Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Panduan Lengkap Cara Hitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Bagi karyawan/pegawai yang memiliki NPWP atau yang tidak punya NPWP akan dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berbeda. Ikuti panduan lengkap cara menghitung PPh 21 tanpa NPWP untuk karyawan sebelum menyetorkan pajak ke kas negara.

Apa ‘sih perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang punya NPWP dan tidak memiliki NPWP?

PPh Pasal 21 karyawan/pegawai ini dipotong oleh pemberi kerja/perusahaan dari gaji yang diperoleh karyawan setiap bulannya.

Kemudian, perusahaan harus membayarkan atau menyetorkan PPh 21 yang dipungut dari gaji karyawan yang dibayarkan perusahaan tiap bulan tersebut.

Agar lebih mudah membayar atau menyetorkan pungutan PPh 21 ke kas negara, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Anda dapat menggunakan fitur e-Billing Klikpajak dan langsung saja membuat Kode Billing sekaligus bayar billing/pajak di e-Billing Klikpajak.

Sebelum membayarkan kewajiban pemungutan pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke kas negara, pastikan penghitungan PPh 21 karyawan sudah benar untuk menghindari kesalahan yang berakibat pada sanksi denda.

Lalu, bagaimana cara menghitung PPh 21 tanpa NPWP bagi karyawan/pegawai yang bekerja di suatu perusahaan? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan dibahas tentang NPWP secara umum agar lebih mudah memahami penghitungan PPh 21 tanpa NPWP bagi karyawan.

Apa itu NPWP dan Perannya dalam Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan DJP kepada setiap WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang digunakan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Mendapatkan NPWP itu mudah, begini cara membuat NPWP online.

Peran NPWP dalam menghitung PPh Pasal 21

NPWP berpengaruh dalam melakukan penghitungan PPh 21 karyawan.

Tentu saja, karyawan yang tidak memiliki NPWP tetap akan dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan selama menerima gaji atau pendapatan.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, WP Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan yang berbeda.

Pastinya, WP OP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak penghasilan lebih besar dibanding yang punya NPWP.

Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP”.

Kemudian berdasarkan Peraturan DJP Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, pada Bab VII Pasal 20 disebutkan;

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP adalah:

  1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap WP yang memiliki NPWP.
  2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP

Perlu diperhatikan, pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Berapa Tarif PPh Karyawan yang Memiliki NPWP?

Tarif PPh Orang Pribadi yang memiliki NPWP secara umum akan dikenakan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1a) UU PPh No. 36/2008.

WP karyawan merupakan WP Orang Pribadi dalam negeri yang akan dikenakan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 17 ayat (1a), yaitu:

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp50.000.000 5%
Di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 10%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 25%
Du atas Rp500.000.000 30%

 

Dasar Penghitungan PPh Orang Pribadi dalam Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP

Dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi terdapat kompenen pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Ini disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP merupakan hak WP Orang Pribadi termasuk karyawan dari pemerintah.

Apa itu Penghasilan Kena Pajak?

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah upah karyawan/pekerja yang akan dikenakan PPh 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan, biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

Perlu diingat, besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya

Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Besar PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:

  1.   PTKP WP Orang Pribadi = Rp54.000.000 setahun
  2.   Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (tanpa tanggungan) = Rp4.500.000 setahun
  3.   Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan = Rp4.500.000 setahun
  4.   PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami = Rp54.000.000 setahun

Berikut besar PTKP dalam tabel sesuai status pajaknya:

PTKP Pria/Wanita Lajang PTKP Priba/Wanita Kawin PTKP Suami-Istri Digabung
TK/0 = Rp54.000.000 K/0 = Rp58.500.000 K/I/0 = Rp112.500.000
TK/1 = Rp58.000.000 K/1 = Rp63.000.000 K/I/1 = Rp117.000.000
TK/2 = Rp63.000.000 K/2 = Rp67.000.000 K/I/2 = Rp121.500.000
TK/3 = Rp67.500.000 K/3 = Rp72.000.000 K/I/3 = Rp126.000.000

 

Keterangan Tabel:

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin (TK)

TK/0 = Tidak kawin dan tanpa tanggungan

TK/1 = Tidak kawin dan punya 1 tanggungan

TK/2 = Tidak kawin dan punya 2 tanggungan

TK/3 = Tidak kawin dan punya 3 tanggungan

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin (K)

K/0 = Kawin dan tanpa tanggungan

K/1 = Kawin dan punya 1 tanggungan

K/2 = Kawin dan punya 2 tanggungan

K/3 = Kawin dan punya 3 tanggungan

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Istri Digabung Suami (K/I)

K/I/0 = Penghasilan istri digabung suami dan tanpa tanggungan

K/I/1 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 1 tanggungan

K/I/2 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 2 tanggungan

K/I/3 = Penghasilan istri digabung suami dan punya 3 tanggungan

Note: Untuk mengetahui contoh penghitungan PPh 21 metode Gross, Gross Up dan Nett, selengkapnya baca di SINI.

Ketahui Metode Penghitungan PPh 21 Karyawan Terlebih Dahulu

Sebelum mulai menghitung PPh 21 tanpa NPWP buat karyawan, terlebih dahulu pahami metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan berikut ini:

  1. Penghitungan PPh 21 Metode ‘Nett’

Penghitungan PPh 21 dengan metode neto (net) adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut.

Artinya, penghitungan PPh 21 dengan menggunakan metode Nett adalah pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya.

  1. Penghitungan PPh 21 Metode ‘Gross’

Kebalikan dari penghitungan PPh dengan metode bruto (gross) adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan.

Jadi, penghitungan PPh 21 dengan menggunakan metode Gross adalah pemotongan pajak penghasilan di mana karyawan yang menanggung pajaknya.

  1. Penghitungan PPh 21 Metode ‘Gross Up’

Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode Gross Up ini artinya memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah pemotongan pajak yang ditentukan.

Penghitungan PPh 21 dengan metode Gross Up ini pun terbilang lebih rumit dibanding metode Nett ataupun Gross.

Sebab penghitungan PPh 21 metode gross up ini didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Cara Menghitung PPh 21

Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan yang tidak punya NPWP, berikut dua contoh simulasi penghitungannya.

Juga tabel perbandingan dari penghitungan keduanya.

a. Contoh Menghitung PPh 21 Karyawan yang Memiliki NPWP

Contoh penghitungan PPh 21 karyawan yang memiliki NPWP adalah seperti berikut ini:

Pak Kelik adalah karyawan di PT AAA dengan penghasilan Rp35.000.000 gross setiap bulannya. Pak Kelik sudah menikah dan memiliki 2 anak dan punya NPWP.

Maka, penghitungan PPh 21 Pak Kelik adalah:

Gaji Pokok setahun = Rp35.000.000 x 12 bulan = Rp420.000.000
Biaya Jabatan:    
Biaya jabatan sebulan = 5% x Rp35.000.000 = 1.750.000  
Biaya jabatan setahun = Rp1.750.000 x 12 bulan = Rp21.000.000 (-)
Penghasilan Neto setahun   = Rp399.000.000
PTKP (K/2)   = Rp67.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp332.000.000
PPh 21 Terutang:    
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
15% x Rp250.000.000 = Rp42.300.000  
25% x Rp32.000.000 = Rp8.000.000 (+)  
PPh 21 Terutang setahun   = Rp52.800.000
PPh 21 Terutang sebulan = Rp52.800.000 / 12 bulan = Rp4.400.000
Gaji yang diterima sebulan = Rp35.000.000 – Rp4.400.000 = Rp30.600.000

 

b. Contoh Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Berikut adalah contoh penghitungan PPh 21 karyawan tanpa NPWP.

Kali penghitungan PPh 21 tanpa NPWP karyawan adalah menggunakan metode gross up.

Pak Kelik sudah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja sebagai karyawan di PT BBB dengan penghasilan sebesar Rp35.000.000 gross setiap bulannya dan tidak punya NPWP.

Maka, penghitungan PPh 21 Pak Kelik adalah:

Gaji Pokok setahun = Rp35.000.000 x 12 bulan = Rp420.000.000
Biaya Jabatan:    
Biaya jabatan sebulan = 5% x Rp35.000.000 = Rp1.750.000  
Biaya jabatan setahun = 1.750.000 x 12 bulan = Rp21.000.000 (-)
Penghasilan Neto   = Rp399.000.000
PTKP (K/2)   = Rp67.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp332.000.000
PPh 21 Terutang:    
5% x 120% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000  
15% x 120% x Rp282.000.000 = Rp16.920.000  
25% x 120% x Rp45.000.000 = Rp13.500.000 (+)  
PPh Terutang setahun   = Rp33.420.000
PPh Terutang sebulan = Rp33.420.000 / 12 bulan = Rp2.785.000
Gaji yang diterima sebulan = Rp35.000.000 – Rp2.785.000 = Rp32.215.000

 

c. Contoh Perbandingan PPh 21 Tanpa NPWP dan PPh 21 yang Memiliki NPWP

Berikut adalah perbandingan penghitungan PPh 21 Karyawan dengan NPWP dan yang tidak dengan NPWP secara sederhana, dengan ilustrasi Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.000.000:

Karyawan dengan NPWP Karyawan Tanpa NPWP
Pajak Tahunan Rp50.000.000 x 5% = Rp2.500.000 Pajak Tahunan 120% x 5% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
Pajak Bulanan Rp2.500.000 : 12 bulan = Rp203.333 Pajak Bulanan Rp3.000.000 : 12 bulan = Rp250.000

 

Agar lebih mudah menghitung PPh 21 tanpa NPWP maupun karyawan yang memiliki NPWP, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Buat Urusan Perpajakan Anda Lebih Mudah dengan Klikpajak.id

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda.

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk KaryawanB. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya

maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED22 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: