Sistem pajak online menjadi solusi utama dalam mendukung digitalisasi perpajakan di Indonesia. Melalui pajak online, wajib pajak kini dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih praktis, tanpa harus bergantung pada proses manual yang memakan waktu.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem pajak digital yang terintegrasi, sekaligus membuka ruang bagi PJAP resmi seperti Mekari Klikpajak untuk membantu wajib pajak mengelola pajak online secara lebih efisien dan akurat.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
Sistem Pajak Online Terbaru DJP
Sistem pajak online memungkinkan wajib pajak mengelola administrasi perpajakan secara digital, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem pajak digital yang terintegrasi, sekaligus membuka ruang bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi seperti Mekari Klikpajak untuk membantu wajib pajak mengelola pajak online lebih mudah.
A. Jenis Layanan dalam Sistem Pajak Online DJP
Sebagai bagian dari sistem pajak digital, DJP menyediakan beberapa layanan utama, antara lain:
- e-Registration: Digunakan untuk pendaftaram dan perubahan data NPWP secara online.
- e-Filing: Layanan pajak online untuk pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.
- e-Bupot: Layanan pajak online untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa unifikasi.
- e-Billing: Sistem pembuatan kode billing sebagai dasar pembayaran pajak online melalui bank atau kanal resmi.
- e-Faktur: Aplikasi pajak online untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat dan melaporkan faktur pajak elektronik.
B. Coretax System sebagai Penguatan Sistem Pajak Digital
Coretax system merupakan pengembangan terbaru dari sistem pajak online DJP yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu basis data. Dengan sistem pajak online terpusat ini, proses administrasi pajak menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah diawasi.
Bagi wajib pajak, Coretax memperkuat konsep kelola pajak online yang lebih otomatis dan minim duplikasi.
C. Dasar Hukum Sistem Pajak Online DJP
Penerapan sistem pajak online di Indonesia didukung oleh dasar hukum yang jelas, antara lain:
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 (UU KUP) yang diperbarui dengan UU HPP No, 7 Tahun 2021, menjadi payung umum perpajakan di Indonesia termasuk pelaksanaan administrasi perpajakan secara elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 sebagai regulasi pelaksanaan Coretax.
- Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 sebagai payung hukum permbaruan sistem administrasi pajak.
Baca Juga:Â Transformasi DJP Menjadi DJP Online hingga Coretax
Kemudahan Kelola Perpajakan melalui Sistem Pajak Online PJAP Mekari Klikpajak
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) adalah mitra resmi DJP yang menyediakan aplikasi pajak online dan terhubung langsung dengan sistem pajak online DJP. Salah satu PJAP yang banyak digunakan oleh bisnis adalah Mekari Klikpajak.
Melalui sistem pajak online PJAP, wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan secara lebih praktis, terutama untuk kebutuhan bisnis yang kompleks.
A. Alasan Bisnis Membutuhkan Sistem Pajak Online PJAP
Dalam praktiknya, penggunaan sistem pajak online DJP saja sering kali belum cukup untuk mengelola pajak perusahaan yang memiliki banyak transaksi. Tantangan yang umum dihapi antara lain:
- Banyaknya jenis pajak yang harus dikelola
- Proses administrasi yang berulang
- Risiko kesalahan hitung dan keterlambatan lapor
Sistem pajak online dari PJAP Mekari Klikpajak hadir sebagai solusi kelola pajak online yang lebih terintegrasi dan efisien.
Selain fitur pengelolaan administrasi pajak yang lengkap, perusahaan juga lebih mengelola keuangan karena telah terintegrasi dengan software akuntansi Mekari Jurnal ERP, sehingga semua proses pembuatan faktur pajak, bukti potong, hingga rekonsiliasi pajak serba otomatis.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
B. Fitur Utama Aplikasi Pajak Online Mekari Klikpajak
Sebagai aplikasi pajak online, Mekari Klikpajak menyediakan berbagai fitur yang mendukung kepatuhan dan kemudahan mengelola pajak, antara lain:
- Otomatisasi perhitungan pajak: Membantu menghitung PPh dan PPN secara akurat.
- Pengelolaan bukti potong elektronik: Mendukung e-Bupot PPh 21/26 karyawan dan PPh Unifikasi.
- Pelaporan SPT online terintegrasi: Proses lapor SPT Masa dan Tahunan langsung melalui sistem.
- Integrasi dengan sistem DJP: Data pajak dikirim sesuai format dan ketentuan resmi.
- Manajemen dokumen pajak digital: Memudahkan pelacakan data dan persiapan audit.
Baca Juga:Â Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online untuk Urus Pajak Perusahaan
Manfaat Sistem Pajak Online bagi Wajib Pajak
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan melalui sistem pajak online antara lain:
- Efisiensi waktu dan biaya: Dengan sistem pajak online, wajib pajak dapat mengelola pajak secara daring kapan saja tanpa perlu datang ke kantor pajak, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.
- Mengurangi risiko kesalahan administrasi: Aplikasi pajak online membantu meminimalkan kesalahan input dan perhitungan pajak melalui sistem yang terstandarisasi.
- Meningkatkan kepatuhan: Penggunaan sistem pajak digital membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih terkontrol dan tepat waktu.
Baca Juga:Â Deret Peran Penting PJAP Era Coretax bagi Wajib Pajak
Perbedaan Sistem Pajak Online DJP dan PJAP Mekari Klikpajak
Berikut beberapa perbedaan sistem pajak online DJP dengan penyedia aplikasi perpajakan mitra Ditjen Pajak seperti Mekari Klikpajak:
1. Perbedaan Fungsi dan Pendekatan
- Sistem pajak online DJP berfungsi sebagai sistem inti dan regulator perpajakan.
- Sistem pajak online PJAP Mekari Klikpajak berfokus pada kemudahan penggunaan, otomatisasi, dan pengelolaan pajak yang lebih praktis.
2. Nilai Tambah Sistem Pajak Online PJAP
Bagi bisnis, aplikasi pajak online PJAP memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola pajak online secara menyeluruh, terutama untuk volume transaksi yang tinggi.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menggunakan Sistem Pajak Online
Berikut hal-hal yang perlu wajib pajak terutama perusahaan dalam menggunakan aplikasi pajak online:
1. Kesiapan Data dan Proses Internal
Agar sistem pajak online berjalan optimal, wajib pajak perlu memastikan data keuangan tersusun rapi dan konsisten.
2. Memilih Aplikasi Pajak Online yang Resmi
Pastikan menggunakan aplikasi pajak online dari PJAP resmi mitra DJP, seperti Mekari Klikpajak untuk menjaga keamanan dan validitas data pajak.
Kesimpulan
Sistem pajak online telah menjadi bagian penting dalam transformasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem pajak online DJP dan pengembangan Coretax, pemerintah menghadirkan layanan pajak online yang lebih modern dan terintegrasi.
Namun, untuk kebutuhan kelola pajak online yang lebih praktis dan efisien, sistem pajak online PJAP seperti Mekari Klikpajak memberikan solusi yang relevan, terutama bagi pelaku usaha.
Dengan memanfaatkan sistem pajak digital yang tepat, Anda dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi risiko adminisytrasi, dan mengelola pajak secara lebih berkelanjutan.
Referensi
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan“
