Bukti Potong Elektronik untuk Lengkapi Pelaporan SPT Anda

Bukti Potong Elektronik untuk Melengkapi Pelaporan SPT Tahunan Anda

Pemungutan pajak di Indonesia adalah melalui With Holding Tax (WHT), di mana pihak ketiga diberikan wewenang untuk melakukan proses pemotongan pajak. Peran WHT sangat penting dalam upaya menertibkan dan memaksimalkan penerimaan Negara terhadap pajak. Bukti potong dibutuhkan pemberi kerja untuk tujuan kelengkapan berkas pendukung pelaporan SPT atas pajak yang telah dipotong. Ketentuan Dirjen Pajak, Wajib Pajak yang dipotong atau para pekerja bisa meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemberi kerja atau perusahaan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 ini secara khusus diatur pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012 pasal 23 yaitu “Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.”

Apa itu E-Bupot?

Seiring perkembangan teknologi, penyampaian bukti potong PPh untuk pelaporan SPT pajak kini dilakukan secara elektronik dan tidak lagi manual. Kebijakan baru tentang bukti potong elektronik (e-Bupot) dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan SPT tahunan elektronik. Sebanyak 80,13% (atau 8,49 juta) dari total SPT yang masuk untuk tahun pajak 2017 dilaporkan oleh Wajib Pajak secara elektronik.

Bukti potong merupakan dokumen wajib pajak terpotong untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak ketiga dan dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan PPh. Dalam bahasa teknis, dokumen ini dinamakan formulir 1721 A1 (karyawan swasta) dan 1721 A2 (pegawai negeri).

Bukti potong elektronik memudahkan bagi wajib pajak (WP) pemotong maupun WP terpotong untuk menyiapkan SPT dalam bentuk prepopulated. Bukti potong elektronik dinilai lebih memudahkan karyawan atau perusahaan untuk mendokumentasikan bukti potong. Bukti potong elektronik juga dapat mengurangi beban adminstrasi KKP dan meningkatkan kualitas data pihak ketiga.

Selanjutnya setelah menerima bukti potong, Anda hanya perlu melaporkan melalui formulir SPT Tahunan dan menyerahkannya pada Dirjen Pajak. Anda bisa memilih pergi langsung ke kantor pajak terdekat, mengirimkan lewat pos, atau dengan metode e-Filing.

Pentingnya Meminta dan Menyimpan E-Bupot Bagi Pegawai

Perusahaan Anda akan memberikan bukti potong pajak sebagai tanda perusahaan telah membayarkan pajak penghasilan Anda. Lampiran bukti pemotongan pajak sangat dibutuhkan. Meskipun pemotongan pajak dilakukan setiap bulan, pembuatan bukti potong hanya dilakukan satu tahun sekali.

Di setiap akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara akan menjadi pengurang atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong. Tanpa bukti potong tidak akan ada pengkreditan pajak, sehingga harus membayar pajak sebesar PPh terutang tanpa dikurangi yang sudah dipotong. Selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong juga digunakan sebagai kontrol atas pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dan mengecek kebenaran pembayaran pajak.

Pembuatan dari bukti potong harus dilakukan oleh pemberi kerja serta karyawan diwajibkan untuk menerima bukti potong pajak. Setiap wajib pajak terpotong dianjurkan selalu meminta dan menyimpan bukti pajak. Apabila pekerja tidak menerima bukti potong, maka pekerja dapat mencoba memintanya kembali secara langsung kepada perusahaan. Adapun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak bisa memberikan salinan bukti potong yang dimaksud.

Risiko Tidak Punya Bukti Potong Bagi Perusahaan dan Pegawai

Pemberi kerja atau perusahaan, wajib secara tertib memproses pembuatan bukti potong dan memberikan kepada pegawai atau karyawannya. Bila wajib pajak sudah mengupayakan, namun bukti potong tidak kunjung didapat, maka hak untuk mengkreditkan PPh atas penghasilan Anda akan hilang. Sehingga wajib pajak berisiko membayar kembali PPh untuk tahun pajak yang dimaksud. Selain itu, Wajib Pajak pemotong atau perusahaan yang tidak membuat bukti potong PPh, otomatis SPT dinilai tidak lengkap dan pelaporannya tidak akan diterima oleh pegawai kantor pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pengisian SPT (benar, jelas, dan lengkap) maka Wajib Pajak harus dimudahkan untuk memperoleh bukti-bukti pendukung SPT-nya. Khususnya bagi Wajib Pajak terpotong harus diberikan kemudahan dalam memperoleh bukti potong/pungut pajak.

Pemberian sanksi tegas kepada Wajib Pajak pemotong yang tidak menyerahkan bukti potong kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut berupa sanksi administrasi dan/atau pidana kepada Wajib Pajak pemotong. Sanksi ini belum terdapat dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sejak pertama kali diberlakukan (Undang-Undang No.6 tahun 1983 sampai dengan perubahan terakhir Undang-Undang No.16 tahun 2009). Sehingga sanksi ini dapat diusulkan dalam Rancangan perubahan Undang-Undang KUP yang saat ini sedang digodok.

Jadilah wajib pajak yang cerdas akan perpajakan. Rutin kontrol pembayaran pajak Anda dengan bukti potong. Bangga Bayar Pajak! Bayar dan Laporkan Pajak!


PUBLISHED20 Jul 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: