Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintah adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Selain itu, untuk sistem yang satu ini juga dipergunakan oleh seluruh aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dimulai dari beberapa perusahaan swasta dengan skala besar sampai dengan UMKM. Namun, ada juga beberapa perbedaan antara sistem standar akuntansi pemerintah yang dijalankan untuk negara dengan umum.

Untuk akuntansi negara mempunyai peranan penting yang berfungsi untuk menjaga segala jenis transaksi oleh negara. Supaya lebih jelas lagi dengan perihal standar akuntansi pemerintah, maka dari itu pada kesempatan kali ini akan membahas hal tersebut. Sedangkan, untuk Anda yang penasaran dengan perihal akuntansi bisa langsung saja simak penjelasan lebih lengkapnya dibawah ini.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Secara singkat, untuk akuntansi pemerintah yaitu sistem akuntansi yang dipergunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut. Setelah itu, catatan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat patokan di saat ingin menentukan kebijakan ekonomi negara. Ada beberapa para ahli yang ikut serta memberikan penjelasan mengenai pengertian dari standar akuntansi pemerintah yaitu:

  • Abdul Halim
    Menurut Abdul Halim, standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar.
  • Revrisond Baswir
    Revrisond Baswir, mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah termasuk di dalam lembaga non profit di dalam bidang akuntansi. Selain itu, untuk bidang akuntansi kali ini mempunyai keterkaitan dengan lembaga pemerintah. Tujuan dari standar akuntansi ini tidak semata-mata mencari laba saja. Meski lembaga dari pemerintah, senantiasa ukurannya juga sangat besar. Namun, sebagaimana di dalam perusahaan standar akuntansi tersebut masih tergolong sebagai lembaga mikro.
  • Bachtiar Arif
    Menurut Bachtiar Arif, standar akuntansi pemerintah sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan segala jenis informasi keuangan pemerintah. Selain itu, untuk segala jenis data yang diberikan berdasarkan proses pencatatan, klasifikasi dan ikhtisaran.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, di dalam standar akuntansi pemerintah terdapat tiga tujuan yang harus Anda ketahui yaitu:

Tujuan Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 5, menetapkan bahwa proses pemeriksaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara hanya diadakan pada suatu Badan Pemeriksaan Keuangan. Akuntansi pemerintah dibuat guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan negara tersebut. Selain itu, untuk perihal standar akuntansi ini juga terkait dengan amanat dari konstitusi. Pada intinya, untuk pemangku kekuasaan terbesar kali ini berada di standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Manajerial

Tujuan Manajerial yang mewajibkan negara untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat secara baik dan benar. Sehingga, dengan adanya tujuan dari standar akuntansi pemerintah ini bisa membantu pemerintah dalam menjalankan sebuah rencana. Selain itu, tujuan dari yang satu ini adalah untuk memastikan lagi kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya sekedar itu saja, akan tetapi untuk tujuan manajerial mempunyai keterkaitan dengan efektifitas dan efisiensi. Dengan adanya akuntansi pemerintah, maka semua data finansial dapat dilihat apakah uang tersebut bisa dipergunakan secara baik atau tidak.

Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan adalah standar akuntansi pemerintah yang paling akhir. Akuntansi pemerintah dirancang sedemikian baiknya, guna mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan dari negara tersebut. Selain itu, untuk tujuan yang satu ini bisa dipergunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di beberapa unit kerja tertentu. Akuntansi pemerintah juga bisa saja dipergunakan untuk mengukur kebutuhan negara yang dapat dijadikan sebagai pedoman menerbitkan beberapa anggaran selanjutnya.

Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Ketika dibandingkan dengan akuntansi bisnis, untuk perihal akuntansi milik pemerintah mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Berdasarkan dengan tujuan dari pemerintah, Bachtiar Arif menyebutkan ada beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yang harus diketahui yaitu:

  • Pemerintah tidak bisa melakukan orientasi pada laba saja. Sehingga, di dalam akuntansi pemerintah juga tidak ada laporan laba dan laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.
  • Pemerintah membekukan anggaran, ketika anggaran tersebut sudah sepenuhnya dibekukan.
  • Dalam akuntansi pemerintah, kemungkinan besar untuk penggunaan satu jenis data sangatlah jarang.
  • Akuntansi pemerintah bisa dijadikan sebagai alat untuk pembekuan dalam kategori pengeluaran modal.
  • Pemerintah mempunyai sifat yang kaku, karena semuanya bergantung pada peraturan perundang-undangan.
  • Akuntansi pemerintah tidak mengenal yang namanya perkiraan modal dan laba. Sehingga, semua proses modal ditahan dalam bentuk neraca.

Syarat Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dan disesuaikan lagi dengan karakteristik. Tujuan dari akuntansi pemerintah ini adalah untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara supaya lebih memadai lagi. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan beberapa pedoman guna meringkas standar akuntansi pemerintah tersebut yaitu:

  • Bisa Memenuhi Persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Beberapa Peraturan Lainnya.

Pada akuntansi pemerintah mempunyai rancangan untuk beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Selain itu, juga terdapat dua pilihan perihal kepentingan yaitu efisiensi dan ekonomis dari satu sisi saja.

Kelola pajak online lebih praktis dengan Klikpajak. Coba Sekarang!

Sedangkan, di sisi lain untuk hal tersebut juga bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan beberapa peraturan lainnya. Maka dari itu, akuntansi tersebut juga harus benar-benar disesuaikan lagi dengan yang namanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan beberapa peraturan lainnya.

  • Dikaitkan Dengan Klasifikasi Anggaran

Sistem akuntansi pemerintah juga harus terus mengalami perkembangan dan disesuaikan lagi dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui oleh pihak lembaga legislatif. Fungsi dari anggaran dan akuntansi ini harus saling melengkapi di saat proses pengelolaan keuangan negara.

  • Melakukan Perkiraan yang Harus Segera Diselenggarakan

Sistem akuntansi pemerintah harus terus berkembang. Tujuan dari perkiraan kali ini adalah untuk mencatat semua jenis transaksi uang yang sedang terjadi di dalam sistem pemerintahan tersebut. Perkiraan yang dibuat harus bisa menunjukkan akuntabilitas keuangan sebuah negara yang andal dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana. Bahkan, untuk para pejabat dan organisasi pun juga harus ikut serta dalam perkiraan tersebut.

  • Memberikan Kemudahan Oleh Aparatur Negara

Pada sistem standar akuntansi pemerintah yang harus dikembangkan secara terus menerus kali ini, bisa memberikan kemungkinan kepada aparat untuk melakukan sesuai dengan tugasnya.

  • Sistem Akuntansi yang Harus Terus Dikembangkan

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, pada sistem akuntansi pemerintah juga harus disesuaikan lagi dengan perkembangannya. Sehingga, dengan hal tersebut bisa mencapai beberapa hal penting mulai dari efisiensi, efektivitas dan juga relevansi.

  • Perkiraan yang Harus Dikembangkan Secara Efektif

Sistem akuntansi pada pemerintah harus selalu dikembangkan dengan menggunakan perkiraan supaya lebih efektif lagi. Sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan ini, sehingga untuk masalah pengungkapan hasil ekonomis juga bisa dilaksanakan pada suatu program.

  • Sistem Harus Bisa Melayani Kebutuhan Dasar Pada Informasi Keuangan Guna Mengembangkan Rencana dan Program

Sistem akuntansi pemerintah harus selalu dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan. Untuk beberapa lembaga keuangan yang ikut serta di dalam sistem tersebut adalah pemerintah, rakyat atau lembaga legislatif, lembaga donor, bank dunia dan masih banyak lainnya lagi.

  • Pengaduan Suatu Perkiraan

Perkiraan yang dibuat juga harus memungkinkan bisa dijadikan sebagai alat analisis ekonomi atas data keuangan dan klasifikasi transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya, dengan pengaduan perkiraan ini bisa dijadikan alat untuk mengembangkan perkiraan secara nasional.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ini bisa dijadikan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP juga dinyatakan dalam bentuk Pernyataan standar akuntansi yang dilengkapi dengan pengantar. Paling pentingnya lagi, pada SAP ini juga disusun dengan cuan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

SAP yang digunakan ini juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain itu, untuk beberapa peraturan mengenai standar akuntansi pemerintah yang harus Anda ketahui adalah:

  • Standar Akuntansi Pada Pemerintah Tahun 2016.
  • Standar Akuntansi Pada Pemerintah Tahun 2019.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
  • Standar Akuntansi Pada Pemerintah Tahun 2020.
  • Standar Akuntansi Pada Pemerintah Tahun 2021.
  • Government Accounting Standard Indonesia 2019.
  • Government Accounting Standard Indonesia 2020.

Basis Standar Akuntansi Pemerintah

Pada saat membicarakan mengenai standar akuntansi, ada 2 jenis yang dapat digunakan yaitu:

1. SAP Berbasis KAS

SAP dengan berbasis KAS kali ini dipergunakan untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran. Artinya, untuk pendapatan kali ini dapat diakui di saat kas sudah diterima oleh Rekening Kas Umum Negara atau Daerah.

Selain itu, untuk pengeluaran tersebut juga harus diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Untuk masalah pelaporan entitas ini sudah diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 71 Tahun 2010.

Satu hal pentingnya lagi adalah SAP berbasis KAS ini bisa dipergunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Laporan realisasi anggaran dan basis akrual ini bisa dipergunakan sebagai pengakuan aset, kewajiban dalam bentuk neraca.

2. SAP Berbasis Akrual

SAP berbasis akrual bisa dibuat dengan bentuk neraca aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Selain itu, SAP berbasis akrual ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat kondisi lingkungan yang berpengaruh dengan perihal keuangan pemerintah.

Untuk SAP berbasis akrual ini banyak dipergunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas di sebuah pelaporan finansial. Bahkan, untuk SAP berbasis akrual ini bisa dipergunakan sebagai alat untuk pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang telah diatur di dalam APBN dan APBD.

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah yaitu salah satu aspek yang paling penting dan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sebuah keuangan negara. Ada banyak sekali pihak yang berkepentingan di dalam SAP tersebut.

Kelola bukti potong pajak lebih praktis dengan e-Bupot dari Klikpajak. Coba Sekarang!

Untuk beberapa orang yang berkepentingan di dalam hal yang satu ini adalah penyaji laporan keuangan, auditor dan masih banyak lainnya lagi. Di dalam SAP ini juga berisikan mengenai beberapa prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada sebuah organisasi pemerintah. Untuk beberapa manfaat di saat menggunakan standar akuntansi pemerintah adalah:

  • Standar akuntansi dapat dipergunakan oleh seorang akuntan keuangan di lembaga pemerintah sebagai alat pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
  • Standar akuntansi juga dipergunakan oleh seorang editor dan dijadikan sebagai salah satu kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara benar atau belum.
  • Akuntansi standar dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan interpretasi sebuah informasi di dalam laporan keuangan.
  • Standar akuntansi hanya diperlukan untuk meningkatkan sebuah kualitas laporan keuangan. Untuk beberapa tingkatan yang bisa diperbaiki adalah perihal konsistensi, daya banding, keterpahaman dan masih banyak lainnya lagi.
  • Standar akuntansi menjadi salah satu alat untuk menyusun sistem akuntansi, sebab keluaran akuntansi harus disesuaikan lagi dengan standar akuntansi tersebut.

Standar akuntansi adalah salah satu ketentuan atau peraturan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lembaga tersebut juga dijadikan sebagai salah satu alat independen yang selalu mengacu pada beberapa teori.

Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Komersial

Ketika membicarakan mengenai masalah standar akuntansi, ada banyak sekali jenisnya dan salah satunya adalah komersial. Untuk letak kedua laporan akuntansi tersebut bisa dilihat dari segi jurnal laporan keuangan, pendapatan, perbedaan dan auditor. Untuk penjelasan mengenai perbedaan tersebut adalah:

1. Jenis Laporan

Jenis laporan keuangan yang digunakan sudah berdasarkan dengan akuntansi secara komersial. Pada umumnya, untuk laporan tersebut juga terdiri beberapa laporan laba rugi, modal dan arus kas.

Sedangkan, pada akuntansi pemerintah juga terdapat beberapa jenis laporan yang digunakan sebagai laporan operasional. Bahkan, laporan tersebut juga dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan anggaran.

2. Perbedaan Dalam Sumber Pendapatan

Perusahaan dengan akuntansi komersial, tentunya mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari penjualan barang maupun jasa. Sedangkan, untuk masalah sumber pendapatan di dalam akuntansi pemerintah juga berdasarkan dengan beberapa penetapan yang tercantum di dalam sebuah hukum. Contoh mudahnya adalah pendapatan dari iuran pajak.

3. Perbedaan Standar Akuntansi yang Dipergunakan

Akuntansi komersial mengacu pada standar akuntansi keuangan atau yang sering disebut dengan SAK. Untuk masalah SAK ini dirancang secara rapi dan teliti oleh lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan, untuk masalah akuntansi pemerintah ini juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bahkan, juga disesuaikan lagi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

4. Perbedaan Terkait Kewenangan Audit

Pihak yang berwenang atau seorang auditor di dalam laporan keuangan komersial yaitu akuntan publik. Sedangkan, untuk orang yang diberikan kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan disebut dengan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED13 Sep 2022
Mochammad Fadhil
Mochammad Fadhil

SHARE THIS ARTICLE: