Ketentuan Lengkap Surat Penunjukan Pelaporan Pajak - Klikpajak

Ketentuan Surat Penunjukan Pelaporan Pajak, Simak Detailnya!

Surat penunjukan pelaporan pajak merupakan berkas yang diperlukan ketika Anda sebagai wajib pajak tidak dapat secara langsung melaporkan SPT Masa atau Tahunan. Meski dapat diwakilkan dengan penunjukan kuasa, namun hal ini perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Regulasi baku telah menyediakan aturan yang jelas terkait dengan prosedur ini.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan utama dari surat penunjukan laporan pajak atau surat kuasa sendiri setidaknya ada dua. Pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 dan yang kedua, ditegaskan pada regulasi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 293/PJ.02/2017 yang mengatur tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa dalam melakukan pelaporan SPT Wajib Pajak.

Setiap syarat yang tercantum kemudian harus dipenuhi agar penyampaian dan penyerahan SPT dapat diterima. Bilamana syarat yang ditentukan tidak dipenuhi, maka hampir dapat dipastikan pengajuan penyerahan SPT baik Masa maupun Tahunan akan ditolak oleh Dirjen Pajak karena dianggap tidak sah dan tidak valid. Karena pelaporan dan penyerahan SPT merupakan tugas yang sangat penting dalam proses perpajakan, maka prosedurnya harus dilakukan dengan benar.

Ketentuan Terkait Surat Kuasa dan Surat Penunjukan

Pelaporan dan penyerahan SPT ke DJP harus dilakukan oleh Anda sebagai wajib pajak. Bilamana pelaporan dan penyerahan dilakukan sendiri, maka tentu saja tidak dibutuhkan surat kuasa atau surat penunjukan karena dalam prosesnya tidak ada pihak lain yang diperlukan sebagai kuasa atau perwakilan. Namun demikian dalam kasus dimana Anda tidak dapat melaporkan sendiri, dapat ditunjuk pihak lain sebagai pemegang kuasa mewakili Anda.

Berikut tabel ketentuan penunjukan beserta keterangan lengkap dalam rangka pelaporan dan penunjukan kuasa.

No.Penandatangan SPTSurat KuasaCakupan Surat KuasaPengantar SPTSurat Penunjukan/Kartu PegawaiStatus
1.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTKuasaTidak AdaTerima
2.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTKuasaTidak AdaTolak
3.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTKuasaSurat Penunjukan Wajib pajak terhadap seorang KuasaTerima
4.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPegawai KuasaTidak AdaTolak
5.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPegawai KuasaSurat Penunjukan dari seorang Kuasa kepada Pegawai KuasaTolak
6.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPegawai KuasaKartu Pegawai KuasaTolak
7.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPegawai KuasaSurat Penunjukan Wajib Pajak kepada Pegawai KuasaTerima
8.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPgawai Wajib PajakSurat Penunjukan Wajib Pajak keapda Pegawai Wajib PajakTerima
9.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTPgawai Wajib PajakKartu Pegawai Wajib PajakTerima
10.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTOrang LainSurat Penunjukan dari Wajib Pajak kepada orang lainTerima
11.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTOrang LainTidak AdaTolak
12.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan  SPTOrang LainSurat Penunjukan dari seorang Kuasa kepada orang lainTolak
13.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTPegawai KuasaTidak AdaTolak
14.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTPegawai KuasaSurat Penunjukan dari Wajib Pajak kepada pegawai KuasaTolak
15.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTPegawai KuasaSurat Penunjukan dari seorang Kuaa kepada pegawai KuasaTerima
16.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTPegawai KuasaKartu Pegawai KuasaTerima
17.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTOrang LainSurat Penunjukan dari Wajib Pajak kepada orang lainTolak
18.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTOrang LainSurat Penunjukan dari Kuasa kepada orang lainTerima
19.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTOrang LainKartu Pegawai KuasaTerima
20.KuasaAdaSurat Kuasa Khusus mencakup pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPTPegawai Wajib PajakKartu Identitas Pegawai Wajib PajakTolak
21.KuasaAdaSeluruh kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.KuasaTidak AdaTolak

 

Pada tabel tersebut, beberapa kolom menunjukkan status ditolak. Penolakan ini biasanya karena surat kuasa, pihak yang diserahi kuasa atau yang lain tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Misalnya, pihak yang diberikan kuasa sebenarnya tidak memiliki hak untuk pelaksanaan penyampaian SPT, namun yang menyampaikan SPT tetap pihak yang diberikan kuasa, otomatis SPT ini akan ditolak karena surat kuasa yang diberikan tidak mencakup hak tersebut.

Surat penunjukan pelaporan pajak sendiri sebenarnya sudah jelas keterangannya di regulasi terkait. Tabel di atas hanya memberikan gambaran sederhana bagaimana cakupan surat kuasa yang diberikan, hak dan kewajiban pihak yang diberikan kuasa dan sebagainya. Sebenarnya untuk memudahkan pelaporan SPT Anda bisa menggunakan Klikpajak dengan fitur lapor SPT-nya. Fitur ini memungkinkan Anda melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja sehingga tidak perlu mendatangi KPP secara langsung. Biarkan karyawan Anda menyusun laporan tersebut, kemudian Anda tinggal melaporkannya dengan atas nama Anda melalui Klikpajak.


PUBLISHED07 Nov 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: