Ketentuan dan Tarif Pajak Dividen Badan Usaha yang Wajib Anda Pahami

Ketentuan dan Tarif Pajak Dividen Badan Usaha yang Wajib Anda Pahami

Istilah dividen sudah sering didengar oleh masyarakat luas, terutama dalam sektor bisnis. Bagian dari laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dan besarnya disahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya disebut sebagai dividen. Periode pembagian dividen biasanya bertepatan pada akhir tahun pembukuan perusahaan. Lalu, bagaimana ketentuan pajak dividen Badan Usaha ini? Simak penjelasannya berikut.

Pengertian Dividen

Dalam bidang perpajakan, ketika terdapat tambahan kemampuan ekonomi yang diterima Wajib Pajak bisa berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, serta  dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dalam nama maupun bentuk apapun tergolong sebagai objek pajak. Dari pemaparan ini, dapat dipahami bahwa dividen merupakan objek yang dikenai Pajak Penghasilan.

Dividen Berdasarkan Undang-Undang

Mengacu pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 yang dividen dijelaskan sebagai berikut.

  1. Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham.
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
  7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah.
  8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
  9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
  10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
  11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
  12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Objek & Tarif Pajak Dividen

Pengenaan pajak atas dividen memiliki tarif yang berbeda-beda, disesuaikan dengan penerima dividen terkait. Terdapat beberapa jenis objek pajak yang dikenakan kepada penerima dividen sebagai berikut:

  1. Dividen sebagai objek pemotongan PPh 23 apabila dividen diterima oleh Wajib Pajak Badan. Sementara tarif sebesar 15% akan dikenakan sepanjang dividen tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf f Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
  2. Dividen sebagai objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2, jika deviden diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta dikenakan tarif Final sebesar 10%.
  3. Dividen Sebagai objek pemotongan PPh Pasal 26, jika dividen diterima oleh Wajib Pajak luar negeri, serta dikenakan tarif Final sebesar 20% atau sesuai dengan tax treaty.

Dividen yang Bukan Objek Pajak

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua dividen merupakan objek pajak. Mengacu pada Pasal 4 Ayat 3 huruf f UU PPh, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada Badan Usaha yang didirikan dan bertempat atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

  1. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Itulah penjelasan tentang pajak atas dividen termasuk pajak dividen Badan Usaha yang perlu Anda ketahui untuk mempermudah urusan pajak Anda. Untuk aspek perpajakan lain yang ingin Anda ketahui atau apabila Anda ingin mendapat kemudahan pelaporan pajak secara online, Anda dapat mengakses Klikpajak sebagai aplikasi resmi dari DJP. Anda dapat mencoba Klikpajak di sini.


PUBLISHED17 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: