Ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah, jangan lupa bahwa terdapat biaya lainnya yang harus ditanggung, yaitu pajak usaha jual beli tanah. Pajak atas tanah dipungut kepada penjual atau pembeli atas tanah yang menjadi objek jual beli. Pajak yang dikenakan kepada penjual meliputi Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan, pajak yang ditanggung pembeli disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bagaimana ketentuan pengenaan pajak bagi penjual dan pembeli? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini.

Dasar Hukum Usaha Jual Beli Atas Tanah

Aturan di dalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan bagi penjual tanah. Pajak Penghasilan harus dibayar dan dilunasi oleh penjual sebelum penandatanganan akta jual beli. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersedia membuat akta tanah apabila penjual telah melunasi Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar Hukum Pengenaan BPHTB

Dasar Hukum yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No. 20 Tahun 2000. Dalam peraturan perpajakan ini, disebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak hanya meliputi jual beli saja. Akan tetapi, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan bea perolehan juga berlaku terhadap:

1. Tukar menukar;
2. Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pembeli hibah, namun pemberi hibah masih hidup);
3. Hibah wasiat (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia;
4. Waris;
5. Penunjukan pembeli dalam lelang;
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Hadiah.

Berapa Tarif Pajak Atas Tanah?

Penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan dibayar setelah mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari transaksi jual beli tanah.

Tarif PPh = 5% dari harga tanah

Pembeli tanah wajib membayar pajak atau yang disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembayaran pajak ini sebagai tanda bahwa pembeli telah memegang hak penuh atas tanah yang dibelinya.

Apa itu BPHTB?

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak dimana tidak setiap orang dapat memiliki kemampuan lebih untuk memperoleh tanah dan atau bangunan.

Para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak diharuskan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). BPHTB harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan BPHTB = 5% X harga jual tanah dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) .

Perhitungan Pajak Atas Tanah Bagi Penjual dan Pembeli

Telah terjadi transaksi jual beli tanah di Surabaya Timur. Kesepakatan harga tanah antar kedua belah pihak adalah Rp300.000.000. NPOPTKP Surabaya Timur adalah sebesar Rp70.000.000. Berapa jumlah Pajak Penghasilan yang harus ditanggung oleh penjual dan BPHTB yang harus ditanggung oleh pembeli?

Perhitungan pajak jual beli tanah bagi penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

PPh = Tarif Pajak x Harga Tanah

= 5% x Rp300.000.000

= Rp6.000.000

BPHTB = 5% x (Harga Tanah – NPOPTKP)

= 5% x (Rp300.000.000 – Rp70.000.000)

= 5% x Rp230.000.000

= Rp11.500.000

Bayar dan Laporkan Pajak Jual Beli Atas Tanah

Bisnis jual beli tanah memang berisiko besar apabila dilakukan oleh orang awam dan sembarangan. Namun sudah terbukti keuntungan yang diraup juga besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, sebagai langkah awalnya, Anda wajib mendalami ilmu “jual beli tanah” secara mendalam. Perhatikan juga pajak atas tanah yang ditanggung ketika menjalankan bisnis jual beli tanah.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara online. Selain lewat laman resmi DJP Online, Anda juga bisa menggunakan Application Service Provider (ASP) resmi dari Dirjen Pajak. Salah satunya adalah Klikpajak, yang dapat membantu Anda dalam kegiatan setor pajak dan lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan. Bayar pajak dan lapor SPT tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online. Daftarkan akun Anda sekarang juga untuk menikmati layanan lapor pajak yang mudah, cepat, dan gratis!

[adrotate banner=”5″]