Usaha Tutup, Bagaimana Ketentuan Formulir Penghapusan NPWP?

Usaha Tutup, Bagaimana Ketentuan Menghentikan Pelaporan Pajaknya?

Setiap perusahaan di Indonesia tidak selalu mulus dalam melancarkan rencana bisnis yang ingin dicapai. Adakalanya perusahaan tersebut tak lagi ada kegiatan atau mengalami kebangkrutan, kemudian memutuskan untuk menutup perusahaan tersebut. Jika hal ini terjadi maka laporan pajak perusahaan perlu dihentikan dengan melakukan penghapusan NPWP. Pengajuan permohonan penghapusan biasanya dilakukan melalui pengisian formulir penghapusan NPWP.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjadi acuan untuk penghapusan NPWP.

Dalam Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak Badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Selain itu dalam Pasal 7 Ayat 4 menyatakan bahwa Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, juga dapat melakukan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Ketentuan Pencabutan Pengukuhan PKP

Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan apabila PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil.
  2. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain.
  3. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan PKP.

Syarat Penghapusan NPWP Badan

Sementara dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara elektronik seperti yang termuat dalam Pasal 10 Ayat 2, permohonan penghapusan dapat dilakukan secara tertulis.
  2. Permohonan secara tertulis seperti yang dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP.
  3. Wajib Pajak yang sudah mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP seperti yang termuat dalam Ayat 2 wajib melengkapi formulir penghapusan tersebut beserta dokumen yang disyaratkan.

Dalam hal ini, dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, atau dalam Pasal 10 Ayat 4 untuk Wajib Pajak Badan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

2 Cara Menghentikan Pelaporan Pajak

Bagi pengusaha yang ingin menghentikan pelaporan pajaknya ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

  • Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
  • Wajib Pajak mengajukan surat permohonan penghapusan NPWP di KPP terdaftar dengan melampirkan fotokopi akta pembubaran perusahaan yang dibuat di hadapan notaris.
  • DJP akan melakukan pemeriksaan atas permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak.
  • Keputusan atas permohonan penghapusan NPWP akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

2. Penetapan Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Wajib Pajak Non Efektif ditetapkan melalui proses sebagai berikut.

  • Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di KPP terdaftar dengan melampirkan fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Kegiatan Usaha yang dibuat serta ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus perusahaan.
  • Pihak Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memiliki kewajiban pajak yang terutang dan keadaannya telah sesuai dengan persyaratan serta kriteria agar dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
  • Keputusan atas permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif akan diberikan dalam jangka waktu lima hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
  • Melalui penerimaan Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Non Efektif, maka Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, namun NPWP-nya masih belum terhapus dari sistem KPP.

Itulah ketentuan penggunaan formulir penghapusan NPWP untuk penutupan perusahaan dan penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang perlu Anda ketahui, jika suatu hari dibutuhkan.


PUBLISHED19 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: