Kaitan Instrumen Kebijakan Fiskal dengan Tertibnya Perpajakan di Indonesia

Dalam konteks ekonomi makro suatu negara, terdapat suatu sistem perhitungan alokasi anggaran dan pendapatan negara untuk operasional negara tersebut. Tentu, pemasukan dan pengeluaran suatu negara harus senantiasa disesuaikan dengan keadaan ekonomi dunia dan kebutuhan negara. Untuk itulah, negara memiliki apa yang disebut dengan instrumen kebijakan fiskal.

Secara definitif, kebijakan fiskal sendiri dapat diartikan sebagai suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fokus utama dari kebijakan ini sendiri merupakan pengaturan terkait pendapatan dan belanja pemerintah.

Penyusunan dan penetapan kebijakan ini sendiri tentu memiliki tujuan dan instrumen. Secara umum memang kebijakan ekonomi yang diambil akan selalu mengarah pada perbaikan faktor ekonomi suatu negara. Hal ini akan diraih dengan memanfaatkan instrumen yang ada, sehingga tujuannya dapat dicapai dengan cara yang efektif.

Tujuan Utama

Tujuan dari penetapan kebijakan ini bisa dibagi ke dalam dua kategori besar, yakni pencegahan dan pengurangan pengangguran serta terjadinya stabilitas harga di pasar nasional.

Terkait Pengangguran

Kebijakan fiskal sendiri, karena berorientasi pada kemajuan ekonomi negara, akan berkenaan langsung dengan upaya pengurangan pengangguran yang ada. Kebijakan yang disusun serta diambil nantinya akan memungkinkan pemilik perusahaan untuk dapat membuka lapangan kerja baru.

Terbukanya lapangan kerja baru ini, menjadi kesempatan untuk angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu, nilai ekonomis dari angkatan kerja juga akan dipengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah pajak yang berlaku untuk perusahaan.

Kegagalan penyusunan kebijakan yang tepat bisa berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran, dan mengurangi pemasukan negara secara umum.

Stabilitas Harga

Harga yang terdapat dipasaran perlu dijaga stabilitasnya agar semua pihak bisa tetap beroperasi dengan baik. Di satu sisi, penurunan harga barang di pasaran akan membuat pengusaha swasta sulit mencari keuntungan dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Hasilnya? Pengangguran yang meningkat.

Selain itu, jika harga terlalu tinggi, maka risiko inflasi akan dihadapi oleh negara. Memang ini juga berarti kesempatan kerja yang terbuka lebar, namun naiknya harga secara umum akan memberatkan masyarakat luas. Efek politis dari inflasi berkepanjangan akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Mengingat pentingnya tujuan dari penyusunan kebijakan ini, maka sudah pasti akan sangat banyak pertimbangan yang perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil bisa menguntungkan banyak pihak.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Tentang instrumen sendiri, instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Ini mengapa, ketaatan membayar dan melaporkan pajak sangat penting untuk dilakukan. Meski kecil, pajak dari setiap wajib pajak akan berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara.

Anggaran Defisit (Ekspansif)

Ketika negara sedang berada pada keadaan ekonomi yang cenderung resesif, kebijakan ini biasanya diambil guna membantu memulihkan keadaan ekonomi. Negara yang sedang lesu ekonominya perlu ‘suntikan’ atau stimulus agar gairah perekonomian meningkat.

Pada dasarnya, kebijakan ini disusun dengan membuat angka pengeluaran lebih besar dari angka pemasukan negara. Tujuan pengeluaran jelas, untuk memberikan stimulus dan suntikan modal pada sektor industri agar bisa kembali pulih dan berkembang.

Anggaran Surplus (Kontraktif)

Kebalikan dari anggaran defisit, instrumen ini digunakan dengan membuat pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan negara. Kebijakan ini perlu diambil sebagai tindak lanjut dari instrumen pertama, sehingga pemerintah bisa menjaga stabilitas pada ekonomi yang mulai bergairah.

Sebenarnya, tindak lanjut ini perlu dilakukan ketika keadaan industri mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang terlalu signifikan. Kebijakan ini, akan membuat tekanan permintaan menurun sehingga suhu perekonomian akan sedikit menurun.

Anggaran Berimbang

Ketika keadaan ekonomi yang jauh sudah mulai pulih, maka pemerintah perlu melakukan langkah tepat untuk menjaga kestabilan ini. Sederhananya, instrumen ini akan mengkondisikan besaran pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah cenderung seimbang sehingga ada kepastian anggaran.

Selain itu kebijakan fiskal ini diambil untuk meningkatkan disiplin terkait sektor pemasukan negara, yaitu pajak. Jika pemasukan dari sektor pajak bisa diandalkan dan stabil, maka alokasi belanja negara juga akan bisa dikondisikan agar tidak terjadi fluktuasi yang berlebihan.

Kebijakan ekonomi makro seperti ini memang sepertinya terlihat sangat jauh dari kewajiban setiap individu wajib pajak yang berada di Indonesia. Padahal, kebijakan ini sangat terpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Mau tidak mau, wajib pajak sebenarnya harus memahami hal yang berkaitan dengan kebijakan ini.

Pada akhirnya instrumen kebijakan fiskal akan sangat bergantung pada tertibnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Membayar dan melapor, merupakan dua kewajiban utama wajib pajak yang harus dilakukan tepat waktu dan tepat hitung. Gunakan aplikasi perpajakan Klikpajak sebagai mitra resmi dari DJP untuk membantu pelaksanaan kewajiban ini. Prosedur yang mudah serta proses yang cepat, akan sangat membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.