Kesetaraan Pengenaan PPh Final untuk Setiap Wajib Pajak

Kesetaraan Pengenaan PPh Final untuk Setiap Wajib Pajak

Tax amnesty belakangan jadi isu yang cukup hangat menjadi bahasan di berbagai media dan komunitas pengusaha. Tentu saja, momen ini merupakan kesempatan untuk setiap pengusaha dan badan usaha pemilik objek pajak yang belum terlaporkan untuk dapat melaporkannya dengan konsekuensi yang minimal. Pengenaan PPh yang kecil jadi ‘hadiah’ untuk pengusaha yang mau berpartisipasi dalam momen ini.

Hal ini kemudian diikuti dengan pemberlakuan PP Nomor 36 Tahun 2017, yang mengatur tentang konsekuensi bagi para pengusaha atau badan usaha yang tidak, terlambat, atau sengaja memalsukan laporan hartanya. Tentu sanksi administrasi yang dikenakan cukup besar bila dibandingkan dengan periode tax amnesty. Namun demikian, pemberlakuan PP ini untuk memberikan keadilan bagi pengusaha dan badan usaha yang telah membayar pajak sesuai dengan apa yang dilaporkan pada masa pengampunan pajak.

 

Langkah Tegas Pemerintah Untuk Kesetaraan

PP ini diberlakukan agar dunia usaha semakin sehat iklimnya. Dengan demikian, wajib pajak yang telah melaporkan hartanya akan merasa adil karena telah menjalankan kewajiban sesuai aturan pemerintah. Disisi lain, untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak atau dengan sengaja memanipulasi laporan hartanya, akan dianggap sebagai pelanggaran karena berpotensi membawa kerugian bagi negara. Kembali, pemberlakuan PP ini sebagai upaya keadilan untuk setiap wajib pajak.

Berita Buruk Untuk Yang Lupa Atau Tidak Sempat Lapor SPT

Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang lupa untuk melaporkan harta atau SPT-nya? Bagaimanapun juga, PP tersebut akan tetap dikenakan. Namun pada prakteknya, pemberlakuan PP tidak dilakukan dengan kaku, wajib pajak akan dikenai sanksi pada PP terlebih dahulu, lalu akan diperiksa data harta yang dilaporkannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan cermat, sehingga dapat memastikan keaslian laporan yang diberikan.

Memang sanksi ini harus tetap Anda hadapi jika pada akhir pemeriksaan ditemukan pelanggaran. Alasan yang paling awam untuk wajib pajak adalah tidak adanya waktu untuk melaporkan, atau kendala teknis pada portal milik Dirjen Pajak. Besarnya sanksi administrasi yang diberikan tentu juga jadi ancaman besar untuk wajib pajak, hingga bahkan ada yang dengan sengaja tidak melaporkan karena tidak ingin dikenai sanksi ini. Namun bersiaplah, sanksi tambahan akan diberikan jika dikemudian hari ditemukan harta yang tidak terlapor ini.

Ancaman PPh Yang Besar Untuk Badan

Besaran sanksi administrasi yang mengancam untuk wajib pajak berupa badan adalah sebesar 25%. Belum lagi jika ada keterlambatan lapor, maka akan dikenai denda tambahan sebesar 2% setiap bulannya hingga maksimal masa keterlambatan 24 bulan. Mungkin untuk Anda yang baru masuk ke dunia usaha, angka ini terlihat kecil. Namun besaran sanksi administrasi ini merupakan angka yang besar dan cukup berpengaruh pada keadaan keuangan perusahaan.

Selain itu, perusahaan yang terbukti melanggar PP ini juga tentu akan turun kredibilitasnya karena dinilai telah melakukan pelaporan palsu atau rekayasa. Selain sanksi administrasi PPh Final sebesar 25% lebih, nama perusahaan juga akan turut tercoreng. Berita negatif ini akan berdampak pada citra perusahaan, itu mengapa penting untuk sesegera mungkin melaporkan SPT dengan benar.

Masih ada lagi ancaman sanksi sebesar 200% jumlah pajak terutang jika terbukti secara meyakinkan melakukan rekayasa pada SPT atau harta yang dilaporkan dengan maksud menghindari kewajiban pajak.

Kemudahan Sistem Online

Melihat besarnya ancaman sanksi yang ada pada PP Nomor 36 Tahun 2017 ini, tentu sebagai wajib pajak Anda akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sebenarnya Dirjen Pajak telah memberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran dan pelaporan berbagai jenis pajak secara online. Berbagai kanal milik swasta ini dimaksudkan agar wajib pajak memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

 

Tentunya layanan online milik swasta ini bekerja dengan sertifikasi resmi dari Dirjen Pajak, sehingga proses pelaporan dan pembayaran bisa terhubung langsung dengan database Dirjen Pajak. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah klikpajak. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur pembayaran dan pelaporan pajak untuk Anda. Akses yang bisa dilakukan sewaktu-waktu memungkinkan Anda melakukan kewajiban perpajakan tanpa terhalang hambatan tidak adanya waktu.

Klikpajak juga dilengkapi fitur pelaporan dan pembayaran berbagai jenis PPh sehingga bisa digunakan tidak hanya untuk wajib pajak badan, namun juga wajib pajak pribadi. Gunakan klikpajak untuk melaporkan pajak Anda, sekarang!


PUBLISHED14 Jan 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: