Klikpajak by Mekari

Apa Akibatnya Jika Tidak Lapor SPT Tahunan?

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan suatu hal yang harus dilaporkan oleh setiap wajib pajak dalam bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun non-pajak. Namun, banyak peserta pajak yang sering mengabaikannya. Nah, apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan?

Pelaporan SPT bisa dilakukan secara offline atau manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan bisa juga secara online. Pelaporan ini bersifat wajib sehingga jika terlambat atau tidak melapor akan diberikan sanksi.

Sanksi tersebut tercakup dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wujud sanksi ini bisa dalam bentuk denda atau hukuman penjara. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak penjelasan terkait SPT Tahunan di bawah ini.

lapor spt tahunan

Apa Itu SPT Tahunan?

Sebelum membahas lebih jauh tentang apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, harus dipahami terlebih dahulu apa itu SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai aturan perundang-undangan.

SPT Tahunan terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Pribadi adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak (tahunan) baik oleh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan SPT Tahunan Badan adalah surat untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Laporan SPT Tahunan dibuat setiap tahunnya untuk tahun tahun pajak sebelumnya, artinya untuk laporan SPT Tahunan 2021 dilaporkan pada tahun 2022. Batas atau tenggat waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT Tahunan Pribadi paling lama tiga bulan terakhir.

Maksud dari tiga bulan terakhir ini adalah pada saat tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Usaha adalah pada akhir bulan April.

Apa Akibatnya Jika Tidak Lapor SPT Tahunan?

Untuk menjawab pertanyaan apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan? akan dibahas dalam beberapa hal berikut.

1. Bunga

Apabila SPT Tahunan sudah dilaporkan, namun wajib pajak mempunyai kemauan sendiri dengan meminta adanya pembetulan maka wajib pajak tersebut akan dikenakan bunga. Aturan ini tercantum dalam Pasal 8 UU KUP.

Isi dalam pasal tersebut adalah, apabila pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka wajib pajak dikenai sanksi bunga sebanyak 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pembayaran bunga terhitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan yang dihitung penuh satu bulan. Selain itu, dalam Pasal 8 ini juga mengatur apabila wajib pajak diperiksa tapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak bisa dikenakan denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Denda

Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan terdapat dalam Pasal 7 KUP, dimana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah. Tak hanya itu, aturan denda ini juga dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang menerangkan bahwa:

3. Pidana

Hukum atau sanksi pidana merupakan tindakan terakhir yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Aturan ini ada dalam Pasal 39 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT, atau melaporkan SPT tetapi keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana.

Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan untuk denda yang harus dibayar dalam hukum pidana ini paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian denda paling banyak yang harus dibayar adalah 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Dampak Lainnya

Pendapatan yang merupakan penghasilan yang diterima akan habis untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai investasi ke dalam aset seperti tabungan dalam bentuk membeli kendaraan atau tanah. Kedua contoh tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila SPT Tahunan pajak tidak dilaporkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, karena semua harta benda yang termasuk dalam tagihan akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sesuai mekanismenya yang disebut dengan ekstensifikasi pajak.

Ditjen Pajak sudah menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi untuk merekap aktivitas transaksi wajib pajak. Bahkan hingga saat ini sudah ada 69 lembaga yang selalu mengirimkan data transaksi tersebut kepada Ditjen Pajak dalam waktu tertentu.

Pentingnya Melaporkan SPT Tahunan

Pentingnya melaporkan SPT Tahunan juga berkaitan dengan apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, karena menjadi landasan mengapa SPT Tahunan ini begitu penting dan bisa dikenakan sanksi jika tidak melaporkannya.

Alasan mengapa pelaporan SPT Tahunan menjadi hal yang wajib bagi seorang wajib pajak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Syarat dan Ketentuan Umum terkait tata cara perpajakan.

SPT Tahunan menjadi wadah bagi warga negara yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dimiliki selama satu tahun terakhir.

Selain itu, SPT Tahunan juga melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan UU Perpajakan. Kemudian, SPT Tahunan juga mempunyai dampak yang baik dalam self assesment yang dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

Persiapan Sebelum Membuat Laporan SPT Tahunan

Agar terhindar dari apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, perlu dilakukan persiapan yang matang sehingga bisa menyiapkan laporan SPT Tahunan tanpa harus menanggung risiko seperti denda bahkan pidana. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik juga akan mencapai hasil yang baik.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan tersebut adalah melengkapi dokumen bukti pemotongan PPh berdasarkan Pasal 21 dari pihak pemberi kerja, biasanya diminta ke bagian HRD di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian juga perlu dipersiapkan EFIN sebelum melaporkan SPT Tahunan.

EFIN bisa didapatkan secara online. Lalu juga perlu dipersiapkan dokumen lainnya seperti laporan keuangan dan bukti pembayaran pajak apabila dimiliki. Setelah semua dokumen terpenuhi dan siap untuk diserahkan sebagai laporan SPT Tahunan, maka bisa dilengkapi data-data lainnya dengan mengisi formulir SPT Tahunan.

Formulir SPT Tahunan

Untuk menghindari apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, perlu disiapkan pengisian formulir SPT Tahunan dengan baik. Berikut ini jenis-jenis formulir SPT Tahunan yang bisa diisi oleh wajib pajak.

1. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Jenis formulir ini digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan kotor kurang dari 60 juta rupiah dan hanya bekerja untuk satu perusahaan atau lembaga selama satu tahun terakhir.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT 1770 S diisi oleh wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan kotor lebih dari 60 juta rupiah untuk dua perusahaan. Kemudian lama waktu bekerja yang sudah dijalani adalah satu tahun.

3. Formulir SPT Tahunan 1770

Selanjutnya adalah formulir yang ditujukan untuk peserta wajib pajak dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan yang kurang dari 60 juta rupiah atau lebih dari 60 juta rupiah dalam satu tahun. Biasanya diperuntukkan untuk wajib pajak non pegawai.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir terakhir ini adalah formulir bagi Wajib Pajak Badan dan hanya mempunyai satu jenis formulir. Berbeda dengan laporan SPT Tahunan pribadi yang bisa mempunyai lebih dari satu jenis formulir. Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan formulir ini diantaranya adalah:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Usaha Dagang (UD)
  • Commanditer Venture (CV)
  • Organisasi
  • Yayasan
  • Perkumpulan

SPT Tahunan yang akan dilaporkan harus sesuai dengan formulir SPT Tahunan di atas. Apabila tidak sesuai nantinya akan menimbulkan masalah dan akhirnya tidak jadi melaporkan SPT Tahunan, sehingga akan mendapatkan apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan.

Untuk itu, selalu perhatikan setiap urusan dalam pelaporan SPT Tahunan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan di kemudian hari. Sebab, pelaporan SPT Tahunan ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak.

Syarat Melaporkan SPT Tahunan Pribadi

Untuk melaporkan SPT Tahunan pribadi perlu dilengkapi beberapa syarat untuk melengkapi laporan SPT Tahunan Pribadi:

  • Mempunyai surel atau alamat e-mail yang masih aktif
  • Mempunyai nomor ponsel yang aktif
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Sudah mengaktifkan nomor pajak online EFIN (Electronic Filing Identification Number)
  • Sudah mengaktifkan akun melalui tautan yang dikirim melalui e-mail pribadi dari situs pajak online yang digunakan.

Kemudian untuk SPT Tahunan Pribadi yang harus dilaporkan adalah:

  • SPT Tahunan Masa PPh Pasal 21
  • SPT Tahunan Masa PPh Pasal 26
  • SPT Tahunan Masa PPn atau PPnBM 1111
  • SPT Tahunan Badan bagi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan e-Faktur

Syarat Melaporkan SPT Tahunan Badan

Setelah memahami beberapa penjelasan di atas, maka perlu juga diketahui bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan Badan dengan benar. Cara ini akan meminimalisir risiko apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan. Ada beberapa dokumen penting yang menjadi syarat untuk melaporkan SPT Tahunan, yaitu:

  • Dokumen SPT Tahunan PPh Badan (1771)
  • Dokumen SPT pada masa PPN
  • Dokumen SPT pada masa PPh Pasal 21 periode Januari – Desember
  • Faktur pajak dari bulan Januari hingga Desember
  • Bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 periode Januari – Desember
  • Bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 periode Januari – Desember
  • Bukti pemungutan PPh Pasal 22 periode Januari – Desember
  • Bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Final 1% sesuai aturan
  • Bukti pembayaran PPh Pasal 25 periode Januari hingga Desember
  • Bukti pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) Pasal 25 periode Januari – Desember
  • Laporan neraca laba dan rugi
  • Laporan keuangan berisi hasil audit akuntan publik
  • Buku besar berisi pembantu pendukung laporan keuangan
  • Rekening tabungan atau rekening koran perusahaan
  • Bukti penerimaan dan pengeluaraan seperti nota dan kwitansi
  • Akta (sertifikat) pendirian atau perubahan perusahaan
  • Lampiran mengenai SPT Tahunan Badan

Kelengkapan dokumen diatas harus diperiksa dengan seksama dan dipastikan sudah lengkap sebelum membuat laporan SPT Tahunan.

Hal yang Perlu Diterapkan Saat Melapor SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan saat ini baik untuk SPT Tahunan Pribadi ataupun SPT Tahunan Badan sudah banyak menggunakan sistem online. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi mengurus pelaporan dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Agar terhindar dari apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, maka beberapa hal berikut ini harus diterapkan saat melaporkan SPT Tahunan secara online.

  • Pastikan koneksi jaringan internet stabil.
  • Menggunakan perangkat yang memadai seperti laptop.
  • Dilakukan pada saat yang tepat agar terhindar dari traffic pengguna yang sedang banyak, seperti di malam hari. Jumlah pengguna website yang terlalu banyak biasanya akan menyebabkan website tersebut sulit untuk diakses.
  • Pastikan seluruh data yang ada dalam formulir sudah terisi dengan lengkap dan benar. Hal ini berguna agar data yang diisi sudah valid dan sesuai dengan data aslinya. Kesalahan pengisian data bisa membuat laporan tidak bisa diproses.
  • Apabila belum mendapatkan BPE SPT Tahunan melalui e-mail, maka ada kemungkinan bahwa proses pelaporan gagal dan harus mengulangi pengisian e-filling dari awal.
  • Pastikan EFIN dan alamat e-mail masih aktif dan sudah terverifikasi dengan benar.
  • Jika masih terjadi kegagalan, maka bisa digunakan situs ASP (Application Service Provider) pajak resmi lainnya yang direkomendasikan oleh Ditjen Pajak.

Terapkan hal-hal tersebut agar proses pelaporan SPT Tahunan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pilihlah situs ASP dengan kualitas yang sudah terjamin dan mempunyai rating dan ulasan yang baik dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Solusi Jika Lupa Melaporkan SPT Tahunan

Apabila semua cara yang disarankan sudah dilakukan namun tidak bisa menghindari apa akibatnya jika tidak lapor SPT Tahunan, maka bisa dilakukan solusi di bawah ini untuk meminimalisir risiko yang lebih berat.

Biasanya, jika lupa dalam melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan biaya denda dalam jumlah tertentu tergantung syarat dan ketentuan dari laporan SPT Tahunan yang akan dilaporkan. Rekapan denda tersebut adalah:

  • Denda telat lapor SPT Tahunan Pribadi: Rp100.000.
  • Denda telat lapor SPT Tahunan Badan: Rp1.000.000.
  • Denda telat bayar pajak: bunga sebanyak 2% setiap bulan dari pajak yang belum dibayar

Jadi, untuk jaga-jaga agar tidak pusing dan panik saat dikenakan denda, sisihkan dana untuk membayar denda tersebut. Agar masalah tersebut bisa diatasi dan bisa menjadi pelajaran untuk pelaporan SPT Tahunan selanjutnya. Prosedur dalam membayar denda tersebut adalah:

1. Memperoleh STP (Surat Tagihan Pajak)

STP akan dikirimkan oleh pihak pelayanan pajak menuju alamat rumah pribadi. STP berisi lembaran besaran tagihan denda yang harus dibayar karena kelalaian dalam pelaporan SPT Tahunan. Jika STP belum dikirim ke rumah, maka bisa langsung datang ke lokasi kantor pelayanan pajak terdekat.

Jangan lupa pastikan alamat sudah sesuai dengan alamat tempat tinggal saat ini. apabila alamat sudah berubah, maka dapat melakukan pembaharuan data secara langsung ke kantor pelayanan pajak.

2. Membayar Denda Langsung ke Bank atau Pos

Pembayaran denda langsung dilakukan ke bank. Apabila STP sudah diterima dan besaran denda yang akan dibayar sudah jelas, maka segeralah membayar jumlah tersebut ke bank yang sudah ditentukan. Selain itu pembayaran juga bisa dilakukan melalui pos.

Sayangnya tidak semua bank yang bisa melayani pembayaran denda pelaporan STP Tahunan. Beberapa bank yang bisa melayani pelayanan seperti ini adalah bank yang termasuk ke dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan beberapa Bank Swasta.

Oleh karena itu, perlu dipastikan bank mana yang bisa dituju untuk pembayaran denda STP Tahunan. Caranya bisa dengan menanyakan langsung ke pihak pelayanan pajak atau bisa langsung menanyakan ke pihak bank ingin dituju.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED22 Nov 2022
Mochammad Fadhil
Mochammad Fadhil

SHARE THIS ARTICLE: