Inilah Kewajiban Pajak Bisnis Online atau E-Commerce - Klikpajak

Inilah Kewajiban Pajak Bisnis Online atau E-Commerce

Di zaman serba modern ini, dunia bisnis online makin berkembang pesat. Bisnis online adalah setiap aktivitas bisnis yang dilakukan melalui internet. Salah satu jenis bisnis online yang banyak dilakukan yaitu bisnis jual beli barang/jasa secara online atau e-commerce.

Sebagai pengusaha bisnis online, Anda dapat menawarkan beragam produk penjualan berupa barang atau jasa melalui aplikasi jual beli online. Penghasilan yang akan diperoleh dirasa lebih menjanjikan. Bisnis online dinilai menguntungkan karena bersifat lebih fleksibel bisa dikerjakan dimana dan kapan saja.

Potensi bisnis inipun memang sangat menggiurkan. Di sisi lain, dalam mempertahankan bisnis ini, Anda wajib menguasai internet marketing. Melalui internet marketing, Anda bisa melakukan pemasaran bisnis secara maksimal. Hal ini mungkin tidak akan mudah, mengingat tingginya tingkat persaingan yang terdapat di dunia bisnis online sehingga akan membutuhkan berbagai macam strategi jitu dalam pemasaran yang akan dilakukan.

Ada Penghasilan, Ada Pajak

Dengan berbisnis online, apakah pelaku bisnis terbebas dari kewajiban pajak? Tentu saja tidak. Menjadi warga negara sekaligus pengusaha bisnis online otomatis Anda menjadi wajib pajak. Anda wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Secara regulasi, tidak ada perbedaan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan perdagangan konvensional karena status objek pajaknya sama. Dalam Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 ditegaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa secara elektronik atau e-commerce  sama dengan transaksi barang dan jasa lainnya tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Lalu apa saja yang termasuk pajak bisnis online?

Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri baik yang didapat secara transaksi online maupun offline. Ketentuannya adalah setiap tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak, yang menambah kekayaan Wajib Pajak harus dikenakan pajak penghasilan.

Pengenaan kewajiban pajak jual beli secara online juga disamakan dengan transaksi jual beli secara konvensional, dengan demikian ketentuan pajak yang berlaku bagi bisnis online tidak berbeda dengan bisnis konvensional.

Bagi pelaku bisnis online akan dikenai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban untuk membayar pajak muncul ketika mendapatkan penghasilan melebihi Rp. 600.000.000 per tahun.

Pajak Pertambahan Nilai

Penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI.

Membayar pajak bagi Anda pelaku bisnis online sekarang dapat dilakukan juga secara online dengan cara melaporkan melalui laporan pajak online E-Filing yang dapat diakses melalui website resmi pajak https://djponline.pajak.go.id.

Skema Pajak Bisnis Online Kini Melibatkan Pihak Ketiga

Selama ini para pengusaha bisnis online sebenarnya sudah membayar pajak. Namun, sampai saat ini, para pengusaha bisnis online masih melakukan pembayaran pajak dengan skema self-assessment, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perpajakan.

Dengan sistem self-assessment, selama ini pengusaha bisnis online melaporkan jumlah labanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Akan tetapi masih banyak pengusaha bisnis online yang kurang tertib lapor pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus menggodok aturan baru terkait pajak bisnis online ini.

Skema baru yang akan diterapkan pada pajak bisnis online masih berbasis self-assessment. Hanya saja, nantinya pemerintah akan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang akan memungut atau memotong PPh dan PPN dari pelaku bisnis online. Maka diharapkan proses pengenaan pajak bisa berlangsung secara lebih mudah.

Pembayaran pajak dilakukan secara bulanan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkan ke kas negara.

Mekanisme Khusus Untuk Bisnis Online Dengan Omset di Bawah Rp 4,8 Miliar

Pemerintah juga akan mengatur mekanisme pemungutan PPh dan PPN untuk omset bisnis online di bawah Rp 4,8 miliar. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Pengenaan pajak jual beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional pada umumnya.

Pengukuhan Pengusaha Bisnis Online Menjadi Pengusaha Kena Pajak

Toko online yang menjual barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga harus menerbitkan faktur pajak. Pengaturan mengenai PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini muncul ketika pengusaha online memiliki penerimaan bruto melebihi Rp 600 juta/tahun.

Pengusaha kecil memang dibebaskan dari kewajiban memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka UU PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya.

Pengusaha Bisnis Online Kurang Tertib Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak untuk wajib pajak pengusaha bisnis online yang  tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Jika Wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengenakan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

Bila sudah terkena kewajiban tetapi sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, diancam pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sementara denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Demikian pembahasan tentang berbisnis online serta kewajiban pajak yang dikenakan. Berbisnislah dengan tujuan selalu memberi manfaat tidak hanya bagi Anda sendiri, namun juga bagi orang lain.

 


PUBLISHED08 Aug 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: