Klikpajak by Mekari

Inilah Manfaat Pajak bagi Negara dan Masyarakat

Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai.

Jadi semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak sendiri dilakukan hampir di semua negara yang ada di dunia.

Apabila warga negara tidak membayar pajak, maka bisa dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur negara akan menjadi terhambat. Maka dari itu, pembayaran pajak yang dilaksanakan bersifat memaksa dan siapapun yang lalai akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

manfaat pajak

Apa itu Pajak?

Sebelum bahas manfaat pajak, ketahui terlebih dahulu pengertian apa itu pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa.

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan terbaru, pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan nasional.

Meskipun sangat penting, tapi masih banyak sekali masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan sampai sekarang ini banyak juga penyelewengan di dunia perpajakan yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara.

Selain itu, jika warga negara tidak membayar pajak maka akan diberikan sanksi administrasi pajak atau sanksi pidana pajak. Pemberian sanksi ini tentu akan disesuaikan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, agar terhindar dari sanksi pajak maka usahakan untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin. Jangan sampai menunda untuk membayar pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Agar semakin memahami pengertian pajak, simak juga arti pajak menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa ahli dalam bidang ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang pajak:

1. P.J.A Adriani

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani yaitu iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang.

Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Sommerfeld R.M, Anderson H.M., & Brock Horace R

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Semuanya dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak merupakan iuran dari masyarakat untuk kas negara sesuai dengan undang-undang (yang bisa dipaksakan) tanpa mendapat timbal karena langsung digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran umum. Namun pengertian tersebut sudah dikoreksi, hingga berubah seperti berikut:

Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak masyarakat ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan surplusnya berguna untuk public saving yang menjadi sumber dalam pembiayaan public investment.

4. Djajaningrat

Djajadiningrat menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

5. Leroy Beaulieu

Menurut Leroy Beaulieu, pajak dapat diartikan sebagai bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan paksaan dari pemerintah dengan tujuan untuk menutup belanja pemerintah.

6. Rifhi Siddiq

Pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapat balasan berupa manfaat secara tidak langsung.

7. MJH Smeets

Pengertian pajak menurut MJH Smeets yaitu prestasi kepada pemerintah yang dituangkan melalui norma umum. Pajak bisa dilakukan dengan paksaan tanpa perlu kontrasepsi dan memiliki tujuan utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting diketahui, yaitu:

1. Kontribusi yang Wajib

Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin. Tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Maksudnya adalah untuk yang penghasilannya lebih dari PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Untuk PTKP yang diberlakukan sekarang ini mencapai Rp4,5 juta setiap bulan atau sekitar Rp54 juta per tahun. Jika penghasilan Anda mencapai Rp4,5 juta per bulannya, maka akan dikenakan pajak.

Sementara itu, bagi seorang wirausaha atau pengusaha yang memiliki omzet rutin maka tarif PPH sebesar 0,5% diberlakukan dari jumlah peredaran bruto atau omzet hingga mencapai Rp4,8 miliar untuk satu tahun pajak.

2. Bersifat Memaksa

Bagi yang memenuhi syarat objektif ataupun subjektif, memang sudah wajib hukumnya untuk membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi administratif maupun hukuman pidana.

3. Dikelola Pemerintah

Pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat provinsi serta Kabupaten dan Kota. Meskipun dikelola pemerintah, tapi manfaat pajak dirasakan oleh semua warga negara.

Lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan yang ada di Indonesia adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga yang merupakan direktorat jendela ini masih berada dalam naungan Kementerian Republik Indonesia.

4. Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang

Pembayaran pajak memang sudah tercantum dalam undang-undang. Pajak dipungut sesuai norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Segala macam hal negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam membayar pajak maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum.

5. Sebagai Anggaran Pemerintah

Peran pajak dalam kehidupan negara memang sangat penting, terutama untuk melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan perang, keamanan aset, pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan juga operasional negara.

Selain itu, manfaat pajak juga berguna untuk membayar utang negara sekaligus bunga dari utang. Bahkan juga untuk membiayai pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan. Pelayan yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, pensiun, transportasi umum dan bantuan untuk yang belum bekerja.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi 4 yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Berikut adalah penjelasan selengkapnya terkait keempat fungsi tersebut.

1. Fungsi Budgeter / Anggaran

Pajak adalah sumber pemasukan utama untuk keuangan negara yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dari setiap warga negara ke dalam kas negara, dimana untuk pengeluaran negara seperti pembangunan.

Dengan begitu, maka bisa dikatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulasi / Mengatur

Pajak juga menjadi sebuah alat untuk melaksanakan ataupun mengatur kebijakan negara yang terjadi dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Untuk fungsi mengatur yang dimaksud yaitu:

  • Pajak memiliki kegunaan sebagai penghambat laju inflasi.
  • Pajak merupakan alat untuk semakin mendorong kegiatan ekspor, contohnya adalah pajak ekspor barang.
  • Manfaat pajak sangat berguna sebagai perlindungan ataupun proteksi terhadap barang yang berasal dari dalam negeri.
  • Pajak mampu mengatur ataupun menarik investasi modal dengan tujuan membantu perekonomian negara supaya lebih produktif.

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak memiliki fungsi untuk membuat perekonomian menjadi stabil, contohnya seperti menangani masalah inflasi. Pemerintah sudah menetapkan pajak yang cukup tinggi, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan dikurangi jumlahnya. Sementara itu, untuk menangani deflasi maka pemerintah sudah menurunkan pajak, sehingga uang yang sudah beredar akan ditambah agar deflasi bisa diatasi.

4. Fungsi Distribusi / Pemerataan

Fungsi yang ketiga adalah pemerataan atau pajak distribusi. Pajak bisa digunakan untuk melakukan keseimbangan antara pendapatan yang dibagi dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Berbagai Manfaat Pajak

Sudah memahami pengertian hingga fungsi pajak, maka pahami juga tentang manfaat pajak secara lebih dalam. Kali ini akan dijelaskan manfaat dari pajak bagi masyarakat maupun negara.

1. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat

Berbagai macam manfaat yang dapat dihasilkan dari pembayaran pajak secara rutin, yaitu:

  • Untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang meliputi jalanan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
  • Bermanfaat sebagai subsidi pandang dan bahan bakar minyak.
  • Untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu.
  • Pajak untuk pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.

2. Manfaat Pajak Bagi Negara

Sedangkan manfaat dari pajak untuk negara adalah seperti berikut ini:

  • Pendanaan negara yang memiliki sifat self-liquiditing seperti pendanaan proyek yang produktif.
  • Untuk pendanaan reproduktif, contohnya adalah pengeluaran yang sangat menguntungkan dari sektor ekonomi untuk masyarakat.
  • Bermanfaat untuk pendanaan yang sifatnya tidak produktif seperti pertahanan negara dan pembangunan khusus untuk anak yatim.
  • Terakhir untuk pendanaan yang sifatnya tidak produktif dan self-liquidating seperti pembangunan monumen.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak yang wajib dibayarkan terdiri dari beberapa jenis, yang dimana digolongkan sesuai dengan instansi atau lokasi pemungut, objek dan subjek pajak.

1. Pajak Berdasarkan Lokasi atau Instansi Pemungut

Jika dibedakan menurut instansi pemungutnya, pajak dibagi lagi menjadi dua macam yakni pajak negara dan pajak daerah.

  • Pajak Negara
    Sesuai namanya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan lainnya.
  • Pajak Daerah
    Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

2. Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

Sama dengan sebelumnya, pajak berdasarkan subjek dan objek pajak juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

  • Pajak Subjektif
    Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau WP. Sifatnya adalah individu, sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan Wajib Pajak. Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ini. Sedangkan untuk WNA juga akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh pajak ini adalah Pajak Kekayaan dan Pajak Penghasilan.
  • Pajak Objektif
    Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi, pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Sedangkan contoh dari jenis pajak yang satu ini yaitu Bea Masuk, Pajak Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan lain sebagainya.

3. Pajak Berdasarkan Sifat

Terakhir adalah jenis pajak yang berdasarkan sifat, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

  • Pajak Langsung
    Direct tax atau yang disebut dengan pajak langsung merupakan jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak, sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pasalnya, kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat pada pihak wajib pajak. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara berkala sesuai Surat Ketetapan Pajak yang didapat dari Kantor Pajak. Contoh dari jenis pajak ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Pajak Tidak Langsung
    Indirect Tax atau pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Dengan begitu maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala, dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contoh pajak ini yaitu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dimana hanya akan dipungut saat makan di restoran ataupun belanja di mall. Selain itu, ada juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjual barangnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme yang berguna untuk menghitung jumlah pajak yang dibayar ke negara. Ada 3 macam sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Self Assessment System

Sistem ini digunakan untuk menentukan besar kecilnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak terkait. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak merupakan pihak yang berperan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak.

Selain KPP, bisa juga melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah memiliki peran sebagai pengawas wajib pajak. Self Assessment System hanya diterapkan khusus untuk jenis pajak pusat. Contohnya seperti jenis pajak PPh dan PPN. Kelola PPN lebih praktis dengan aplikasi eSPT PPN dari Mekari Klikpajak.

Sistem pemungutan ini mulai ada di Indonesia sejak tahun 1983 dan berlaku sampai sekarang ini. Meski begitu, terdapat konsekuensi yang harus diketahui dalam sistem ini.

Hal ini karena wajib pajak berperan untuk menghitung pajak tersendiri, sehingga mereka biasanya akan berupaya untuk melakukan penyetoran pajak dengan jumlah seminim mungkin.

2. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang satu ini mengharuskan pihak berwenang untuk menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada pemungut pajak. Wajib pajak umumnya memiliki sifat pasif dan pajak terutang hanya bisa digunakan jika pemungut pajak sudah mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

Sementara untuk penggunaannya, biasanya digunakan untuk pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan. Saat membayar PBB, KPP adalah pihak yang berperan untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak yang memuat tentang jumlah PBB terutang di setiap tahunnya.

Jadi manfaat pajak ini yaitu tidak mengharuskan wajib pajak untuk menghitung pajak, tapi cukup melakukan pembayaran SBB sesuai dengan SPPT atau Surat Pembayaran Pajak Terutang yang diberikan oleh KPP.

3. Withholding System

Dalam sistem ini, jumlah pajak akan dihitung oleh pihak lain yang bukan merupakan wajib pajak maupun aparat perpajakan. Contohnya yaitu pemotongan gaji karyawan suatu perusahaan yang dilakukan oleh admin.

Jadi, karyawan sudah tidak perlu repot-repot ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan sistem ini di Indonesia yaitu PPN, PPh Pasal 21, hingga PPh Pasal 23. Kelola PPh Pasal 23 lebih praktis dengan aplikasi PPh 23 dari Mekari Klikpajak.

Sebagai bukti akurat bahwa pajak sudah dibayarkan secara lunas dengan sistem ini, biasanya akan diberikan berupa bukti pungut atau bukti potong.

Tapi di beberapa kasus yang pernah terjadi, ada juga yang menggunakan SSP atau Sertifikat Pajak. Sertifikat inilah yang dilampirkan pada SPT atau PPH tahunan dari wajib pajak yang terkait.

Manfaat pajak memang sangat berguna bagi negara maupun masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga negara sudah wajib untuk selalu taat dalam membayar pajak. Sedangkan pemerintah akan mengelola pajak sebagai mungkin demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED17 Nov 2022
Mochammad Fadhil
Mochammad Fadhil

SHARE THIS ARTICLE: