Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

Lakukan Cara ini Jika Bukti Setor Pajak Hilang

Pas mau bayar/setor pajak tapi bukti setor pajak hilang? Jangan panik, Klikpajak by Mekari akan menunjukkan cara mengatasinya dan cara agar Sobat Klikpajak tidak pernah lagi mengalami bukti bayar pajak hilang, cara melihat pajak yang sudah dibayar, penggunaan SSP online, serta cara cek e Billing yang sudah dibayar.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id tidak akan pernah bosan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk membantu kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan selalu membantu kapan saja dibutuhkan.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Faktur lebih cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Tentang Bukti Setor Pajak

Bukti Setor Pajak atau yang dikenal dengan nama Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing adalah bentuk dasar bukti pembayaran pajak.

Jika proses pembayaran pajak masuk dilakukan secara manual mendatangi kantor perlayanan pajak, maka SSP berbentuk formulir yang terdiri dari 4 rangkap dengan fungsi berbeda-beda.

Namun jika bayar pajak online, maka bukti setor pajak ini hanya satu lembar berbentu elektronik.

Bukti setor pajak ini tentu saja harus diisi dengan lengkap dan benar, lalu dibawa oleh Wajib Pajak (WP) setiap kali akan membayar pajak.

Pembayaran pajak bisa dilakukan lewat bank, kantor pos, atau sarana lainnya seperti e-Billing Klikpajak yang menjadi mitra resmi Ditjen Pajak.

Setelah SSP itu disahkan oleh tempat WP membayar pajak, maka dokumen ini bisa digunakan untuk proses lapor pajak.

Namun jika belum disahkan, maka WP tidak dapat melaporkan pajak dan akan dianggap belum membayar pajak yang merupakan kewajiban WP.

Baca juga tentang Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

Untuk menjadi perhatian, satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan satu masa pajak, dengan satu kode akun pajak atau satu kode jenis setoran.

Dengan begitu, SSP ini harus disimpan dengan baik jangan sampai hilang karena akan digunakan untuk melapor pajak.

Namanya juga musibah, kadang datangnya memang tak disangka-sangka. Kalaupun ternyata bukti setor pajak itu hilang, apa yang harus dilakukan?

Tak perlu panik, ketahui apa yang harus dilakukan jika bukti setor pajak hilang dan bagaimana cara melihat pajak yang sudah dibayar, atau penggunaan SSP onine serta cara cek e Billing yang sudah dibayar, maupun cara agar tidak lagi mengalami bukti bayar pajak hilang.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id juga akan mengulas bagaimana cara mendapatkan bukti setor pajak ini.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah DibayarIlustrasi bukti bayar pajak dan cara melihat pajak yang sudah dibayar

Cara Mendapatkan Bukti Setor Pajak

Cara untuk mendapatkan bukti setor pajak adalah WP harus membuat dahulu SSP atau membuat Kode Billing.

SSP bermacam-macam bentuknya, disesuaikan dengan metode pembayarannya apakah secara online atau manual.

Jika WP melakukan pembayaran secara daring, maka SSP online yang diterima WP akan selalu sama bentuknya.

SSP memuat informasi seperti kode jenis pajak, detail pembayaran, masa pajak, serta nomor ketetapan dan jumlah pembayaran.

Selanjutnya, gunakan atau bawa SSP itu ke tempat pembayaran pajak seperti bank, kantor pos atau lembaga lain yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan RI.

Untuk membuat kode billing melalui Layanan Mandiri, bisa dilakukan dengan melakukan input data setoran pajak (SSP/Surat Setoran Pajak) yang akan dibayarkan.

Ketentuan input data setoran pajak harus memperhatikan hal berikut:

  • Atas nama dan NPWP milik WP sendiri, atau
  • Atas nama dan NPWP milik WP lain atau atas nama Subjek Pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai wajib pungut.

Ketahui juga tentang SSE Pajak: SSE1 dan SSE3 Ditutup, Saluran Membuat Kode Billing di SSE2 Lebur di DJP Online

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Cara Mengurus Bukti Setor Pajak yang Hilang

Seperti dijelaskan sebelumnya, SSP terdiri dari empat lembar, sehingga terkadang terselip atau tercecer.

Kondisi ini bisa mengganggu kelancaran WP karena harus mencari-cari SSP yang tercecer itu.

Maka berikut cara yang bisa dilakukan jika SSP hilang:

a. Jika bukti setor pajak atau SSP manual

  • Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
  • Buat surat pernyataan, dimana format bakunya sudah disediakan oleh KPP. Dalam surat itu, jelaskan bahwa lembar SSP telah hilang dan meminta salinan (copy) SSP yang hilang.
  • Masukkan surat pernyataan itu ke KPP hingga mendapat persetujuan.
  • KPP selanjutnya akan melegalisir bukti dan membuat salinan rangkap dua. Satu salinan untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan dan satu salinan lagi untuk KPP.
  • Selesai. WP akan mendapatkan SSP yang baru yang bisa digunakan untuk membayar pajak dan membuat laporan pajak.

Note: Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

b. Jika bukti setor pajak atau SPP online

  • Datang ke badan tempat pembayaran pajak dilakukan untuk meminta Bukti Penerimaan Negara (BPN). BPN memiliki fungsi yang sama dengan SSP dan dapat menjadi pengganti SSP yang hilang.
  • Jangan lupa membawa data-data yang berhubungan dengan pembayaran pajak, KTP WP, NPWP, dan bukti transfer/pembayaran.
  • Jika BPN sudah didapatkan, maka WP sudah dapat menggunakannya sebagai bukti pembayaran yang sah saat melakukan pemindahbukuan.

Meski cara mengurus SSP hilang cukup mudah, namun tetap jauh lebih baik bagi WP untuk berhati-hati menyimpan data atau bukti pembayaran pajak.

Sistem keuangan WP dalam mengelola bisnis harus mendukung supaya tidak terjadi banyak kesalahan dalam pembukuan, termasuk perpajakan.

DJP sudah menyediakan sistem pembayaran pajak secara online sepenuhnya karena ini dinilai lebih mudah. Hanya saja, beberapa WP mungkin belum terbiasa. 

Kasus yang sering terjadi adalah WP kehilangan kode billing sehingga menyulitkan pembayaran pajak berikutnya.

Kode billing atau bisa juga disebut ID billing pajak adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan sistem billing dalam pembayaran yang dilakukan setiap WP.

ID billing sangat penting karena ini acuan dalam melaporkan pajak tahunan WP.

Umumnya, usai melakukan pembayaran pajak lewat kantor pos, ATM atau bank, WP akan mendapatkan bukti pembayaran pajak berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Jika BPN dan NTPN hilang, maka solusinya adalah memperlihatkan kode Billing kepada petugas KPP supaya bisa dilacak data transaksi pembayaran pajaknya.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah DibayarIlustrasi antrean pembayaran pajak yang masih manual

Mendapatkan Bukti Lapor Pajak juga Bisa Lewat PJAP

Untuk semakin memudahkan WP dalam melakukan aktivitas pajaknya dan memperluas pelayanan pajak, DJP juga menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sebagai mitra resmi.

Penunjukan PJAP sebagai mitra DJP ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

Ada banyak aktivitas perpajakan yang dapat dilakukan melalui PJAP ini, salah satunya membuat bukti lapor pajak atau Kode Billing.

DJP telah menunjuk setidaknya sembilan perusahaan sebagai PJAP atau ASP.

Salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh DJP sebagai penyedia aplikasi resmi tersebut adalah PT Jurnal Consulting Indonesia atau Klikpajak by Mekari.

Note: Lupa EFIN saat PSBB? Jangan Panik, Lakukan Cara Ini!

Ditjen Pajak dan Klikpajak telah bekerjasama untuk merancang desain aplikasi yang mudah digunakan atau user friendly.

Sehingga WP bisa langsung mengisi formulir secara elektronik hingga pembayaran pajak secara online.

Atau dapat juga mengikuti langkah dan panduan yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah DibayarIlustrasi aplikasi pajak online mitra resmi DJP yang bisa digunakan untuk membuat bukti lapor pajak

Pakai e-Billing Klikpajak, Bukti Lapor Pajak Tidak Hilang

e-Billing adalah sistem pembayaran (billing system) DJP berupa aplikasi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, disebutkan:

Sistem Billing DJP adalah sistem elektronik yang dikelola oleh DJP dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Sistem e-Billing Klikpajak sangat mudah digunakan karena akan membimbing Sobat Klikpajak dalam mengisi SSP elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak Klikpajak.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak akan kehilangan semua data dan file perpajakan karena Klikpajak didukung teknologi cloud yang dapat menyimpan data dengan aman dan bisa diakses kapan pun serta di mana saja diinginkan.

Membuat Kode Billing dan Langsung Bayar Billing

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Tidak perlu keluar masuk aplikasi karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan proses pembayaran pajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Berikut langkah-langkah cara bayar pajak online dengan Membuat Kode Billing dan langsung Bayar Billing.

Buat ID Billing GratisContoh fitur membuat kode billing dan nukti setor pajak di e-Billing Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajak dalam Satu Platform

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

Bukan hanya dapat membuat kode billing dan langsung bayar billing saja, Klikpajak juga memiliki fitur lengkap yang memudahkan Sobat Klikpajak menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan mudah hanya dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

B. Buat e-Faktur Tanpa Install Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

C. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Bukti Setor Pajak Hilang dan Cara Melihat Pajak yang Sudah Dibayar

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Tak lagi khawatir bukti setor pajak hilang dengan e-Billing Klikpajak 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

 

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED08 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: