Pahami Syarat dan Ketentuan Penghapusan NPWP Badan Usaha

Pahami Syarat dan Ketentuan Penghapusan NPWP Badan Usaha

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bentuk kesadaran sekaligus kewajiban bagi seorang warga negara yang berposisi sebagai Wajib Pajak. NPWP sendiri dapat menjadi salah satu persyaratan administrasi misalnya ketika Anda mengajukan kredit di bank, rekening koran, pembuatan paspor, maupun membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang membuat Anda lebih baik melakukan penghapusan NPWP demi menghindari tagihan. Kondisi tersebut diantaranya ketika seorang Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan, atau bagi wanita yang sudah menikah dan mengikuti NPWP milik suami.

Penghapusan NPWP dapat juga berlaku apabila Wajib Pajak merupakan badan usaha. Adapun badan usaha yang dimaksud dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan sebagainya. Posisi badan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai salah satu subjek pajak, atau secara lebih rinci sebagai subjek pajak dalam negeri. Berikut syarat dan ketentuan penghapusan NPWP badan yang perlu Anda pahami.

Syarat Penghapusan NPWP Badan

Untuk dapat menghapus NPWP bagi badan usaha, terdapat beberapa kondisi yang harus Anda alami. Penghapusan NPWP badan dapat dilakukan apabila terjadi Wajib Pajak mengalami hal-hal berikut:

  • Terjadi penghentian maupun penggabungan usaha yang mengakibatkan Wajib Pajak dilikuidasi atau bahkan dibubarkan.
  • Kegiatan usaha tetap milik Wajib Pajak di Indonesia telah dihentikan. Sebagai bukti, badan usaha harus menyediakan dokumen resmi yang menunjukkan badan tersebut tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Contoh dokumen berupa akta pembubaran badan yang telah diakui secara sah oleh instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
  • Kepemilikan lebih dari satu NPWP yang tidak termasuk NPWP cabang. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan NPWP ganda beserta fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki.

Ketentuan Penghapusan NPWP Badan

Untuk dapat melakukan penghapusan NPWP, Wajib Pajak Badan harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi:

  1. Tidak memiliki utang pajak.
  2. Tidak sedang mengalami beragam tindakan berupa:
    • Pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
    • Pemeriksaan bukti permulaan
    • Penyidikan maupun penuntutan yang terjadi di bidang perpajakan
  3. Tidak tengah menjalani proses penyelesaian bersama (mutual agreement).
  4. NPWP cabang telah dihapus seluruhnya.
  5. Tidak tengah menjalani proses penyelesaian upaya hukum dalam bidang perpajakan yang meliputi keberatan; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengurangan maupun pembatalan SKP dan STP; pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, maupun penelitian PBB; gugatan; banding; maupun peninjauan kembali.

Adapun pengertian utang pajak dalam hal ini kecuali utang pajak yang telah mengalami kedaluwarsa serta utang pajak milik Wajib Pajak yang tidak punya harta kekayaan.

Itu tadi syarat dan ketentuan yang wajib Anda penuhi ketika hendak melakukan penghapusan NPWP bagi badan usaha. Penghapusan NPWP dapat menghindarkan Anda dari sanksi administrasi yang harus dibayarkan ketika terjadi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) padahal badan usaha yang Anda kelola bisa jadi sudah tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Besaran denda ketika pemilik NPWP tidak melaporkan SPT antara Rp100,000,00 hingga Rp1,000,000,00.

 


PUBLISHED05 Sep 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: