Mulai Agustus 2020, Pengusaha Kena Pajak Wajib Menggunakan e-Bupot

Mulai Agustus 2020, Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Wajib Menggunakan e-Bupot

Mulai 1 Agustus 2020, semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui e-Bupot. Apa alasan wajib menggunakan e-Bupot ini?

Sejak diperkenalkan 2018 silam, keharusan pembuatan bukti potong dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26 menggunakan e-Bupot bagi PKP ini dilakukan secara bertahap.

Artinya, wajib menggunakan aplikasi e-Bukti Potong atau e-Bupot ini hanya diperuntukkan bagi PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 saja. Bukti pemotongan dan penyampaian SPT Pajak selain hal itu tidak ada keharusan menggunakan e-Bupot.

Seperti apa penjelasan lengkap mengenai kewajiban menggunakan bukti potong elektronik atau e-Bupot ini, simak ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Aturan Wajib e-Bupot

Ketentuan keharusan menggunakan e-Bupot bagi PKP yang membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia mulai 1 Agustus 2020 ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang:

Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Begini bunyi ketentuan wajib e-Bupot pada penetapan Pertama KEP-269/PJ/2020 tersebut:

“Menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Agustus 2020.”

Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020. Sesuai KEP terbaru ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.

Dalam beleid tersebut juga dijelaskan, bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah terbitnya KEP-269/PJ/2020 ini, maka harus membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 sejak wajib pajak tersebut dikukuhkan sebagai PKP.

NPWP Sudah Terdaftar Tetapi Gagal LoginIlustrasi pajak ‘online’

Seperti Apa Penerapan e-Bupot di Indonesia?

Merujuk pada PER-04/PJ/2017, e-Bupot ini diperkenalkan dan ditetapkan sejak 31 Maret 2017. Namun, peraturan ini belum mengakomodasi aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26.

Kondisi tersebut membuat PKP belum bisa melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk elektronik di aplikasi e-Bupot PPh 23/26. Kala itu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masih harus dilakukan secara manual dengan datang langsung ke KPP melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Di tahun berikutnya, aplikasi e-Bupot 23/26 diluncurkan melalui KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Akan tetapi aplikasi e-Bupot 23/26 ini masih hanya bisa digunakan oleh wajib pajak pembuat bukti potong dan yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26 skala kecil saja, yakni wajib pajak yang tercantum dalam peraturan KEP-599/PJ/2019 ini.

Memudahkan PKP Juga bagi DJP

Melalui sistem elektronik ini, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 jadi lebih mudah. Karena bukti pemotongan maupun pelaporan SPT Masa PPh 23/26 akan tersimpan rapi dalam sistem administrasi DJP.

Bagi Ditjen Pajak atau DJP sendiri keberadaan sistem e-Bupot ini tentunya semakin memudahkan pihak otoritas dalam melakukan pengawasan perpajakan.

Note: Perlu tahu juga, ini lho Pentingnya e-Bupot untuk Kelancaran dalam Berbisnis

Apa itu e-Bupot dan Fungsi e-Bupot

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2014 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, maka;

Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan laman milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat:

  •       Membuat bukti pemotongan
  •       Membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23 dan/atau Pasal 26
  •       Semua itu dibuat dalam bentuk dokumen elektronik

Jadi jelas bahwa fungsi e-Bupot 23/26 adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat bukti pemotongan sekaligus melaporkan SPT Masa PPh 23/26 melalui satu fitur dan secara online atau daring.

Karena DJP melegitimasi atau memberikan kewenangan saluran tertentu untuk penggunaan e-Bupot, artinya pembuatan bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 bisa dilakukan melalui mitra DJP.

Mitra resmi DJP ini disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP). Salah satu PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak adalah Klikpajak by Mekari, yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Daftar Kode Setoran Pajak dalam Pembayaran Pajak OnlineIlustrasi menmbuat bukti potong di e-Bupot

Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Mudah di e-Bupot Klikpajak

Sebelum membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26, sebaiknya perhatikan ketentuan dan syarat yang berlaku terlebih dahulu. Sehingga pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT pajaknya lebih mudah dan lancar.

Note: Untuk mengetahui lebih lengkap syarat membuat bukti potong di e-Bupot, baca Pentingnya Bukti Potong dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Melalui e-Bupot Klikpajak, menerbitkan Bukti Pemotongan dan melaporkan SPT PPh 23/26 makin mudah karena bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun secara online. Karena Klikpajak berbasis cloud.

Aplikasi e-Bupot Klikpajak bisa menghindarkan Anda dari kesalahan penomoran bukti potong karena langkah-langkah pembuatannya yang simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi
  • E-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong
  • E-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Fitur Lengkap Pajak ‘Online’ Klikpajak

Bukan hanya membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 melalui e-Bupot saja, platform pajak online Klikpajak juga memiliki fitur lengkap, mulai dari:

  • e-Billing Klikpajak

Fitur e-Billing Klikpajak memungkinkan Anda menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing dengan aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.

  • e-Faktur Klikpajak

Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, hingga Faktur Pajak Retur.

  • e-Filing Klikpajak

Anda bisa melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan mudah melalui fitur e-Filing Klikpajak dan mengaksesnya secara gratis selamanya dalam jumlah jumlah tak terbatas.

Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan dan riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

“Bukan hanya itu, di Klikpajak Anda juga lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.”

Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity. Makin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Contoh bukti potong PPh Pasal 23/26

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Melalui e-Bupot

Ada cara mudah dan praktis dalam membuat bukti potong PPh 23/26 ini. Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak menyediakan fitur e-Bupot yang bisa Anda jadikan asisten pribadi urusan perpajakan.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Berikut cara dan langkah-langkah membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot:

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Digital Certificate pajak sudah disetujui, berikutnya bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Membuat Akun Klikpajak

Sebelum menggunakan aplikasi Klikpajak, Anda harus membuat akun Klikpajak terlebih dahulu. Ikuti langkah berikut untuk membuat akun di aplikasi Klikpajak:

1. Hal utama yang Anda lakukan adalah mengakses link pada https://my.klikpajak.id/register lalu isi data diri anda sesuai pada kolom tertera pada data klikpajak seperti gambar dibawah ini, jangan lupa untuk mencentang captcha ‘I’m not robot’ lalu klik ‘Daftar’.

2. Jika sudah klik ‘Daftar‘, selanjutnya akan muncul pada layar Anda Konfirmasi melalui email yang didaftarkan pada Klikpajak, lalu klik ‘Konfirmasi Akun’.

3. Setelah itu, masuk ke halaman email Anda dan cek inbox (kotak masuk) dari Klikpajak, lalu klik pada tombol ‘Konfirmasi Akun’

4. Setelah melakukan Konfirmasi Akun Klikpajak, maka akan kembali pada halaman login (Masuk). Hal ini menandakan bahwa akun Anda sudah terkonfirmasi, setelah ini Anda dapat mulai menggunakan Klikpajak dengan memasukan email dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya.

5. Jika sudah masuk pada akun Anda, Anda akan diminta untuk melakukan pengisian data pada kolom ‘Pajak apa yang ingin Anda kelola’, pilih sesuai kebutuhan Anda (Badan atau Pribadi), dibawah ini kami memberikan contoh jika Anda memilih pajak Badan, lalu isikan informasi pada kolom yang tersedia. (Harap diperhatikan untuk NPWP harus diisikan dengan NPWP yang valid, sistem akan mengecek validasi ini secara otomatis)

6. Setelah selesai, maka Anda akan langsung masuk ke halaman utama (Home). Setelah ini, Anda dapat langsung menggunakan Klikpajak untuk kebutuhan pajak Anda.

Daftarkan EFIN dan ‘Digital Certificate’ di Klikpajak

1. Langkah pertama adalah login/masuk ke akun Klikpajak Anda melalui link https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan ‘email dan password’ yang telah Anda daftarkan di Klikpajak

2. Jika Anda sudah masuk ke halaman utama (Home), klik pada tombol ‘Daftar EFIN’ di kanan atas halaman utama.

3. Masukkan EFIN Anda dan harap perhatikan NPWP yang sudah terisi secara otomatis. Jika sudah sesuai, isi EFIN dan Digital Certificate klik Daftarkan.

Perhatikan:

Jika Anda gagal mendaftarkan EFIN dengan informasi “EFIN sudah terdaftar” harap hubungi tim support Klikpajak atau email ke klikpajak@jurnal.id. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemindahan EFIN Anda ke Klikpajak.

4. Jika tidak ada masalah, maka EFIN Anda sudah terdaftar pada Klikpajak. Kini Anda langsung dapat melaporkan pajak melalui e-Filing di Klikpajak. (Jika NPWP sudah terdaftar maka perhatikan sebelah kanan atas Halaman Home Anda, kini sudah tidak ada tombol Daftar EFIN)

Membuat Bukti Potong di e-Bupot

1. Mulai membuat bukti potong dengan “klik PPh 23” untuk mendaftarkan bukti potong di e-Bupot

2. Isi form dalam pembuatan bukti potong dengan lengkap, lalu klik “Buat Bukti Potong”

Note: Bagaimana cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot, Anda bisa lihat panduannya di Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

Tunggu apalagi, buat bukti potong elektronik Anda dengan mudah sekarang juga dan sampaikan SPT Masa PPh 23/26 Anda di e-Bupot Klikpajak.

Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Tinggal klik, urusan pajak Anda langsung terupdate secara otomatis. Kalau ada cara yang mudah, efektif dan efisien, kenapa pilih yang ribet, bukan?


PUBLISHED10 Jul 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: