Cara Hitung Pajak Content Creator, Cara Bayar dan Lapor Pajaknya

Cara Hitung Pajak Content Creator, Cara Bayar dan Lapor Pajaknya

Punya aktivitas sebagai Content Creator juga memiliki kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana pekerjaan lainnya. Ketahui cara menghitung pajak Content Creator, cara bayar dan lapor pajaknya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap semua masyarakat yang statusnya sebagai Wajib Pajak (WP), baik itu WP Orang Pribadi (WP OP) maupun WP Badan.

Sebagai content creator terdapat beberapa cara penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan statusnya, apakah pekerja tetap atau pekerja lepas, ataukah kategori pengusaha.

Ingin mengetahui bagaimana penghitungan pajak content creator hingga cara membayar pajaknya dan lapor pajaknya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Table of Contents

Apa itu Content Creator?

Content Creator adalah orang yang mendesain, memproses segala sesuai dalam bentuk visual dan/atau audio dengan media tayang yang dapat ditransmisi pada pihak lain melalui jaringan elektronik atau internet.

Sederhananya Content Creator adalah profesi yang membuat konten pada pada platform digital.

Konten dari hasil karya content creator ini bisa berupa video, tulisan, gambar, suara, ataupun gabungan dari dua maupun lebih dari bentuk konten tersebut.

Jadi content creator merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media khususnya media digital.

Beberapa platform untuk produk digital dari hasil content creator ini adalah platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, blog dan lainnya.

Dengan demikian, target content creator ini adalah audiens yang mengakses produk-produk digital dengan materi konten hiburan maupun yang sifatnya edukasi.

Ilustrasi podcast bagian dari karya content creator

Kewajiban Pajak Content Creator

Sebagai Content Creator juga memperoleh penghasilan dari karya atau konten yang diproduksi atau dibuatnya.

Penghasilan sebagai Content Creator dapat diperoleh dari pemberi kerja sebagai Content Creator pekerja atau karyawan tetap di perusahaan, ataupun penghasilan sebagai Content Creator sebagai pekerja bebas.

Kedua, bagi sebagai Content Creator karyawan maupun Content Creator pekerja bebas sama-sama memiliki kewajiban pajak penghasilan atau dikenai PPh Pasal 21.

Pengenaan PPh ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7/1983 tentang PPh .

Terkait dengan ketentuan baru tentang pajak penghasilan ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ilustrasi pajak penghasilan content creator

Penghitungan PPh Content Creator

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kewajiban pajak penghasilan profesi Content Creator ini dibedakan atas statusnya apakah sebagai pekerja tetap/karyawan atau sebagai pekerja lepas atau bahkan sebagai pengusaha.

Content creator yang statusnya sebagai pengusaha ini artinya WP memiliki bisnis dalam bidang content creator.

Berikut penggolongan status wajib pajak dari profesi Content Creator berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

  • Content Creator sebagai pegawai tetap
  • Content Creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP
  • Content Creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP
  • Content Creator sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan
  • Content Creator sebagai kegiatan usaha

Meski sama-sama dikenakan PPh 21, namun penghitungan pajak penghasilan Content Creator antara pekerja tetap dengan pekerja lepas maupun sebagai bagian dari menjalankan kegiatan usaha terdapat perbedaan.

Rumus PPh Content Creator

Berikut beberapa rumus untuk menghitung berapa besar pajak penghasilan Content Creator dari masing-masing status pekerjaannya berdasarkan ketentuan DJP:

1. Content Creator sebagai Karyawan/Pegawai Tetap

WP yang berprofesi sebagai Content Creator karyawan/pegawai tetap artinya WP Orang Pribadi yang bekerja di sebuah perusahaan dengan keahlian di bidang pembuatan konten dan menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya.

Rumus penghitungan PPh-nya:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan – [Iuran Pensiun + JHT + THT] – PTKP) x Tarif Pasal 17

 

2. Content Creator Bukan Karyawan/Pegawai Berkesinambungan yang Memperoleh PTKP

Sebagai Content Creator bukan pegawai berkesinambungan artinya WP Orang Pribadi pekerja lepas dengan perjanjian penggunaan jasa dalam jangka waktu tertentu, namun tidak terikat sebagai pegawai tetap, dan mendapatkan PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya.

Rumus penghitungan PPh-nya:

PPh Pasal 21 = ([Penghasilan Kumulatif x 50%] – PTKP sebulan) x Tarif Pasal 17

 

3. Content Creator Bukan Karyawan/Pegawai Tidak Berkesinambungan yang Tidak Memperoleh PTKP

Content Creator yang bukan sebagai pegawai tidak berkesinambungan artinya WP Orang Pribadi pekerja lepas yang memperoleh penghasilan hanya setiap kali karyanya yang dihasilkan tanpa ada perjanjian kerjasama dalam kurun waktu tertentu dan tidak memperoleh hak PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Rumus penghitungan PPh-nya:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Kumulatif x 50%) x Tarif Pasal 17

 

4. Content Creator Bukan Karyawan/Pegawai Tidak Berkesinambungan

WP sebagai Content Creator yang bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan juga merupakan pekerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang hanya satu kali dalam satu tahun kalender.

Rumus penghitungan PPh-nya:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan x 50%) x Tarif Pasal 17

 

5. Content Creator sebagai Kegiatan Usaha

Bagaimana dengan jenis content creator yang satu ini? Content Creator sebagai kegiatan usaha artinya kegiatannya merupakan suatu usaha.

Maka yang berlaku sebagai content creator ini bisa sebagai pengusaha.

Penghitungan pajak penghasilannya terdiri dari dua yakni berdasarkan perhitungan yang menggunakan pembukuan atau hanya pencatatan saja tergantung besar omzet

Rumus penghitungan PPh-nya:

  • Omzet hingga Rp4,8 miliar atau memilih pembukuan

Rumus:

PPh Terutang = (Peredaran Bruto – Biaya – PTKP) x Tarif Pajak 17

 

  • Omzet kurang dari Rp4,8 miliar dan memilih pencatatan

Rumus:

PPh Terutang = (Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%

 

Perlu diingat, Content Creator yang bekerja atas nama sendiri atau melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja menggunakan kemampuan yang dikuasainya akan masuk definisi pekerja bebas dan bukan usaha, sehingga tidak boleh dikenakan PPh Final PP No. 23/2018 dengan tarif 5,0% tersebut.

Penghasilan Kumulatif adalah jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah Borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000.

Ilustrasi hitung pajak content creator

Dasar Penghitungan PPh Orang Pribadi

Dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi didasarkan pada pengurangan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif progresif dalam PPh Pasal 17, dan pengalian dengan tarif PPh Final PP 23/2018.

Berikut penjelasan dari komponen penentuan dasar penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai WP Content Creator:

a. Tarif Progresif PPh Pasal 17 ayat (1)

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Tarif progresif PPh OP ini adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dari tarif di atas ditambah lagi dengan tarif 20% lebih tinggi.

Tambahan bagi pekerja lepas, akan dikenakan PPh 21 atas jasa sebesar 2,5% jika memiliki NPWP dan 3% apabila tidak punya NPWP, yang dipotong oleh perusahaan/badan lainnya yang memberikan honor/upah tersebut.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

b. Besar PTKP

Sebagai WP Orang pribadi, baik pegawai tetap maupun pekerja lepas atau pengusaha, tetap memiliki hak sama dari pemerintah untuk mendapatkan nilai dari pendapatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan alias jumlah pendapatan yang dibebaskan dari PPh.

Besar PTKP ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Karena tidak berubah, tarif PTKP 2020 masih sama seperti PTKP beberapa tahun lalu yang ditetapkan PMK No. 101/PMK/2016, yakni:

  • Rp54.000.000 per tahun = PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000 per tahun = tambahan PTKP untuk WP yang menikah
  • Rp4.500.000 per tahun = tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan
  • Rp54.000.000 per tahun = PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

1. Tarif PTKP WP OP Tidak Kawin (TK)

  • TK/0 (tanpa tanggungan) = Rp54.000.000
  • TK/1 (punya 1 tanggungan) = Rp58.500.000
  • TK/2 (punya 2 tanggungan) = Rp63.000.000
  • TK/3 (punya 3 tanggungan) = Rp67.500.000

2. Tarif PTKP WP OP Kawin (K)

  • K/0 (tanpa tanggungan) = Rp58.500.000
  • K/1 (punya 1 tanggungan) = Rp63.000.000
  • K/2 (punya 2 tanggungan) = Rp67.500.000
  • K/3 (punya 3 tanggungan) = Rp72.000.000

3. Tarif PTKP WP OP Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)

  • K/I/0 (tanpa tanggungan) = Rp112.500.000
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan) = Rp117.000.000
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan) = Rp121.500.000
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan) = Rp126.000.000

Note: Baru Pertama Kali Lapor Pajak? Cara Mengisi SPT 1770 SS Adalah…

c. PPh Final Sesuai PP 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.

Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

Ilustrasi jumlah tanggungan memengaruhi besar pengurang pajak pribadi termasuk sebagai content creator

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Content Creator

Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dari WP yang berprofesi sebagai content creator ini, berikut beberapa contoh penghitungannya:

a. PPh Content Creator sebagai pegawai tetap

Contoh Kasus,

Pak Kelik sebagai Content Creator yang menjadi karyawan tetap di perusahaan AAA dengan menerima gaji setiap bulannya Rp10.000.000 sudah dipotong iuran pensiun, Jaminan hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT). Pak Kelik masih lajang dan perusahaan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp500.000 per bulan.

Maka, penghitungan pajak penghasilannya sebagai Content Creator pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:    
Penghasilan setahun = Rp10.000.000 x 12 bulan = Rp120.000.000
Tunjangan Jabatan = Rp500.000 x 12 bulan = Rp6.000.000 (+)
    = Rp126.000.000
PTKP (TK/0)   = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp72.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp22.000.000 = Rp3.300.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp5.800.000
PPh Terutang sebulan = Rp5.800.000/12 bulan = Rp483.333

 

b. PPh Content Creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP

Contoh Kasus,

Pak Kelik seorang lajang sebagai Content Creator pekerja lepas di Perusahaan AAA dengan imbalan yang diterima sebesar Rp500.000 sehari untuk 1 konten. Karena Pak Kelik bukan merupakan karyawan tetap, maka tidak ada tunjangan jabatan maupun jaminan hari tua dan lainnya. Pada Januari 2020, jumlah konten yang dihasilkan Pak Kelik untuk Perusahaan AAA ini sebanyak 9 konten.

Perusahaan AAA menggunakan jasa Pak Kelik ini selama 5 bulan yakni Januari – Mei 2020 dengan jumlah konten setiap bulannya sama yakni 9 konten. Sehingga total konten sebanyak 45 konten.

Kemudian pada 6 bulan berikutnya (Juni – Desember 2020) Pak Kelik mendapat project dari perusahaan BBB dengan imbalan sebesar Rp800.000 sehari untuk 1 konten. Perusahaan BBB menggunakan jasa setiap bulannya sebanyak 5 konten, sehingga total konten yang dikerjakan Pak Kelik sebanyak 30 konten.

Maka penghitungan pajak penghasilannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:    
          Imbalan dari Perusahaan AAA = 45 konten x Rp500.000 = Rp22.500.000
          Imbalan dari Perusahaan BBB = 30 konten x Rp800.000 = Rp24.000.000 (+)
    = Rp46.500.000
Kumulatif = 50% x Rp46.500.000 = Rp23.000.000
PTKP (TK/0)   = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp0

 

c. PPh Content Creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP

Contoh Kasus,

Pak Kelik seorang Content Creator bukan pegawai tetap di PT AAA dengan imbalan yang diterima sebesar Rp1.000.000.000 dan tidak memperoleh PTKP. Pak Kelik sudah menikah dan belum punya tanggungan.

Maka penghitungan pajak penghasilannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:    
Kumulatif = 50% x Rp1.000.000.000 = Rp500.000.000
Penghasilan Kena Pajak   = Rp500.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp200.000.000                                = Rp50.000.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang   = Rp90.000.000

 

d. PPh Content Creator sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan

Contoh Kasus,

Pak Kelik sebagai Content Creator yang mendapatkan project dari PT AAA dengan jumlah total imbalan mencapai Rp1.500.000.000 pada 2020.

Maka penghitungan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto: = 50% x Rp1.500.000.000 = Rp750.000.000
Penghasilan Kena Pajak   = Rp750.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp450.000.000                                = Rp112.500.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang   = Rp152.500.000

 

e. PPh Content Creator sebagai kegiatan usaha

Contoh Kasus,

Pak Kelik memiliki usaha jasa content creator untuk beberapa klien. Dalam setahun, total omzet usaha jasa konten kreatif miliknya menghasilkan Rp4.800.000.000 dan melakukan pembukuan. Pak Kelik menikah dan memiliki tanggungan 1 anak. Biaya yang dikeluarkan Pak Kelik untuk menjalankan usaha jasa konten kreatif ini dalam setahun mencapai Rp1.000.000.000.

Maka penghitungan pajak penghasilannya adalah:

Peredaran Bruto   = Rp4.800.000.000
Biaya   = Rp1.000.000.000 (-)
Penghasilan Neto Asumsi tidak ada koreksi fiskal* = Rp3.800.000.000
PTKP (K/1)   = Rp63.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp3.737.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp500.000.000                                = Rp125.000.000  
= 30% x Rp3.572.000.000 = Rp1.071.600.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang   = Rp1.236.600.000

 

Contoh Kasus,

Pak Kelik yang punya usaha jasa content creator ternyata dalam satu tahun jumlah peredaran bruto hanya mencapai Rp3.500.000.000. Sehingga Pak Kelik memanfaatkan tarif PPh Final PP 23/2018 atau tarif UMKM yang sebesar 0,5% dari omzet bruto. Pak Kelik sudah menikah dan punya 1 anak.

Maka penghitungan pajak penghasilannya adalah:

Peredaran Bruto Rp3.500.000.000
Tarif PP 23                   0,5% (x)
PPh Final Rp17.500.000

 

Setelah menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke kas negara, berikutnya adalah wajib melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan/Bulanan.

Ingat, proses pembayaran pajak terlebih dahulu harus membuat Kode Billing, kemudian dilanjutkan pembayaran ke bank atau pos persepsi.

Tahukah, Anda dapat membuat kode billing dan langsung bayar billing/pajak hanya dalam satu platform melalui e-Billing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi bayar pajak content creator secara online

Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Bukan hanya kemudahan melakukan proses pembayaran pajak, melalui e-Billing Klikpajak, yakni Anda dapat langsung membuat kode billing dan bayar billing di sini tanpa keluar platform, Anda juga dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan lainnya karena Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Fitur lengkap apa sajakah yang ada di Klikpajak untuk memudahkan urus perpajakan Anda?

a. Mudah Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 1 Oktober 2020, pembuatan Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Contoh fitur membuat bukti potong PPh pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

f. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

g. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Integrasi Jurnal.id dan Klikpajak.id semakin memudahkan aktivitas perpajakan

h. Bagaimana dengan Keamanan Data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Kemanan data adalah prioritas

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED24 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: