Tertib Bayar Pajak Reklame sebagai Media Promosi Perusahaan - Klikpajak

Tertib Bayar Pajak Reklame sebagai Media Promosi Perusahaan

Papan reklame digunakan sebagai salah satu ajang periklanan atau promosi suatu produk barang dan jasa. Penggunaan papan reklame dinilai efektif sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat dalam meningkatkan penjualan. Keuntungan ini mendorong banyak perusahaan dagang yang berminat membuat atau memasang papan reklame sebagai sarana promosi. Sebelum mengurus perizinan reklame, sebagai pemilik perusahaan, Anda juga wajib memahami kewajiban bayar pajak reklame. Mari pahami ketentuan bayar pajak reklame berikut ini.

Mengenal Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan sebagai syarat dalam rangka mendapatkan izin penyelenggaraan papan reklame. Jangan sampai melewatkan bayar pajak reklame karena akibatnya izin pemasangan reklame Anda akan dicabut.

Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame sebagai media promosi atas kegiatan usahanya.

Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah seluruh penyelenggaraan reklame meliputi:

  • Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya
  • Reklame melekat atau stiker
  • Reklame selebaran
  • Reklame kain
  • Reklame suara
  • Reklame paragaan
  • Reklame suara
  • Reklame berjalan
  • Reklame film/slide

Bukan Objek Pajak Reklame

  • Reklame yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
  • Pengadaan papan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
  • Pengadaan reklame yang memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan
  • Reklame yang dibuat oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.
  • Pengadaan reklame mengenai kepemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luas reklame tidak lebih dari 1 meter persegi yang diselenggarakan di atas tanah tersebut.
  • Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
  • Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha, diselenggarakan dengan ketentuan luas reklame tidak lebih dari 1m² dan ketinggian maksimum 15 m serta jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah.

Persyaratan Permohonan Izin Reklame Baru

Berikut ini adalah persyaratan dalam mengurus izin reklame perusahaan:

  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan dilegalisir oleh notaris.
  2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
  3. Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan.
  4. Surat Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan sebagai lampiran surat persetujuan.
  5. Surat Perjanjian Kontrak Pembuatan dan/atau Pemasangan Reklame.
  6. Foto rencana penempatan reklame jika ukuran reklame 6 m²-24 m².

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame disebut Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame atau sesuai kesepakatan bersama jika diselenggarakan oleh pihak ketiga. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu pemasangan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan di Jakarta untuk pengadaan reklame sebesar 25%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Selanjutnya, aturan ini banyak diikuti dan diterapkan di daerah luar Jakarta.

Penghitungan Pajak Reklame

Penghitungan pajak didasarkan pada dua jenis reklame, yaitu reklame produk yang memuat barang atau jasa bersifat komersial, dan reklame non produk yang memuat informasi bisnis, perusahaan atau badan usaha bagi masyarakat. Berikut ini adalah tarif reklame berdasarkan pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014.

a. Reklame Produk

Nilai Sewa Reklame (NSR) Produk

Protokol A: Rp125.000

Protokol B: Rp100.000

Protokol C: Rp75.000

Ekonomi kelas I: Rp50.000

Ekonomi kelas II: Rp25.000

Ekonomi kelas III: Rp15.000

Lingkungan: Rp10.000

Tarif ini berlaku untuk ukuran satu meter persegi dengan durasi tayang satu hari dan ketinggian reklame maksimum 15 meter.

Contoh penghitungan:

PT Adhi Jaya memasang reklame sebagai media promosi sepatu terbaru. Ukuran reklame adalah satu meter persegi di Jalan Diponegoro (Protokol B) dengan durasi tayang satu tahun. Berapa besaran pajak yang harus dibayar PT Adhi Jaya dalam setahun?

Pajak reklame terutang = 1 m² × Rp105.000 × 365 hari × 25% = Rp9.125.000

Jadi, pajak reklame yang harus dibayar PT Adhi Jaya dalam setahun sebesar Rp9.125.000

b. Reklame Non Produk

Nilai Sewa Reklame (NSR) Non Produk

Protokol A: Rp25.000

Protokol B: Rp20.000

Protokol C: Rp15.000

Ekonomi kelas I: Rp10.000

Ekonomi kelas II: Rp5.000

Ekonomi kelas III: Rp3.000

Lingkungan: Rp2.000

Tarif ini berlaku untuk ukuran satu meter persegi, durasi tayang satu hari, dengan ketinggian reklame maksimum 15 meter.

Demikian ketentuan mengenai pajak reklame. Jangan lupa tertib bayar pajak reklame agar Anda tidak dikenai sanksi akibat tidak bayar pajak. Perbarui informasi perpajakan Anda bersama Klilpajak. Bangga Bayar Pajak!


PUBLISHED01 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: