Ketahui Kebijakan Pajak e-Commerce 2019 - Klikpajak

Ketahui Kebijakan Pajak e-Commerce 2019

Beberapa tahun belakangan ini, transaksi jual beli online atau lebih dikenal sebagai e-Commerce tumbuh subur dan berkembang pesat di Indonesia. Adanya peluang yang besar dan keuntungan yang menjanjikan, membuat banyak pengusaha lokal dan asing masuk ke industri perdagangan ini dengan memiliki online shop. Di sisi lain, seluruh penghasilan dari transaksi e-Commerce yang diterima juga dikenakan pajak e-Commerce.  Seperti apa kebijakannya? Simak pembahasan aturan pajak e-Commerce 2019 berikut dengan baik.

 

Apa itu e-Commerce?

E-Commerce Bisnis Online

e-Commerce pada umumnya merupakan sebuah perusahaan yang memiliki modal besar dan telah mengantongi izin usaha yang resmi serta dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan terdapat perusahaan e-Commerce asal Indonesia yang mampu menarik investasi triliunan rupiah dari investor asing. Hal ini membuktikan bahwa kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis ini, maka perusahaan-perusahaan e-Commerce berlomba dan bersaing untuk memperluas cakupan usahanya. Cara yang ditempuh seperti berusaha meningkatkan portofolio usaha dengan membuka ruang bagi para pelaku usaha kecil yang hendak berjualan di platform milik mereka.

 

Pengenaan Pajak e-Commerce

Bagi pelaku usaha berskala kecil dan baru merintis, perlu diberikan sosialisasi terkait pengenaan pajak bisnis online di Indonesia. Pasalnya, aturan pajak e-commerce yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi e-Commerce, masih terbilang baru di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku online shop wajib memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimuat dalam peraturan tersebut. Namun, apabila online shop tidak berbasis e-Commerce, bagaimana perlakuan pajaknya? Apakah sama dengan yang dikenakan atas transaksi e-Commerce?

Apabila dilihat dari aspek perpajakan, pengenaan pajak atas transaksi online ini akan membawa dampak positif dengan semakin terpercayanya toko online tersebut. Artinya, tidak mungkin ada aksi penipuan terhadap konsumen. Secara resmi memang belum ada aturan khusus pengenaan pajak atas situs-situs media sosial asing tersebut. Pada prinsipnya, pengenaan pajak tersebut sama dengan yang dikenakan atas transaksi e-Commerce yang harus dibayar pedagang dan pemilik online shop.

 

Aturan Pajak e-Commerce 2019

Aturan Pajak e-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik (e-Commerce) atau online shop. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 tersebut direncanakan secera efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Pasal 4 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (transaksi e-Commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan.

Secara ringkasnya, berikut ini pokok-pokok kewajiban perpajakan dalam PMK.210/2018

Bagi Pedagang dan Penyedia Jasa Menggunakan Platform Marketplace

  1. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace;
  2. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
  3. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
  4. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi penyedia platform marketplace

  1. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
  3. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform market place, serta
  4. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak e-Commerce

Pengusaha Kena Pajak

Sesuai dengan aturan pajak e-Commerce 2019 tersebut, PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara elektronik (e-Commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace diwajibkan memungut, menyetorkan, dan melaporkan:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terutang. Tari pengenaan pajaknya sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
  2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan pengenaan pajak jenis ini mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pajak e-Commerce 2019 ini juga menegaskan PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT Masa PPN setiap masa pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang melalui penyedia platform marketplace.

 

Demikian pembahasan tentang pajak e-Commerce 2019 serta kewajiban perpajakan yang dikenakan. Berbisnislah dengan tujuan selalu memberi manfaat dan keuntungan tidak hanya bagi Anda sendiri, namun juga bagi orang lain. Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Ditjen Pajak. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui e-Filing Klikpajak, dan hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor pajak. Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT gratis tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online.

[adrotate banner=”6″]

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED12 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: