Ini Syarat Bayar Pajak Mobil Perusahaan yang Harus Anda Penuhi

Kendaraan perusahaan merupakan aset berharga yang dimiliki oleh perusahaan dan harus dipelihara dengan baik. Kendaraan perusahaan memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung aktivitas perusahaan, seperti misalnya dalam proses distribusi produk maupun aktivitas perusahaan lainnya.

Kendaraan perusahaan khususnya mobil, memiliki peran vital dalam keberlangsungan siklus suplai dan distribusi perusahaan. Selain itu, mobil juga sering dipilih sebagai kendaraan untuk menunjang aktivitas kerja dibandingkan motor. Hal ini tentu didasari oleh faktor kenyamanan, sekaligus untuk menunjukkan kelas suatu perusahaan.

Dengan perannya yang vital itulah, mobil yang dimiliki perusahaan harus dipelihara dengan baik termasuk dalam urusan perpajakannya. Atas kepemilikan dan atau penguasaaan kendaraan bermotor, maka perusahaan akan dikenai pajak berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Manfaat Pajak Kendaraan Bermotor

PKB merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai Pemerintahan Daerah dan juga pembangunan daerah. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah:

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Berguna untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. Membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota.
5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Dasar Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Terdapat dua unsur yang dijadikan pedoman dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dua hal yang menjadi unsur pokok pedoman perhitungan pajak kendaraan, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang merupakan harga atau nilai yang sudah ditetapkan oleh Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari Agen Pemegang Merek (APM).

2. Bobot ataupun efek negatif atas penggunaan kendaraan yang dapat merefleksikan tingkat kerusakan jalan dan lingkungan yang dinyatakan di dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih.

Selain manfaat di atas, membayar pajak kendaraan perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap tahunnya. Berikut adalah syarat bayar pajak mobil perusahaan yang perlu Anda persiapkan terlebih dahulu.

Syarat Bayar Pajak Mobil Perusahaan

Terdapat syarat bayar pajak mobil perusahaan yang wajib Anda ketahui. Berikut adalah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
3. Fotokopi bukti domisili perusahaan.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Melampirkan surat kuasa apabila memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan pajak. Surat kuasa itu harus memuat kop surat perusahaan, tanda tangan pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atas materai.
8. Melampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa, apabila pembayaran tidak dilakukan sendiri.

Mengenal Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan model persentase yang didasarkan pada jumlah objek pajak serta nilai objek pajak. Pajak ini dibebankan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda empat atau lebih. Misalnya, suatu perusahaan memiliki jumlah mobil lebih dari satu, maka perusahaan tersebut akan dikenai pajak progresif. Dengan demikian, semakin banyak kendaraan operasional yang dimiliki, maka jumlah pajak perusahaan yang harus dibayarkan pun semakin banyak.

Masing-masing daerah mungkin menerapkan tarif pajak progresif yang berbeda-beda. Namun, tarif pajak progresif suatu daerah tetap harus mengacu pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), yang berbunyi bahwa besaran pajak kendaraan pertama untuk setiap daerah adalah minimal sebesar 1% dan maksimal 2%. Sementara hitungan pajak progresif kendaraan bermotor (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) paling rendah sebesar 2% dan maksimal 10%.

Agar pembayaran pajak progresif kendaraan operasional perusahaan berjalan lancar dan efisien, sejak beberapa hari sebelumnya siapkan segala syarat dan ketentuan yang diminta sesuai dengan syarat bayar pajak mobil perusahaan yang sudah disebutkan di atas.

Apabila alamat perusahaan yang tertera pada BPKP berbeda dari yang ada di STNK, sebaiknya ikuti saja alamat perusahaan yang tertera pada STNK. Misalnya, jika alamat perusahaan pada BPKB berada di Jakarta Barat, sedangkan STNK menyebutkan alamat di Jakarta Selatan, maka Anda bisa datang ke Kantor Samsat yang ada di Jakarta Selatan untuk mengurus pajak.