Sejak penerapan Coretax, pemahaman mengenai siapa wajib punya NPWP badan menjadi semakin krusial bagi pelaku usaha. NPWP badan tetap berfungsi sebagai identitas utama wajib pajak, sementara lokasi atau cabang usaha diidentifikasi melalui NITKU, yang berdampak pada tata kelola administrasi pajak.
Agar tidak keliru, penting memahami siapa yang wajib memiliki NPWP badan, dasar hukumnya, bagaimana ketentuan terbarunya, serta untuk apa saja NPWP badan digunakan. Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
Dasar Hukum Wajib Punya NPWP Badan
Kewajiban memiliki NPWP badan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi perpajakan. Untuk memahami kewajiban ini secara utuh, perlu ditinjau dari aturan umum hingga ketentuan teknis yang berketentuan teknis yang berlaku saat ini.
Berikut ini beberapa regulasi yang mengatur mengenai kewajiban memiliki NPWP badan:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), yang mengatur prinsip dasar administrasi perpajakan, termasuk kewajiban pendaftaran wajib pajak badan. Regulasi ini diperbarui dengan UU HPP No, 7 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, yang mengatur NPWP 16 digit bari wajib pajak badan berlakunya NITKU untuk wajib pajak cabang.
- Peraturan Kementrian Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024, yang mengatur proses bisnis administrasi pajak lebih terintegrasi, dan PER-7/PJ/2025 yang mengatur pemberian NPWP sebagai bagian dari implementasi Coretax.
Ketentuan NPWP Badan di Era Coretax & Perbedaannya dengan NITKU
Transformasi sistem perpajakan melalui Coretax membawa perubahan penting dalam pengelolaan identitas pajak badan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami peran masing-masing identitas yang digunakan, yakni antara NPWP badan dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Usaha).
A. NPWP Badan sebagai Identitas Utama
NPWP badan tetap menjadi identitas utama dalam seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga administrasi perpajakan lainnya.
B. NITKU sebagai Identitas Lokasi Usaha (Cabang)
NITKU berfungsi untuk mengidentifikasi setiap lokasi atau cabang usaha. Dengan adanya NITKU, pengelolaan pajak untuk badan usaha dengan banyak lokasi dapat dilakukan lebih terstruktur dalam satu sistem terpusat.
Apa perbedaan NPWP badan dan NITKU? NPWP badan digunakan sebagai identitas nasional entitas usaha, sedangkan NITKU digunakan sebagai identitas administratif untuk setiap tempat kegiatan usaha. Keduanya saling terhubung dalam sistem Coretax.
Baca Juga:Â Kewajiban Wajib Pajak Badan dan PKP Badan
Siapa yang Wajib Punya NPWP Badan?
Memahami kategori badan usaha yang wajib memiliki NPWP badan membantu pelaku usaha menghindari kesalahan administratif sejak awal.
Pada dasarnya, setiap badan yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak atau memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, wajib memiliki NPWP.
Berikut kategori siapa saja wajib pajak yang wajib punya NPWP badan:
1. Badan Usaha Berbadan Hukum
Badan usaha berbadan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), koperasi, yayasan, serta BUMN dan BUMD termasuk kategori yang wajib memiliki NPWP badan.
2. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
Persekutuan komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata meskipun tidak berbadan hukum tetap dikategorikan sebagai badan dalam ketentuan perpajakan dan wajib memiliki NPWP badan.
3. Bentuk Usaha Tetap dan Kerja Sama Operasi
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Kerja Sama Operasi (KSO) juga termasuk badan yang diwajibkan tertib administrasi perpajakan.
4. Badan yang Baru Berdiri atau Belum Beromzet
Badan usaha yang baru didirikan atau belum memiliki omzet tetap disarankan memiliki NPWP badan apabila sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau akan menjalankan kewajiban perpajakan.
Baca Juga:Â Cara Ajukan Penghapusan NPWP Badan Usaha di Coretax
NPWP Badan Digunakan untuk Apa Saja?
Selain sebagai identitas pajak, NPWP badan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas bisnis dan administrasi, di antaranya:
- Kepentingan Administrasi Perpajakan: NPWP badan digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak, pembuatan bukti potong, serta pengelolaan dokumen perpajakan lainnya.
- Kebutuhan Legal dan Operasional Usaha: NPWP badan sering menjadi persyaratan dalam pengurusan izin usaha, kerja sama bisnis, dan keikutsertaan dalam tender atau proyek.
- Transaksi Perbankan dan Keuangan: Dalam sektor keuangan, NPWP badan diperlukan untuk pembukaan rekening perusahaan, pengajuan kredit, dan kebutuhan audit.
Baca Juga:Â Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan Cara Ubah
Kapan Badan Usaha Wajib Mendaftar NPWP dan NITKU?
Agar bisnis berjalan lancar dan pengelolaan pajak berjalan optimal, badan usaha perlu memahami waktu pendaftaran pajak yang tepat, yaitu:
1. Waktu Pendaftaran NPWP Badan
NPWP badan sebaiknya didaftarkan sejak badan usaha memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik karena sudah beroperasi maupun memiliki potensi kewajiban pajak.
2. Pelaporan Tempat Kegiatan Usaha
Apabila badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi, pelaku usaha wajib melaporkan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NITKU dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Solusi Pengelolaan Administrasi Pajak Badan Usaha di Era Coretax
Seiring meningkatnya kompeksitas administrasi pajak, badan usaha membutuhkan solusi digital yang terintegrasi sehingga mampu mengelola kewajiban pajak dan keuangan secara efektif dan efisien.
Mekari Klikpajak hadir sebagai platform pengelolaan pajak online mitra DJP resmi yang membantu badan usaha:
- Mengelola NPWP badan dan administrasi pajak secara terpusat
- Membuat dan melaporkan SPT dengan lebih simpel dan praktis
- Mengelola bukti potong dan kewajiban pajak karyawan secara otomatis
- Mengelola faktur pajak dan rekonsiliasi pajak otomatis
- Meminimalkan risiko kesalahan administrasi di era Coretax
Dengan dukungan sistem yang terintegrasi dan sesuai regulasi perpajakan di Indonesia, Mekari Klikpajak dapat menjadi solusi bagi badan usaha yang ingin fokus mengembangkan bisnis tanpa terbebani kompleksitas administrasi pajak, karena sudah terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal untuk kelola faktur pajak otomatis dan HCM Cloud Mekari Talenta untuk kelola payroll dan pajak karyawan secara otomatis.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
Kesimpulan
NPWP badan merupakan identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Kewajiban ini berlaku untuk berbagai bentuk badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak.
Di era Coretax, pengelolaan NPWP badan dan NITKU menjadi bagian penting dari tertib administrasi pajak. Pemahaman yang tepat mengenai keduanya membantu badan usaha menjalankan kewajiban pajak dengan lebih terstruktur.
Untuk mempermudah pengelolaan administrasi pajak badan usaha, penggunaan solusi digital seperti Mekari Klikpajak dapat membantu memastikan kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bisnis.
Referensi
Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah”
JDIH Kemenkeu.go.id. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan“
