Beranda › Blog › Surat Pernyataan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto

Administrasi

5 min read

Surat Pernyataan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto

Tayang 12 May 2026

Diperbarui 22 Mei 2026

Ditulis oleh:

Fitriya

Bagikan artikel

Facebook

Mekari Klikpajak - Surat Pernyataan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Fungsi dan Cara Membuat — Surat Pernyataan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto

      Mekari Klikpajak Highlights    

     Surat pernyataan peredaran bruto adalah dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki omzet ≤ Rp4,8 miliar per tahun.
Dokumen ini digunakan sebagai syarat administrasi pajak, terutama untuk memanfaatkan tarif PPh final UMKM 0,5%.
Regulasi utamanya mencakup PP 23 Tahun 2018 dan diperbarui melalui PP 55 Tahun 2022 yang menyesuaikan aturan pajak UMKM.
Dalam aturan terbaru, WP orang pribadi mendapat insentif omzet hingga Rp500 juta tidak dikenai pajak.
Surat dapat dibuat sendiri dengan format sederhana, tetapi harus akurat, lengkap, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan risiko pajak.
    

Pelaku usaha, terutama UMKM, perlu memahami kewajiban pajak agar bisnis tetap aman. Salah satu dokumen yang sering dibutuhkan adalah surat pernyataan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dokumen ini digunakan sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan tarif pajak final UMKM.

Masih banyak wajib pajak yang belum tahu fungsi, cara membuat, dan kapan surat ini diperlukan. Artikel ini akan membahasnya secara ringkas, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga contoh surat yang bisa langsung digunakan.

Apa itu Surat Pernyataan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu?

Surat pernyataan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria omzet tertentu sesuai ketentuan perpajakan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan pajak tertentu.

Peredaran bruto adalah total penghasilan atau omzet usaha sebelum dikurangi biaya dalam satu tahun pajak. Untuk UMKM, batas peredaran bruto tertentu tetap mengacu pada maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Ketentuan ini berkaitan dengan:

PP 23 Tahun 2018 tentang PPh Final UMKM
PP 55 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksana UU HPP

Baca Juga: Mengenal Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi dan Manfaat Surat Pernyataan Peredaran Bruto

Setelah memahami pengertiannya, penting juga untuk mengetahui apa saja fungsi dan manfaat surat ini dalam praktik perpajakan sehari-hari.

1. Syarat Administrasi Pajak

Surat pernyataan peredaran bruto adalah dokumen pendukung administrasi pajak yang digunakan untuk membuktikan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria omzet tertentu.

Dokumen ini membantu mempercepat proses verifikasi saat mengurus kewajiban perpajakan di kantor pajak.

2. Mendukung Penggunaan Tarif Final UMKM

Surat ini menjadi bukti bahwa wajib pajak berhak menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, karena omzetnya tidak melebihi batas yang ditentukan.

Dengan dokumen ini, wajib pajak dapat mengakses skema pajak yang lebih sederhana sesuai ketentuan.

3. Digunakan dalam Pengajuan Fasilitas Pajak

Surat pernyataan peredaran bruto digunakan sebagai syarat pengajuan fasilitas pajak, seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) atau permohonan tertentu lainnya.

Dokumen ini membantu otoritas pajak menilai kelayakan wajib pajak berdasarkan kondisi usahanya.

Siapa yang Wajib Membuat Surat Ini?

Tidak semua wajib pajak perlu membuat surat ini. Oleh karena itu, berikut penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam kriteria dan kondisi yang mengharuskannya.

Kriteria Wajib Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan skala UMKM

Batas Peredaran Bruto

Maksimal Rp4,8 miliar per tahun

Contoh Kondisi

Mengajukan fasilitas pajak UMKM
Diminta oleh pihak tertentu sebagai dokumen pendukung

Baca Juga: Penerapan Pajak Perusahaan Cabang dan Ketentuannya

Dasar Hukum dan Regulasi Terbaru

Agar tidak salah dalam penerapan, Anda juga perlu memahami regulasi yang menjadi dasar dari penggunaan surat ini, termasuk perubahan terbaru dalam aturan perpajakan.

Regulasi terkait mengalami perkembangan. Berikut penjelasan pentingnya:

1. PP 23 Tahun 2018

Mengatur tarif PPh final 0,5% untuk UMKM dengan batas omzet tertentu.

2. PP 55 Tahun 2022 (Update Penting)

PP 55 Tahun 2022 memberikan penyesuaian sebagai berikut:

Menegaskan kembali ketentuan pajak UMKM dalam kerangka UU HPP
Memberikan pengaturan lebih rinci terkait subjek pajak dan perlakuan pajak final
Menyesuaikan mekanisme pelaporan dan administrasi perpajakan

Salah satu poin penting:

Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan fasilitas tidak dikenai pajak untuk omzet sampai Rp500 juta per tahun (bagian dari kebijakan terbaru yang perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan tarif final)

Artinya, meskipun masih menggunakan skema PPh final, ada insentif tambahan yang perlu dipahami wajib pajak.

Syarat Membuat Surat Pernyataan Peredaran Bruto

Sebelum membuat surat, ada beberapa data dan informasi penting yang perlu Anda siapkan agar dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan.

Data Identitas:

Nama
NPWP
Alamat

Informasi Usaha:

Nama usaha
Jenis usaha
Jumlah omzet

Isi Pernyataan:

Menyatakan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar
Pernyataan kebenaran data

Cara Membuat Surat Pernyataan Peredaran Bruto

Setelah semua persyaratan lengkap, Anda bisa mulai menyusun surat pernyataan dengan mengikuti format dan langkah-langkah berikut.

A. Format Umum

Surat dibuat secara formal, sederhana, dan jelas.

B. Langkah-Langkah

Isi identitas wajib pajak
Cantumkan data usaha
Tuliskan jumlah omzet
Buat pernyataan resmi
Tambahkan tanda tangan dan materai

C. Tips

Gunakan data real
Pastikan tidak ada kesalahan penulisan
Simpan salinan untuk arsip

Baca Juga: Cara Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB) Waris

Contoh Format Surat Pernyataan Peredaran Bruto

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh format surat pernyataan yang bisa Anda jadikan referensi dalam pembuatannya.

SURAT PERNYATAAN

WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap]

NPWP : [NPWP]

Alamat : [Alamat Lengkap]

Dengan ini menyatakan bahwa:

Saya merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat, Tanggal]

[Tanda tangan + Materai]

[Nama Lengkap]

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan saat membuat surat ini. Beberapa kesalahan umum berikut sebaiknya Anda hindari.

Data Tidak Akurat: Kesalahan dalam mencantumkan omzet dapat berdampak pada kepatuhan pajak.
Tidak Memperbarui Informasi: Tidak mengikuti perubahan regulasi seperti PP 55 Tahun 2022.
Format Tidak Lengkap: Tidak mencantumkan pernyataan resmi atau tanda tangan.

Kesimpulan: Pahami Pembuatannya dan Manfaatkan dengan Baik

Surat pernyataan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu merupakan dokumen penting dalam mendukung administrasi perpajakan UMKM. Dengan adanya pembaruan aturan seperti PP 55 Tahun 2022, wajib pajak perlu lebih cermat memahami ketentuan yang berlaku.

Perubahan regulasi ini memberikan kemudahan sekaligus penyesuaian dalam sistem perpajakan, termasuk adanya insentif tambahan bagi pelaku usaha kecil. Namun, pemahaman yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapannya.

Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat membuat surat pernyataan secara tepat, sesuai aturan terbaru, dan mendukung kepatuhan pajak usaha Anda secara optimal.

Kelola administrasi perpajakan bisnis Anda dengan lebih praktis menggunakan Mekari Klikpajak. Aplikasi pajak online ini terintegrasi dengan software akuntansi, sehingga proses hitung, setor, hingga lapor pajak bisa dilakukan secara otomatis, akurat, dan hemat waktu, membantu Anda fokus mengembangkan usaha tanpa repot urusan pajak.

Mekari Klikpajak adalah software manajemen pajak bisnis & karyawan bagian dari ekosistem software terintegrasi Mekari yang menyediakan fitur lengkap untuk kelola e-Faktur, e-Bupot Unifikasi, e-Bupot PPh 21/26, e-Billing, dan e-Filing, dengan proses otomatis karena terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal dan software payroll HCM Cloud Mekari Talenta.

Kategori : Administrasi

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Surat Pernyataan Peredaran Bruto

Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto dalam pajak?

Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan usaha sebelum dikurangi biaya apa pun dalam satu tahun pajak.

Apakah surat pernyataan peredaran bruto wajib dimiliki semua wajib pajak?

Tidak. Surat ini hanya diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya saat mengajukan fasilitas pajak atau diminta oleh pihak lain.

Berapa batas maksimal peredaran bruto agar bisa menggunakan PPh final UMKM?

Batas maksimalnya adalah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Apa kaitan surat ini dengan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022?

PP 23 Tahun 2018 mengatur tarif PPh final UMKM, sedangkan PP 55 Tahun 2022 memperbarui dan menyesuaikan ketentuan tersebut sebagai bagian dari reformasi pajak.

Apakah omzet di bawah Rp500 juta tetap dikenakan pajak?

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh sesuai kebijakan terbaru dalam PP 55 Tahun 2022.

Apakah surat pernyataan ini harus dibuat setiap tahun?

Tidak selalu. Namun, disarankan diperbarui jika ada perubahan data atau untuk kebutuhan administrasi tertentu.

Apakah surat ini harus menggunakan materai?

Tidak wajib, tetapi sangat disarankan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Apakah surat ini perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak?

Tidak selalu. Surat ini biasanya hanya digunakan sebagai dokumen pendukung, bukan untuk pelaporan rutin.

Apa risiko jika data dalam surat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya?

Wajib pajak bisa menghadapi sanksi administrasi atau koreksi pajak jika data yang diberikan tidak benar.

Apakah badan usaha juga bisa menggunakan surat ini?

Ya, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dapat membuat surat ini selama memenuhi kriteria peredaran bruto tertentu.

Dapatkan kurasi newsletter terkait perpajakan Subscribe

Ikuti akun media sosial resmi dari Mekari Klikpajak

Fitriya Penulis

Fitriya adalah seorang penulis konten yang memiliki pengalaman sebagai jurnalis di bidang ekonomi makro dan kini berfokus pada topik perpajakan selama 5 tahun terakhir. Artikel-artikel Fitriya membahas berbagai aspek seputar pajak, mulai dari penjelasan dasar hingga pembahasan kebijakan terbaru, dengan gaya penulisan yang sederhana, informatif, dan relevan untuk membantu pembaca Mekari Klikpajak memahami informasi perpajakan dengan lebih mudah.