Mengenal Apa Itu KSWP, Fungsi dan Manfaatnya

Indonesia adalah negara hukum. Semua hal dan aktivitas para masyarakatnya bahkan diatur dalam sebuah hukum di dalam Undang Undang yang berlaku. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan bisnis dan juga kegiatan ekonomi yang memiliki dasar dan juga aturan yang wajib dipatuhi oleh beberapa pebisnis. Di dalam sebuah bisnis pastinya ada beberapa biaya yang harus dibayarkan pada negara yang salah satunya adalah pajak. Di dalam pajak sendiri ada yang dinamakan sebagai KSWP atau Konfirmasi Status Wajib Pajak.

konfirmasi status wajib pajak

Mengenal Apa Itu KSWP?

KSWP adalah Konfirmasi Status Wajib Pajak yang merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan akan status yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan pelayanan public tertentu untuk mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak. Sampai saat ini sendiri, sudah ada 11 Kementerian atau Lembaga dan juga 168 Pemda yang sudah mulai mengimplementasikan KSWP itu sendiri.

Untuk beberapa layanan public tertentu yang dimaksudkan merupakan sebuah layanan public yang akan bergantung pada peraturan yang akan diterbitkan oleh sejumlah instansi pemerintahan terkait. Sebagai contohnya adalah adanya layanan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah baik itu layanan izin usaha perdagangan, layanan izin usaha hiburan, layanan izin untuk mendirikan bangunan dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk dasar hukum dari KSWP sendiri adalah Inpres di Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana diamanatkan dalam sebuah pemberian layanan public tertentu dari sebuah Kementerian maupun Lembaga dan wajib disertai dengan adanya konfirmasi data perpajakan untuk membantu dalam mendorong transparansi dan juga validitas dari pemohon layanan-layanan public.

Melalui KSWP ini sendiri diharapkan akan membantu untuk meningkatkan angka terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia. Sebab, proses perizinan untuk pelayanan public tertentu nantinya hanya bisa dilakukan jika pemohon perizinan telah dinyatakan valid oleh system Konfirmasi Status ini sudah tersedia.

Perihal Status KSWP

Apabila nantinya status dari pemohon perizinan tidak valid, sudah dipastikan untuk seluruh pemohon wajib pajak sendiri wajib untuk mendatangi KPP tempat WP atau Wajib Pajak sendiri terdaftar untuk melengkapi sejumlah data yang membuat status tersebut tidak valid. Sehingga nantinya bisa mendapatkan Surat Keterangan untuk Status WP sebelum akan melanjutkan proses untuk perizinannya sendiri.

Di dalam status valid sendiri, akan diberikan jika wajib pajak sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang diantaranya adalah:

  • Untuk nama WP dan NPWP sesuai dengan data didalam sistem informasi yang sudah dimiliki oleh DJP.
  • Sudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban untuk WP.
  • Apabila nantinya data dari WP sudah dinyatakan valid oleh system yang dimiliki DJP, maka untuk layanan perizinan akan bisa dilanjutkan Kembali pada tahap yang berikutnya.

Bukan hanya menggunakan system offline saja, bahkan DJP sendiri juga sudah meluncurkan beberapa aplikasi informasi terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP yang nantinya telah bisa diakses secara langsung melalui laman resmi dari DJP online. Pada saat ini, aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak sendiri memiliki 3 layanan untuk seluruh WP. Baik untuk mengetahui status dari KSWP sendiri, mendapatkan Surat Keterangan Domisili untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN), dan juga akan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal atau SKF.

Nantinya, untuk pelaksanaan dari KSWP sendiri menjadi salah satu sarana untuk membantu dalam mengawasi validitas data di system DJP untuk membantu dalam membandingan kondisi nyata atau riil di lapangan. Bahkan adanya sistem ini juga diharapkan bisa menjadi peningkatan akan kepatuhan untuk seluruh WP di Indonesia. Dengan melaksanakan program KSWP juga diharapkan mampu untuk melihat adanya wujud nyata sinergi antar sesama instansi-instansi pemerintahan. Sinergi ini nantinya juga menjadi fondasi yang kuat untuk menyongsong negara yang bisa melindungi rakyatnya terkait urusan pajak itu sendiri.

Kementerian yang Sudah Menerapkan Sistem KSWP di Indonesia

Ada 11 Kementerian di Indonesia yang bahkan sudah menerapkan sistem KSWP dan ada 16 tambahan Kementerian yang diwajibkan untuk mengimplementasikan dari system konfirmasi WP ini sendiri pada pelayanan publiknya yang diantaranya sebagai berikut ini:

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  • Kementerian Dalam Negeri;
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
  • Kementerian Perdagangan;
  • Kementerian Kesehatan;
  • Kementerian Perindustrian;
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Kementerian Keuangan;
  • Kementerian Pertanian;
  • Kementerian Perhubungan;
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  • Kementerian Agama;
  • Kementerian Pariwisata;
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  • Kementerian Ketenagakerjaan;
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  • Badan Kepegawaian Negara;
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  • Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  • Badan Standardisasi Nasional.

Bagaimanakah Cara untuk Mengurus KSWP?

Sejumlah Wajib Pajak yang nantinya akan mengurus KSWP ini dapat memperoleh surat untuk mendatangi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di mana tempat wajib pajak yang akan terdaftar dengan membawa surat berupa formula yang sebelumnya sudah diisi oleh wajib pajak. Sedangkan untuk beberapa kita untuk mengurus KSWP yang harus diketahui oleh beberapa orang adalah:

  1. Membawa surat permohonan KSWP (seperti di atas) yang sudah Anda isi dengan lengkap.
  2. Datanglah pada tanggal di awal bulan seperti tanggal 1-10. Hal tersebut dimaksudkan jika Anda mendekati batas akhir pelaporan SPT Masa, yakni tanggal 15-20, KPP akan lebih ramai dan antrean akan lebih panjang daripada tanggal di awal bulan tadi.
  3. Jangan lupa siapkan bukti lapor SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Tujuannya, agar ketika diperlukan untuk pengecekan pelaporan, Anda sudah membawanya atau sudah siap sedia.

Pelaporan pajak online dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan aplikasi e-Filing dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Contoh Permohonan untuk Membuat KSWP

Ada beberapa pihak yang ingin mencari berbagai informasi terkait bagaimana cara atau bagaimana mengajukan permohonan untuk membuat KSWP itu sendiri. Beberapa contohnya adalah:

  • Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak
  • Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
  • Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  • Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  • Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
  • Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  • Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  • Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
  • Diisi NPWP Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
  • Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 10 tidak perlu diisi.
  • Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
  • Diisi jenis layanan publik.
  • Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
  • Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 4.

Aplikasi Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

konfirmasi status wajib pajak

Bagi Anda semua yang sudah berhasil untuk mengurus surat KSWP dan juga penasaran tentang bagaimana status dari KSWP sendiri, mungkin masih merasa bingung. Bahkan ada beberapa orang yang akan bertanya bagaimana cara untuk mengetahuinya dengan mudah? Nah, Anda tidak perlu bingung dan khawatir karena kini untuk Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sendiri sudah secara resmi untuk meluncurkan berbagai informasi terkait informasi dari Status WP. Fasilitas ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang akan sangat bermanfaat apalagi dalam bidang administrasi khususnya di bidang perpajakan. Beberapa orang bisa mengakses aplikasi ini melalui DJP secara online.

Pada saat nantinya aplikasi ini digunakan, aplikasi ini seringkali digunakan dan juga dimanfaatkan untuk melakukan 3 layanan. Untuk ketiga layanan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut ini:

  • Membantu Mengetahui Tentang Status KSWP

Menggunakan aplikasi KSWP, para wajib pajak nantinya bisa mengetahui bagaimana status KSWP mereka secara mandiri sebelum nantinya memutuskan untuk mengajukan pada layanan public tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala Staf Kepresidenan, pada 2019-2020 implementasi dari aplikasi KSWP akan diperluas, sehingga akan mencakup 28 Kementerian/Lembaga.

  • Mendapatkan Surat Keterangan Fiskal

Aplikasi ini nantinya juga bisa membantu untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang segera diterbitkan oleh sistem setelah permohonan disampaikan wajib pajak. Akan tetapi, hal ini akan memiliki persyaratan karena jika nantinya syarat yang dibutuhkan untuk mendapat SKF sendiri belum bisa dipenuhi, maka system sendiri akan menerbitkan penolakan dari pemberian SKF sendiri. Sedangkan untuk pengajuan penerbitan dari SKF sendiri nantinya akan menggunakan aplikasi KSWP yang akan mempercepat proses dan juga akan diakses lebih praktis pastinya. Sedangkan jika beberapa orang lebih memilih untuk mengajukan permohonannya secara manual, maka SKF maupun surat penolakannya bisa diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan telah diterima.

  • Mendapatkan Surat Keterangan Domisili untuk Subjek Pajak dalam Negeri

Bukan hanya membantu beberapa wajib pajak di Indonesia agar mereka bisa mendapatkan SKF, namun aplikasi KSWP ini juga bisa digunakan untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan Domisili untuk Subjek Pajak Dalam Negeri atau SKD SPDN untuk membantu dalam menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.

Agar nantinya bisa membantu untuk mengakses layanan DJP Online, maka seluruh wajib pajak diharuskan untuk login atau masuk menggunakan username serta password yang telah dimiliki. Sedangkan untuk wajib pajak yang lupa password mereka, maka bisa dengan mudah untuk melakukan perubahan atau reset password menggunakan EFIN. Agar semua orang dapat menggunakan aplikasi ini, maka semua orang diharapkan untuk bisa mengaktifkannya dengan menentukan menu DJP Online, kemudian memilih profil lengkap, kemudian pilih tambah hak akses pada aplikasi DJP Online.

Harapan Adanya KSWP untuk Wajib Pajak di Indonesia

Agar bisa memenuhi asas pelayanan publik, maka harus ada sebuah keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Maka dari itulah sejumlah warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan dan meminta sebuah layanan karena mereka memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada negara Indonesia. Ucapan ini disampaikan secara langsung oleh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Erna Sulistyowati.

Ucapan ini diucapkan setelah ia menggelar acara sosialisasi Permendagri No. 112 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu l. di Balai Keratun. KSWP menjadi salah satu program pemerintah yang memiliki tujuan untuk membantu dalam memperkuat administrasi perpajakan sekaligus membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Melalui KSWP, untuk segala pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat menjadi prasyarat agar masyarakat dapat menerima layanan publik tertentu atau adanya sebuah perizinan. Di dalam hal ini, Erna juga memberikan pendapat bahwa program KSWP adalah salah satu program pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Sehingga, sesuai dengan inpres tersebut masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik di badan perijinan atau melalui daerah wajib terlebih dahulu melalui tahapan konfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu validitas NPWP dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak.

Pembayaran pajak online dapat dilakukan dengan lebih praktis menggunakan aplikasi e-Billing Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Meskipun KSWP di salah satu daerah yang ada di Indonesia yaitu di Lampung belum dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Hal ini juga nantinya akan membantu memungkinkan dan meminimalisir berbagai penyebab yang dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak DJP.

Erna juga menjelaskan tentang pemberian sosialisasi yang akan berhubungan dengan KSWP. Bahkan nantinya diharapkan agar semuanya bisa lebih paham dan mengerti. Apalagi bagi beberapa dinas terkait sampai dengan beberapa pebisnis dan pemilik usaha apalagi untuk beberapa orang yang juga selalu menggunakan pelayanan pajak. Kemudian, untuk penerapan dari KSWP sendiri juga sangat diharapkan agar bisa mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD dan DBH Pajak) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus dapat mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak selama melaksanakan kewajiban perihal pajak di Indonesia.

Bukan hanya itu saja, Erna juga menyebutkan bahwa untuk manfaat dari KSWP sendiri mampu membantu untuk memberikan system yang adil untuk seluruh warga dan masyarakat di Indonesia untuk membantu dalam memperluas tax base serta tertibnya untuk bidang administrasi sendiri. Sedangkan untuk realisasi pajak DJP Kanwil di Lampung, juga memiliki penurunan ketaatan dalam pembayaran pajak yang nominalnya bahkan mencapai nilai triliunan. Adanya aplikasi dan system online yang dapat diakses secara mobile sendiri adalah salah satu solusi dan juga bukti untuk membantu dalam peningkatan pembayaran dan kesadaran wajib pajaknya.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED20 May 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: