PPh 21 Non-Karyawan: Jenis, Tarif, & Cara Hitung

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelestarian sebuah  perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan sistem pengelolaan SDM yang baik. Biasanya setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dalam penyusunan struktur organisasi, perekrutan pegawai, pelatihan dan lainnya.

Kebijakan tersebut bertujuan agar seluruh pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tidak jarang perusahaan menggunakan jasa dari orang pribadi dengan keahlian khusus yang Bukan Pegawai dari perusahaan tersebut seperti Notaris, Pengacara, Dokter dan lainnya.

Dalam hal perpajakan khususnya PPh 21, orang pribadi selain pegawai yang memberikan jasa kepada perusahaan disebut dengan “Bukan Pegawai”. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Pengertian Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Jenis Profesi Bukan Pegawai

Beberapa jenis profesi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang telah dilakukan, meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, serta Aktuaris.
2. Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Artis, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, serta Moderator.
5. Pengarang, Peneliti, serta Penerjemah.
6. Para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial.
7. Agen periklanan.
8. Pengawas serta Pengelola Proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantaranya.
10. Para petugas penjaja barang dagangan.
11. Para petugas dinas luar asuransi.
12. Distributor perusahaan multi level marketing (MLM) atau kegiatan sejenis lainnya.

Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam sebulan. Berikut ini adalah tarif-tarif yang berlaku bagi para kelompok Bukan Pegawai:

a. Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan diterapkan berdasarkan jumlah kumulatif dari:

• Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh Pasal 21.
• Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh Pasal 21.
• Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
• Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
• Penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh para peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan diterapkan berdasarkan:

• Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
• Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan.

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dalam SPT PPh

Di dalam SPT PPh, Bukan Pegawai dapat dilihat pada formulir 1721-VI Bukti Potong Tidak Final. Pengelompokan Bukan Pegawai telah disederhanakan ke dalam 6 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Imbalan kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM).
2. Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi.
3. Dan imbalan kepada para Penjaja Barang Dagangan.
4. Imbalan kepada Tenaga Ahli.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima Penghasilan dan bersifat berkesinambungan.
6. Serta imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima penghasilan dan tidak bersifat berkesinambungan.

Baca juga: PPh Freelancer vs Karyawan Tetap : Ketahui Perbedaan Perhitungannya

Cara penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai:

Sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat penghasilan: berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.

Namun, PMK 168/2023 meniadakan perbedaan ini dan menerapkan mekanisme yang sama untuk semua penghasilan bukan pegawai. Berikut langkah-langkah perhitungannya:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

   DPP untuk PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak atau saat terutangnya pajak.

2. Penghitungan Pajak Terutang:

   Gunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh untuk menghitung pajak terutang berdasarkan DPP.

3. Penghitungan Pajak untuk Setiap Masa Pajak:

   Pajak dihitung secara terpisah untuk setiap masa pajak tanpa perlu kumulatif seperti sebelumnya.

Contoh Penghitungan

Misalkan seorang desainer freelance yang dikontrak perusahaan dan menerima penghasilan Rp50.000.000 dalam satu bulan sebanyak 3 kali.

• DPP: Rp25.000.000 (50% dari penghasilan bruto).
• Jika tarif pajak yang berlaku adalah 5%, maka pajak terutang adalah Rp1.250.000 (5% dari Rp25.000.000).

Berikut ini merupakan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan mekanisme PMK 168/2023

Untuk memudahkan Anda dalam mengurus perpajakan, termasuk lapor PPh 21 Anda dapat memanfaatkan aplikasi Mekari Klikpajak yang merupakan ASP resmi dari DJP. Anda akan mendapatkan berbagai informasi seputar perpajakan yang update setiap hari. Anda juga dapat melaporkan seluruh pajak Anda kapan dan di mana saja dengan mudah dan gratis melalui Klikpajak. Daftar sekarang juga di sini!