan tambahan PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 7.5%-10% (sesuai Harmonized System).

Untuk barang khusus yaitu Buku Ilmu Pengetahuan bebas dikenakan Bea Masuk 0%, PPN 0%, dan PPh 22 impor 0%.

Dengan kata lain, tidak dipungut pajak apapun dalam rangka importasinya.

3. Penyederhanaan prosedur kepabeanan

Kondisi ini muncul karena adanya konsolidasi billing yang dapat sekaligus dibayarkan setelah terbitnya Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan atau Pendapatan Pajak (SPPBMCP) untuk setiap PJT (Perusahaan Jasa Titipan) per hari.

Ketentuan baru itu juga berlaku sama di kawasan bebas (Free Trade Zone).

Untuk peralihan persetujuan kegiatan penyelengaraan pos berdasarkan PMK-182/2016, masih tetap berlaku.

Sedangkan permohonan yang sedang dalam proses mengikuti ketentuan PMK 199/2019, serta CNF (Cost and Freight) yang sudah diajukan dan belum mendapat penetapan, bakal di selesaikan berdasarkan PMK ini.

Mulai 2020, impor melalui e-commerce senilai USD3 per kiriman tidak dikenakan Bea Masuk.

Nilai ini turun cukup drastis dibandingkan dengan ambang batas sebelumnya yaitu sebesar USD75.

Sementara untuk pajak impor diberlakukan normal atau tidak ada ambang batas.

Dengan begitu, jika Wajib Pajak membeli produk dari luar negeri (impor) dengan nilai diatas USD3 dari e-commerce, maka akan dikenai bea masuk dan pajak impor.

Aturan tersebut berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun untuk daerah Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas, barang yang masuk ke wilayah tersebut masih tidak dibebani bea impor.

Bea impor baru dikenakan untuk barang-barang yang dikirim keluar dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya.

Pajak Bea Cukai 2021: Hitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Menghitung Pajak Bea Cukai 2021

Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 22 untuk Bea Masuk dan Pajak Impor/PDRI sesuai ketentuan pajak Bea Cukai 2021:

Pak Kelik impor tas olahraga dari Perancis senilai USD1000, dengan biaya asuransi USD10, biaya pengiriman USD20.

Karena sepatu bukan merupakan barang yang tergolong mewah, maka sepatu yang diimpor Pak Kelik tidak termasuk barang kena PPnBM.

Maka hanya perlu membayar sejumlah tarif PPN impor dan PPh 22 impor.

Tas olahraga yang diimpor Pak Kelik memiliki kode HS 43040091, maka tarif Bea Masuk sebesar 20%.

Harga sepatu (C/Cost) = USD1000
Biaya Asuransi (I/Insurance) = USD10
Ongkos kirim (F/Freight) = USD20 (+)
Total nilai beli/impor sepatu (Nilai pabean dalam CIF/Cost, Freight, Insurance) = USD1030
Total nilai impor/CIF dalam rupiah USD1030 x Rp14.500 (kurs per dolar AS) = Rp14.935.000
Tarif Bea Masuk =                   20% (x)
Jumlah Bea Masuk yang harus dibayar = Rp2.987.000
Maka total nilai impor tas olahraga kena bea masuk:
(Total Harga + Bea Masuk) = Rp14.935.000 + Rp2.987.000 = Rp17.922.000
Perhitungan PDRI;
PPN = (Nilai Impor x Tarif PPN)
Nilai impor tas olahraga = Rp17.922.000
Tarif PPN =                   10% (x)
Jumlah PPN impor tas olahraga yang harus dibayar = Rp1.792.000
PPh Pasal 22 = (Nilai Impor x Tarif PPh Impor)
Nilai impor tas olahraga = Rp17.922.000
Tarif PPh =                   10% (x)
Jumlah PPh impor tas olahraga yang harus dibayar = Rp1.792.000
Total PDRI = (PPN + PPh 22) = Rp1.792.000 + Rp1.792.000 = Rp3.584.000
Total biaya impor tas olahraga:
(Total Bea Masuk + PPN Impor + PPh 22)
Nilai Bea Masuk = Rp2.987.000
Nilai PPN Impor = Rp1.792.000
Nilai PPh 22 Impor = Rp1.792.000 (+)
Jumlah biaya impor tas olahraga = Rp6.571.000

 

Jumlah Uang untuk Belanja Impor Tas Olahraga

Dari perhitungan ini, maka Pak Kelik harus mengeluarkan uang untuk membeli tas olahraga impor dari Perancis sebesar:

(Harga tas olahraga + Bea Masuk + PDRI)
Harga tas olahraga = Rp14.935.000
Nilai Bea Masuk = Rp2.987.000
Nilai PDRI = Rp3.584.000 (+)
Total uang yang harus dikeluarkan untuk impor tas olahraga dari Perancis = Rp21.506.000

 

Contoh Barang Impor Tidak Kena Bea Masuk sesuai Aturan Pajak Bea Cukai 2021

Seperti penjelasan di atas, sesuai PMK No. 199/2019, untuk barang impor senilai USD3 tidak akan dikenakan dikenakan Bea Masuk dan PPh 22 Impor.

Namun, bebas Bea Masuk impor ini tidak berlaku pada jenis produk tekstil, sepatu, dan tas.

Karena nilai impor yang tidak dipungut bea masuk hanya sebesar 3 dolar AS atau sekira Rp43.500 (kurs Rp14.500 per dolar AS), tentunya barang yang diimpor tidak tergolong mewah, sehingga juga terbebas dari pengenaan PPnBM impor.

Berikut contoh perhitungan bebas Bea Masuk impor barang belanja online.

Pak Kelik belanja online perhiasan imitasi dari Perancis seharga USD3 dengan biaya asuransi USD2 dan biaya pengiriman US$10.

Berikut perhitungan pajak impornya:

Harga perhiasan imitasi (C/Cost) = USD3
Asuransi (I/Insurance) = USD2
Ongkos kirim (F/Freight) = USD10 (+)
Total beli/impor perhiasan imitasi (CIF/Cost, Insurance, Freight) = USD15
Total nilai impor/CIF dalam rupiah USD15 x Rp14.500 (kurs per dolar AS) = Rp217.000
Bea Masuk (tidak dipungut) =                0% (+)
Total uang yang harus dikeluarkan untuk impor perhiasan imitasi = Rp217.000

a. Penghitungan jika Kena PDRI

Namun, Pak Kelik dikenakan PDRI dari pembelian perhiasan imitasi dari Perancis tersebut.

Begini perhitungannya:

Perhitungan PDRI;
PPN = (Nilai Impor x Tarif PPN)
Nilai impor perhiasan imitasi = Rp217.000
Tarif PPN =             10% (x)
Jumlah PPN impor perhiasan imitasi yang harus dibayar = Rp21.750
PPh Pasal 22 = (Nilai Impor x Tarif PPh Impor)
Nilai impor perhiasan imitasi = Rp217.000
Tarif PPh (tidak dipungut) =               0% (x)
Jumlah PPh impor perhiasan imitasi yang harus dibayar = Rp0
Total PDRI = PPN + PPh 22 Impor (Rp21.750 + Rp0) = Rp21.750

b. Jumlah Uang untuk Belanja ‘Online’

Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan Pak Kelik untuk membeli perhiasan imitasi dari belanja online tersebut sebesar:

(Nilai Perhiasan Imitasi + PDRI)
Nilai perhiasan imitasi = Rp217.000
PDRI = Rp21.750 (+)
Total uang yang dikeluarkan untuk impor perhiasan imitasi = Rp238.750

 

Setelah mengetahui cara penghitungan pajak impor belanja online yang terdiri dari Bea Masuk dan PDRI pajak Bea Cukai 2021, jangan lupa laporkan SPT PPh Tahunan Anda secara online melalui eFiling pajak online Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Mudah Kelola Pajak Lainnya dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Bukan hanya fitur e-Filing untuk lapor SPT pajak, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat menghitung pajak dengan akurat dan membayar pajak dengan langkah yang simpel.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED09 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: