Semua Tentang Formulir Penghapusan NPWP Badan yang Penting bagi Pengusaha

Semua Tentang Formulir Penghapusan NPWP Badan yang Penting bagi Pengusaha

Sebagai warga negara, membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Dan biasanya warga negara yg telah berpenghasilan sesuai kriteria Dirjen Jenderal Pajak, wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun tahukah bahwa Anda juga dapat mengajukan permohonan formulir penghapusan NPWP? Dalam situasi dan kondisi bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP? Berikut ini penjelasannya.

Siapa yang Dapat Mengajukan Penghapusan Wajib Pajak?

  1. Wajib Pajak Bendahara Pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, sudah tidak lagi melakukan pembayaran.
  2. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP, untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP, melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan neto-nya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  4. Wajib Pajak Badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya.
  5. Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
  6. Wajib Pajak Badan Usaha Tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dan Wajib Pajak Badan selain Perseroan Terbatas (PT) dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Alasan Penghapusan NPWP Badan Dilakukan

Ada banyak alasan kenapa Badan Usaha ingin melakukan penghapusan NPWP. Kebanyakan faktor yang melatarbelakangi penghapusan NPWP adalah karena perusahaan itu dihentikan atau tutup usaha. Karena pembuatan NPWP menandakan bahwa Badan Usaha itu sudah resmi dijalankan maka penghapusan NPWP menandakan tutupnya kegiatan usaha di Indonesia. Alasan lain bisa karena perusahaan itu tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga jalan keluar adalah dengan melakukan penghapusan NPWP Badan.

Cara dan Prosedur Penghapusan NPWP Badan

Berikut adalah langkah–langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan permohonan penghapusan NPWP Badan:

  1. Mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP Badan.
  2. Anda harus melengkapi formulir penghapusan NPWP tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Untuk NPWP Badan, siapkan dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak Badan telah dibubarkan seperti misalnya akta pembubaran Badan Usaha yang telah sah secara resmi.
  3. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Anda dapat datang langsung ke KPP atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
  4. Apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat.
  5. KPP menerbitkan surat keputusan atas permohonan penghapusan NPWP (keputusan penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP) dalam jangka waktu 6 bulan setelah permohonan penghapusan NPWP telah diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikeluarkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP, maka KPP harus menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan permohonan penghapusan NPWP telah diterima secara lengkap.
  6. Apabila penyampaian permohonan secara tertulis diterima secara tidak lengkap maka jika Anda menyampaikan permohonan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Anda. Namun jika Anda menyampaikan permohonan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.


PUBLISHED15 Oct 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: