Optimisme Penerapan Pajak Digital di Indonesia

Optimalisasi pajak digital global adalah isu yang hangat di kalangan negara G-20. Indonesia sebagai salah satu penggerak pajak digital global dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa ada beberapa hal yang penting dalam keberhasilan optimalisasi ini.

Pajak Digital di Indonesia

Saat ini, pajak digital di Indonesia sedang merumuskan beberapa aturan terkait penerapan pajak digital. Mulai dari media sosial, penyedia konten digital hingga transaksi perdagangan barang dan jasa melalui e commerce. Hal ini juga termasuk pengembang bisnis digital seperti Facebook, Google, Apple, Twitter, Yahoo dan Instagram.

Menurut PWC, Jakarta bertumbuh hingga 10 persen pada pendapatan industri hiburan dan media pada tahun 20201 mendatang atau senilai 8.168 juta dolar Amerika Serikat. Namun sayang, dari segi infrastruktur Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga.

Maka digitalisasi pajak ini diharapkan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu peluang yang besar.

Jika dilihat dari data Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJII), Indonesia adalah pengguna akses internet terbesar ke-4 yang mencapai 132,7 juta orang. Maka, DJP pun mulai memerhatikan dunia digital dan perekonomiannya.

Baca Juga: Regulasi Pajak Ekonomi Digital Dunia Internasional

Faktor Keberhasilan Pajak Digital

Pertama, adanya pertukaran data dan informasi pajak antar negara untuk meminimalkan adanya perpindahan keuntungan dan penghindaran pajak dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena ada banyak perusahaan yang memiliki anak usaha di negara lain tanpa bentuk fisik sehingga mereka terbebas dari pajak di negara itu. Selain itu, di era digital, transaksi ekonomi antarnegara sangat mudah dilakukan.

Kedua, political will dari setiap anggota G-20 untuk memberi perlakuan dan kesempatan yang sama bagi wajib pajak. Sehingga, tidak ada lagi negara yang dijadikan tempat bersembunyi untuk menghindari pajak.

Walaupun sampai saat ini, proses pembentukan kesepakatan bersama tentang pengaturan pajak digital global masih terus berlangsung, Indonesia optimis karena sejak Maret 2019, Indonesia telah bekerja sama dengan setidaknya 94 negara/ yurisdiksi pajak untuk melakukan kerja sama pertukaran informasi perpajakan secara otomatis atau yang sering disebut dengan Automatic Exchange of Information (AEOI). Dalam daftar 94 negara tersebut bahkan terdapat negara-negara yang selama ini sering disebut sebagai negara-negara tax havens.

Baca Juga: Pajak Digital Global: Siapkah Indonesia Hadapi Era Ekonomi Digital?

Daftar Partisipan AEOI

Berikut ini adalah daftar negara/ yurisdiksi partisipan Automatic Exchange of Information (AEOI) sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor: PENG-4/PJ/2019 : 

1. Andorra
2. Anguilla
3. Antigua and Barbuda
4. Argentina
5. Aruba
6. Australia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Bahamas
10. Bahrain
11. Barbados
12. Belgium
13. Belize
14. Bermuda
15. Brazil
16. British Virgin Islands
17. Bulgaria
18. Canada
19. Cayman Islands
20. Chile
21. China (People’s Republic of)
22. Colombia
23. Cook Islands
24. Costa Rica
25. Croatia
26. Curacao
27. Cyprus
28. Czech Republic
29. Denmark
30. Estonia
31. Faroe Islands
32. Finland
33. France
34. Germany
35. Gibraltar
36. Greece
37. Greenland
38. Grenada
39. Guernsey
40. Hong Kong, China
41. Hungary
42. Iceland
43. India
44. Ireland
45. Isle of Man
46. Italy
47. Japan
48. Jersey
49. Korea (Republic)
50. Kuwait
51. Latvia
52. Lebanon
53. Liechtenstein
54. Lithuania
55. Luxembourg
56. Macau, China
57. Malaysia
58. Malta
59. Marshall Islands
60. Mauritius
61. Mexico
62. Monaco
63. Montserrat
64. Nauru
65. Netherlands
66. New Zealand
67. Norway
68. Pakistan
69. Panama
70. Poland
71. Portugal
72. Qatar
73. Romania
74. Russia
75. Saint Lucia
76. Saint Vincent and the Grenadines
77. Samoa
78. San Marino
79. Saudi Arabia
80. Seychelles
81. Singapore
82. Sint Maarten
83. Slovak Republic
84. Slovenia
85. South Africa
86. Spain
87. Sweden
88. Switzerland
89. Turkey
90. Turks and Caicos Islands
91. United Arab Emirates
92. United Kingdom
93. Uruguay
94. Vanuatu

Hal ini adalah kabar baik, selain bagi proses pengumpulan penerimaan negara dari pajak juga bagi penciptaan lingkungan bisnis yang adil dan kondusif bagi perusahaan domestik. Karena dengan adanya AEoI ini diharapkan, perusahaan multinasional tidak lagi dapat melakukan penghindaran pajak.

Agar pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN produk digital dari luar negeri ini lancar, Gunakan aplikasi buat dan lapor pajak online di Mekari Klikpajak.

Mekari Klikpajak adalah software manajemen pajak bisnis & karyawan bagian dari ekosistem software terintegrasi Mekari yang menyediakan fitur lengkap untuk kelola e-Faktur, e-Bupot Unifikasi, e-Bupot PPh 21/26, e-Billing, dan e-Filing, dengan proses otomatis karena terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal dan software payroll HCM Cloud Mekari Talenta.