PPJK : Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya

PPJK adalah salah satu hal yang tidak akan lepas kaitannya di dalam sebuah bisnis baik bisnis yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri atau yang dikenal dengan ekspor dan impor. Untuk PPJK adalah sebuah singkatan dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Lalu, apa fungsi dari PPJK sendiri? Apa sajakah yang diurusi oleh PPJK? Bahkan bagaimanakah cara untuk mendapatkan PPJK sendiri? Simak jawabannya di bawah ini.

ppjk

Mengenal Informasi PPJK dan Maknanya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PER-65/PMK.04/2007 PPJK adalah badan usaha yang akan melakukan kegiatan serta pengurusan akan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir maupun eksportir. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PPJK adalah sebuah jasa yang akan memudahkan beberapa pebisnis baik eksportir serta importir yang akan melakukan beberapa pengiriman yang berhubungan dengan logistic pada saat keluar masuk di Indonesia.

Dari pengertian PPJK sendiri, PPJK adalah kependekan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Sesuai namanya, PPJK membantu para eksportir maupun importir yang akan mengurus kewajiban kepabeanan. Saat mengurus kewajiban kepabeanan ini, PPJK bertindak atas nama eksportir/importir yang diwakilinya.

Kewajiban kepabeanan yang dilakukan PPJK secara sederhana adalah mengurus segala tata cara impor/ekspor yang diperlukan sesuai aturan yang ditetapkan. Tujuannya, agar hak-hak keuangan negara, perlindungan industri dalam negeri, serta keamanan barang yang akan diperdagangkan, dapat terpenuhi.

Jadi, eksportir/importir tidak perlu lagi dipusingkan oleh klasifikasi barang, tata cara pengisian dokumen pemberitahuan, customs clearance, dan banyak hal lainnya. Cukup menggunakan jasa PPJK, kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah administratif.

Untuk dapat melakukan pengurusan kewajiban kepabeanan, PPJK wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJK). Nomor Pokok PPJK bisa didapatkan dengan melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peraturan ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. Sekalipun ada peraturan baru dalam PMK Nomor 59/PMK.04/2014, namun NPPPJK yang lama tetap berlaku.

Nomor Pokok PPJK berlaku di seluruh Kantor Kepabeanan di seluruh Indonesia sampai ada pencabutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang biasanya karena hal-hal khusus dan luar biasa. Hasil registrasi NPPPJK nantinya digunakan untuk membuat profil dan penilaian PPJK, mirip seperti akreditasi di sekolah. Profil dan penilaian PPJK ini yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan kepada pengangkut, importir, dan eksportir yang membutuhkan jasa PPJK.

Pentingnya Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJK)

Perlu dipahami, bahwa PPJK adalah hal yang cukup penting, maka beberapa pebisnis bahkan perusahaan harus mengurus jasa kepabeanan. Nantinya, PPJK sendiri wajib memiliki sebuah nomor identitas yang terdiri dari Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJK). Hal ini juga akan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 63/PMK.04/2011 tentang registrasi kepabeanan sendiri. Registrasi ini sendiri adalah kegiatan pendaftaran PPJK yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendapatkan sebuah nomor identitas terkait NPPJK.

Untuk informasi tambahan, dengan adanya PMK No 59/PMK.04/2014 tentang registrasi kepabeanan sendiri, maka PMK Nomor 63/PMK.04/2011 tentang registrasi kepabeanan sendiri sudah resmi dicabut dan tidak akan berlaku Kembali. Akan tetapi, untuk NPPJK yang sudah dimiliki oleh PPJK sebelumnya masih berlaku.

Untuk NPPJK sendiri akan berlaku di seluruh kantor pabean yang ada di Indonesia bahkan akan berlaku sampai dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun Pejabat yang akan ditunjuknya. Nantinya, untuk hasil dari registrasi akan digunakan untuk melakukan beberapa penilaian serta pembuatan profil PPJK. Untuk penilaian dan juga profil PPJK sendiri akan digunakan sebagai sebuah dasar dalam pemberian pelayanan dan pengawasan kepabeanan kepada sejumlah pengangkut, importit, dan juga eksportir yang akan berkuasa pada pengurusan atas jasa kepabeanannya kepada PPJK.

Peraturan Tentang Pengurusan Kepabeanan di Indonesia

Pemerintah membuat sebuah peraturan tentang pengurusan kepabeanan dengan tujuan agar nantinya selama proses kepabeanan, terdapat kewajiban pabean yang harus dipenuhi dan dipatuhi khususnya oleh seluruh importir dan juga eksportir. Kewajiban PPJK adalah seluruh kegiatan yang akan berhubungan dengan kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi peraturan dalam undang-undang khususnya UU NO.17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

Baca Juga: Apa saja komoditas impor indonesia?

Sedangkan untuk kewajiban kepabeanan sendiri adalah melunasi pajak-pajak penerimaan negara yang akan timbul dari sebuah proses pabean serta mematuhi aturan spesifik tentang jenis barang-barang yang sudah dibatasi maupun yang dilarang untuk keluar masuk dalam wilayah di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga dibuat untuk mengurus dan memberikan jaminan ditunaikannya kewajiban pabean baik oleh importir maupun eksportir khususnya untuk lalu lintas dari barang itu sendiri.

Proses Pengurusan Kepabeanan

Untuk proses akan pengurusan pemberitahuan pabean ini bisa diurus sendiri. Nantinya, untuk pemberitahuannya akan mengikuti berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan untuk peraturannya sendiri akan diatur dalam PER-65/PMK.04/2007 pasal 2 ayat 1 yang akan menjelaskan tentang:

  • Importir dan eksportir bisa mengurus kepabeanannya sendiri dengan catatan mereka wajib memahami dan mengerti terkait bagaimana cara untuk mengurus pemenuhan kewajiban pabeannya.
  • Jika eksportir dan importir ingin mengetahui lebih banyak tentang kepabeanan, maka bisa belajar melalui beberapa pelatihan kepabeanan, kursus kepabeanan maupun diklat kepabeanan.
  • Pihak eksportir dan juga importir sendiri juga bisa menemukan staff logistik terkait keperluan pabean untuk barang ekspor dan juga barang impor.

Sedangkan untuk peraturan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada PER-65/PMK.04/2007 pasal 2 ayat 2, akan menjelaskan lebih lanjutnya berupa:

Di dalam hal pengurusan tentang pemberitahuan kepabeanan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada ayat 1 sendiri memang tidak bisa dilakukan sendiri. Sedangkan importir bahkan eksportir nantinya bisa memberikan kuasanya pada beberapa pengusaha akan pengurusan jasa kepabeanan. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 ini akan menjelaskan terkait peraturan dan dasar hukum yang justru memperbolehkan pihak importir dan eksportir untuk menyerahkan kuasanya pada pihak pengusaha pengurusan jasa kepabeanan PPJK sebagai wakil pengurusan pemberitahuan pabean importir bahkan eksportir.

Contoh Kasus Pengurusan PPJK

contoh ppjk

Peraturan PPJK adalah peraturan yang saat ini mengizinkan agar beberapa jasa kepabeanan bisa dilakukan sendiri namun harus melakukan pengurusan akan pemberitahuan pabean untuk barang yang bukan dimilikinya. Sebagai contoh agar lebih memahami terkait kepabeanan, maka simaklah contohnya berikut ini:

Ada salah satu toko mainan anak yang akan melakukan impor mainannya sendiri yang berasal dari salah satu negara yaitu di China. Namun, toko mainan ini adalah toko biasa bukan toko mainan importir. Nantinya, untuk toko mainan ini akan menghubungi pihak importir agar mereka bisa melakukan impor atas barang yang mereka jual. Hal ini dilakukan karena untuk bisa mengirimkan barang atau melakukan impor, maka toko tersebut akan membutuhkan sebuah dokumen Angka Pengenal Impor atau API dan juga Nomor Identitas Kepabeanan atau NIK dan Nomor Identitas Berusaha atau NIB yang akan mencantumkan terkait adanya perizinan impor.

Kelola pajak perusahaan lebih praktis menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak. Terintegrasi dengan berbagai fitur pajak lainnya.

Dikarenakan toko mainan ini tidak memiliki izin impor, maka dari itulah ia harus menggunakan jasa PPJK sebagai wakil pengurusan akan jasa kepabeanannya. Berbeda tentunya apabila toko mainan ini sudah memiliki izin sebagai importir. Karena nantinya toko ini bisa melakukan impor barang serta bisa mengurus kewajiban pabean dari impor barangnya sendiri. Hal ini juga akan bergantung dengan syarat toko mainan yang memiliki seseorang yang paham tentang pemberitahuan pabean untuk impor barang.

Bagaimanakah Proses untuk Pengurusan Pemberitahuan Kepabeanan?

PPJK adalah hal yang sangat penting khususnya untuk sejumlah pebisnis di seluruh Indonesia yang akan melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Untuk itulah beberapa pebisnis yang akan melakukan banyak kegiatan pengiriman ke luar negeri harus benar-benar bisa memahami terkait pengertian, peraturan bahkan tentang bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengurusi perihal kepabeanan dalam bisnisnya.

Sudah bisa dipastikan bahwa semakin transparansi terkait birokrasi yang terjadi pada pemerintahan, untuk penggunaan Computerized system yang sudah terstandar dan system yang tidak akan mempertemukan antara birokrasi dengan importir. Sehingga pada akhirnya pengurusan akan jasa kepabeanan bisa menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien bahkan lebih transparan. Sedangkan untuk peraturan kepabeanan sendiri juga sudah ditetapkan dalam sebuah Undang Undang Kepabeanan Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan khusus lainnya yang akan berhubungan dengan kebutuhan akan importasi barang-barang.

Karena PPJK adalah komponen krusial dan cukup penting di dalam sebuah bisnis, untuk itulah pada saat akan melakukan pengurusan terkait kepabeanan sendiri, beberapa orang harus memiliki kemampuan sekaligus pengetahuan yang mendasar terkait kepabeanan sendiri. Sedangkan mengacu pada sebuah peraturan akan Menteri Keuangan.

Untuk istilah ahli PPJK adalah seseorang yang memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang kepabeanan yang sudah memiliki sebuah sertifikat terkait ahli kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sehingga, apabila nantinya seseorang yang tertarik dan menginginkan untuk menjadi seorang ahli kepabeanan, maka diharuskan untuk mengikuti diklat pelatihan PPJK maupun melakukan kursus kepabeanan.

Setelah nantinya berhasil untuk mengikuti pelatihan bahkan kursus ahli PPJK adalah mendapatkan tiket atau kesempatan untuk melakukan ujian sertifikasi PPJK yang akan diadakan oleh Badan Pendidikan serta Pelatihan Keuangan.

Bagaimanakah Proses Pelatihan PPJK?

Ada beberapa pihak yang akan membantu dalam menyelenggarakan pelatihan PPJK sendiri. Beberapa pihak ini memahami bahwa PPJK adalah hal penting yang harus benar-benar dipahami oleh beberapa pebisnis yang akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nantinya, di dalam pelatihannya, beberapa orang akan diberikan informasi dan pengetahuan yang sangat lengkap. Mulai dari pengertian PPJK adalah, kemudian apa saja undang-undangnya, bagaimana kasus yang sering terjadi, apa saja contoh dari proses impor dan ekspor yang sering terjadi di Indonesia, dan lain sebagainya.

Lapor pajak online lebih praktis menggunakan e-Filing Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Setelah mengikuti pelatihan PPHK ini, maka diharapkan beberapa orang lebih paham bahwa PPJK adalah perihal penting yang harus dimiliki oleh sejumlah pebisnis. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk seluruh importir bahkan eksportir yang memiliki kebutuhan untuk pendampingan dari pelayanan kepabeanan.

Kepada Siapakah Pelatihan PPJK?

Siapa sajakah yang membutuhkan pelatihan PPJK? Untuk beberapa orang yang sangat membutuhkan akan pelatihan PPJK adalah:

  • Sejumlah staff logistic yang akan menambah kompetensi diri menjadi seorang ahli kepabeanan disarankan untuk melakukan kursus atau pelatihan PPJK ini sesuai dengan arah dan kompetensi yang dimiliki. Sebab, sebagai salah seorang ahli akan kepabeanan sendiri, maka semua orang diharapkan untuk paham akan pengetahuan kepabeanan baik impor maupun ekspor barang agar bisa membantu di perusahaan tempat Anda bekerja nantinya.
  • Sejumlah pihak swasta yang akan mendirikan perusahaan PPJK, maka akan sangat membutuhkan kurang lebih bahkan untuk minimal 1 orang di dalam sebuah perusahaannya yang sudah memiliki sertifikat ahli kepabeanan PPJK. Untuk sertifikat ahli kepabeanan PPJK adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
  • Sejumlah pihak professional yang akan menambah kompetensi diri, untuk itulah sangat dibutuhkan skill dan pengetahuan sebagai ahli kepabeanan yang menjadi sebuah keahlian yang akan dipertimbangkan oleh sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional yang aktif dalam melakukan impor serta ekspor barang.

Manfaat Memiliki Sertifikat Kepabeanan

Adapun untuk manfaat yang akan didapatkan apabila seseorang telah memiliki sertifikat kepabeanan diantaranya adalah:

  • Digunakan sebagai sebuah persyaratan terkait Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Untuk fungsi PPJK adalah kuasa atas importir dan juga eksportir di dalam pengurusan dokumen pabean. Hal ini telah diatur dalam pasal 29 UU Kepabeanan (UU No. 10 / 1995 sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan UU No. 17/2006). Di dalam hal terkait importir dan eksportir, nantinya tidak akan melakukannya sendiri. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik pada bidang Kepabeanan Cukai dan juga Pajak. PPJK nantinya juga harus memiliki pegawai yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai seorang Ahli Kepabeanan agar bisa memenuhi persyaratan akan registrasi dari Kepabeanan itu sendiri.
  • Di dalam ketentuan akan kepabeanan tentang Pengusaha Jasa Titipan atau PJT dan Konsolidator Barang Ekspor, maka dipersyaratkan bahwa beberapa perusahaan wajib untuk memiliki karyawan yang sudah berkualifikasi sebagai salah seorang Ahli Kepabeanan. Sebab, untuk PPJK adalah hal yang sangat penting di dalam kelancaran bisnis dan usaha yang sedang dijalankan dalam jangka Panjang.
  • Agar mendapatkan izin dari Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang akan sekaligus mewakili importir maupun eksportir untuk sejumlah acara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Pajak. Kemudian, akan diisyaratkan terdapat kualifikasi sebagai salah seorang Ahli Kepabeanan nantinya.
  • Banyak perusahaan yang akan membutuhkan karyawan yang sudah memiliki kualifikasi sebagai Ahli Kepabeanan.

Apa Sajakah Materi Sertifikasi PPJK?

Tentunya beberapa orang yang akan melakukan sertifikasi dari PPJK ini sendiri harus mengetahui materi apa saja yang akan diberikan untuk bisa memahaminya. Sebab, untuk PPJK adalah hal yang penting untuk sebuah perusahaan. Untuk beberapa materi yang akan diberikan adalah materi tentang kepabeanan yang biasanya akan diberikan juga dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari Departemen Keuangan. Beberapa materi yang akan diberikan adalah:

  • Undang-Undang Kepabeanan

Untuk materi pertama dari PPJK adalah materi terkait Undang-Undang Kepabeanan terkait peraturan dari ekspor, penelitian dokumen, pemeriksaan fisik sampai dengan keberangkatan barang.

  • Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor

Ada beberapa materi terkait PPJK adalah materi yang akan menjelaskan tentang alur yang harus dijalankan terutama barang ekspor, adanya pemeriksaan fisik barang sebelum mulai dikirimkan. Para tenaga pengajarnya juga nantinya akan memberitahukan secara langsung terkait perekaman data dan juga pemberitahuan terkait ekspor barang atau PEB dan juga memasukkan ke dalam system Dirjen Bea Cukai.

  • Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor

Mater PPJK adalah materi yang akan menjelaskan tata laksana impor barang, adanya arus barang sampai dengan arus dokumen sampai dengan prosedur pengeluaran barang dari tempat penimbunan sementara. Sedangkan biasanya pada bidang ekspor sendiri, tenaga yang akan menjelaskan bagaimana cara perekaman data pemberitahuan impor barang atau yang dikenal dengan PIB serta memasukkannya pada system Dirjen Bea Cukai.

  • Teknis Klasifikasi Barang Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI

Materi PPJK adalah tentang jenis barang yang ada di panduan buku tarif kepabeanan yang ada di Indonesia. Prinsip ini akan mengetahui juga bagaimana besaran tarif pajak sampai dengan beberapa pengecualian sejumlah klasifikasi jenis barang.

Jadi, itulah yang harus Anda pahami terkait PPJK adalah komponen penting dari sebuah bisnis atau perusahaan yang akan melakukan banyak aktivitas khususnya aktivitas pengiriman barang yang akan dilakukan baik di dalam negeri atau di luar negeri yang akan lebih dikenal dengan istilah impor dan juga ekspor.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED21 May 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: