Hal yang Perlu Diketahui Tentang Kawasan Berikat

Dewasa ini, semakin banyak masyarakat yang mengembangkan usaha di berbagai macam bidang. Usaha yang dikembangkan bahkan telah merambah pasar internasional. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh masyarakat juga beragam.

Salah satunya adalah kegiatan pengolahan barang ekspor yang dilakukan di kawasan berikat. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi masyarakat yang tidak familiar dengan kegiatan ekspor. Padahal ada banyak aktivitas penting yang dilakukan di kawasan ini.

Selain itu, fasilitas dan fungsi kawasan ini juga memegang peranan penting pada kemajuan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan berikat.

kawasan berikat

Definisi

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah definisi tentang kawasan berikat. Secara umum, kawasan ini merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menimbun barang impor atau barang dari daerah pabean yang lain. Nantinya, barang tersebut akan diolah untuk digunakan sebagai bahan ekspor. Sehingga, kegiatan utama yang ada pada kawasan ini adalah pengolahan beberapa barang atau bahan menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tinggi dalam ekspor.

Beberapa bahan yang diolah di kawasan berikat adalah bahan baku, bahan setengah jadi, bahan mentah, maupun bahan jadi yang perlu digabungkan dengan bahan yang lain. Sehingga, kawasan ini menjadi sebuah kawasan industri atau manufaktur khusus. Hal inilah yang membedakan kawasan ini dengan kawasan perdagangan bebas dimana pada kawasan perdagangan bebas hanya ada proses perakitan saja.

Fasilitas yang Tersedia

fasilitas kawasan berikat

Sebagai sebuah kawasan industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian, kawasan berikat memiliki beberapa fasilitas yang tersedia secara khusus. Hal ini dilakukan untuk mendukung aktivitas yang ada di kawasan tersebut. Berikut ini uraian singkat mengenai fasilitas yang ada di kawasan tersebut.

Penangguhan Bea Masuk

Salah satu fasilitas yang terdapat pada kawasan berikat adalah adanya kebijakan penangguhan bea masuk pada barang impor yang digunakan sebagai modal serta barang impor yang digunakan sebagai alat perkantoran bagi perusahaan. Penangguhan bea masuk juga berlaku bagi barang impor untuk keperluan bahan baku pabrik. Kebijakan ini membuat para pelaku usaha di kawasan tersebut bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk pajak.

Tidak dikenakannya PPN dan PPnBM

Salah satu hal yang sering menjadi perhatian bagi pelaku usaha adalah besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi, aturan PPN dan PPnBM tidak dikenakan bagi pelaku usaha yang ada di kawasan berikat. Kebijakan tidak berlakunya PPN dan PPnBM diperuntukkan untuk beberapa barang seperti pada pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) yang berasal dari daerah pabean lain, pengiriman barang hasil produksi antar Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB), peminjaman barang atau mesin yang berlaku dengan adanya perjanjian subkontrak.

Pembebasan Cukai

Fasilitas lain yang juga terdapat pada kawasan berikat adalah pembebasan cukai. Kebijakan ini berlaku pada untuk barang impor yang akan diolah. Selain itu, barang modal yang akan diolah juga tidak akan dikenakan bea cukai. Sehingga, proses impor barang yang masuk untuk diolah menjadi barang ekspor akan lebih mudah jika dilakukan di kawasan tersebut. Hal inilah yang menjadikan kawasan tersebut menjadi sebuah kawasan penting bagi suatu perusahaan.

Manfaat dari Fasilitas yang Tersedia

Beberapa fasilitas yang tersedia pada kawasan berikat tentu akan memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Berikut ini beberapa manfaat dari fasilitas pembebasan beberapa biaya administrasi dan kebijakan yang ada pada kawasan tersebut:

  • Kawasan berikat memungkinkan terjadinya efisiensi waktu pengiriman barang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemeriksaan fisik pada barang impor yang tiba di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Sehingga, barang dapat segera dikirimkan atau diolah pada proses selanjutnya.
  • Pembebasan biaya administrasi seperti bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai membuat harga barang yang diolah menjadi lebih kompetitif. Sehingga, barang tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa bersaing di pasar global.
  • Kawasan berikat juga memungkinkan terjadinya kerjasama yang sinergis antara berbagai perusahaan di berbagai level melalui kegiatan yang diatur dalam perjanjian subkontrak. Selain itu, sebuah perusahaan juga akan memiliki cash flow dan production schedule yang lebih aman dan terjamin dengan adanya sistem di kawasan tersebut.

Mengenal Sistem Perpajakan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kawasan berikat merupakan salah satu kawasan industri dimana barang impor yang masuk diolah menjadi bahan baru untuk diekspor. Fasilitas yang tersedia pada kawasan tersebut memungkinkan barang impor tersebut untuk bisa terbebas dari beberapa pajak seperti PPN, PPnBM, dan PPh. Akan tetapi, bagaimana sebenarnya mekanisme kebijakan perpajakan yang ada di kawasan tersebut?

  • Landasan hukum

Kawasan berikat merupakan sebuah kawasan yang diatur oleh hukum. Hal ini juga berlaku pada kebijakan perpajakan yang ada di kawasan tersebut. Sistem perpajakan yang ada di kawasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011. Sebelumnya, sistem perpajakan yang ada di kawasan tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.04/2011. PMK ini diterbitkan berdasarkan instruksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015.

  • Aktivitas pemasukan yang terbebas dari PPN dan PPnBM

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa beberapa barang yang ada di kawasan berikat terbebas dari PPN dan PPnBM. Akan tetapi, beberapa barang tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi berbagai jenis sesuai dengan proses yang ada di kawasan tersebut.

Salah satunya adalah barang yang termasuk dalam aktivitas pemasukan. Barang yang masuk ke kawasan tersebut dan berasal dari daerah pabean untuk kemudian diolah dalam proses selanjutnya. Barang ini termasuk salah satu yang bebas pajak PPN dan PPnBM. Selain itu, ada barang hasil produksi yang masuk dan tergolong kerja subkontrak dari perusahaan lain yang ada di daerah pabean. Jenis barang ini juga terbebas dari PPN dan PPnBM.

Barang lain yang masuk ke kawasan berikat dan terbebas dari PPN dan PPnBM adalah mesin yang termasuk dalam peminjaman antar perusahaan yang termasuk dalam daerah pabean. Mesin yang dipinjamkan tersebut juga terbebas dari PPN dan PPnBM.

Barang lain yang terbebas dari PPN dan PPnBM serta termasuk dalam aktivitas pemasukan adalah barang yang menjadi hasil produksi dari kawasan atau perusahaan lain namun masih tergabung dalam daerah pabean. Akan tetapi, barang ini memiliki syarat bahwa barang tersebut menggunakan bahan baku yang diperoleh dari dalam daerah pabean dan diolah dalam kawasan tersebut.

Kelola PPN perusahaan menjadi lebih mudah menggunakan aplikasi e Faktur PPN dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Selain itu, barang hasil produksi yang menggunakan bahan baku dari tempat lain tapi masih dalam daerah pabean yang kemudian digabungkan dengan barang hasil produksi dari kawasan tersebut juga termasuk dalam hasil produksi bebas PPN dan PPnBM. Nantinya, barang hasil produksi tersebut akan diekspor.

  • Aktivitas pengeluaran yang terbebas dari PPN dan PPnBM

Kawasan berikat juga memiliki kebijakan untuk tidak mengenakan tarif PPN dan PPnBM pada barang – barang yang termasuk dalam aktivitas pengeluaran. Salah satu jenis barang yang termasuk dalam aktivitas pengeluaran adalah hasil produk yang dikirim ke kawasan lain tetapi dibuat dengan bahan baku dari kawasan pabean.

Bahan baku tersebut bisa dari dalam kawasan maupun dari tempat lain yang masih dalam satu daerah pabean. Barang lain yang masih termasuk aktivitas pengeluaran adalah bahan baku dan bahan penolong yang termasuk dalam perjanjian subkontrak antar kawasan. Bahan ini juga termasuk moulding atau mesin.

Perjanjian subkontrak tersebut bisa terjadi dalam satu kawasan ke kawasan yang lain maupun antar perusahaan yang ada di kawasan. Selain itu, perjanjian yang terjadi pada perusahaan di dalam kawasan dengan perusahaan lain yang ada pada daerah pabean juga termasuk kategori ini.

Kawasan berikat juga meniadakan tarif PPN dan PPnBM pada barang yang rusak dari tempat lain tetapi masih dalam satu daerah pabean. Selain itu, barang yang rusak tersebut dalam kondisi tidak akan diproses lebih lanjut di kawasan yang lain. Sehingga, jika suatu perusahaan dalam kawasan tersebut memiliki barang yang rusak, mereka bisa langsung mengembalikan barang tersebut ke perusahaan asalnya.

Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari tarif PPN dan PPnBM pada barang tersebut. Selain itu, mesin yang dipinjamkan ke perusahaan lain tetapi masih dalam satu daerah pabean, maka aktivitas ini memiliki kemungkinan untuk tidak dikenakan tarif PPN dan PPnBM. Akan tetapi, ada ketentuan yang harus dipenuhi dimana hasil produksi dari mesin tersebut harus diserahkan kembali ke perusahaan yang meminjamkan mesin tersebut.

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin meminjam mesin dari kawasan ini harus memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dari sistem perpajakan yang berlaku di kawasan tersebut.

Lokasi dan Syarat Perusahaan

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kegiatan ekspor dan impor besar di dunia tentu memiliki beberapa lokasi yang dijadikan kawasan berikat. Salah satunya adalah Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) yang ada di kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di kawasan pelabuhan dengan mobilitas tinggi dan dekat dengan kawasan industri yang ada di Semarang.

Beberapa lokasi lainnya adalah Batam, Tanjung Priok, dan Cakung. Umumnya, setiap lokasi kawasan ini selalu dibangun dekat dengan pelabuhan. Hal ini dikarenakan kegiatan ekspor dan impor tidak terlepas dari aktivitas yang terjadi pada pelabuhan utama di Indonesia. Akan tetapi, daerah yang ditetapkan tentu perlu memenuhi beberapa syarat.

Salah satu syarat suatu daerah bisa menjadi kawasan berikat adalah izin dari pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu, ada beberapa jenis perusahaan yang bisa masuk dalam kawasan tersebut. Salah satunya adalah perusahaan dengan bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perusahaan ini memiliki ciri khusus dimana modal yang digunakan dalam perusahaan tersebut berasal dari dalam negeri. Selain itu, pemilik modal tersebut juga merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bentuk perusahaan lain yang ada di kawasan berikat adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Seperti namanya, perusahaan ini dimiliki oleh seorang penanam modal asing yang memiliki sebagian atau seluruh saham di Indonesia. Sehingga, penanam modal bisa menggabungkan modalnya dengan modal dalam negeri maupun menggunakan modal asing secara keseluruhan untuk bisa menjalankan suatu perusahaan di Indonesia.

Bentuk perusahaan lain yang bisa masuk dalam kawasan ini adalah Perseroan Terbatas tetapi masuk dalam kategori Non-PMA atau PMDN. Selain itu, sebuah koperasi yang telah memiliki badan hukum secara resmi juga bisa masuk dalam kawasan tersebut. Yayasan yang telah berdiri secara resmi dan memiliki badan hukum yang jelas juga bisa masuk ke dalam kawasan tersebut.

Oleh karena itu, semua aktivitas yang ada di kawasan ini tidak terbatas hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri saja. Lantas, apakah semua bentuk perusahaan di atas bisa langsung masuk ke kawasan tersebut?

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk masuk kawasan berikat adalah perusahaan tersebut harus terdapat dalam kawasan industri. Sehingga, bagi pengusaha yang ingin menjadi bagian dari kawasan ini, akan lebih baik untuk membangun perusahaan mereka di dalam kawasan industri dari awal. Hal ini akan mempermudah proses bergabungnya perusahaan dalam kawasan tersebut.

Selain itu, jika suatu perusahaan tidak berlokasi dalam kawasan industri, perusahaan tersebut masih memiliki kesempatan untuk bisa bergabung. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan tersebut berada dalam suatu kawasan yang dianggap kawasan industri. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus mengantongi surat penetapan dari Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang menetapkan bahwa daerah tersebut merupakan kawasan industri.

Sebuah perusahaan juga memiliki kesempatan untuk bisa bergabung dengan kawasan berikat apabila perusahaan tersebut dibangun pada suatu kawasan industri yang telah berdiri sebelum adanya peraturan mengenai kawasan tersebut, Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut telah berkontribusi cukup lama di kawasan industri sehingga perusahaan tersebut eligible atau layak masuk ke dalam kawasan dimana pajak PPN dan PPnBM tidak dikenakan.

Kelola pajak perusahaan lebih praktis menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Dewasa ini, semakin banyak perusahaan yang masuk ke dalam kawasan berikat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Setiap kawasan memiliki beberapa perusahaan baru yang masuk.

Salah satunya adalah kawasan Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) yang memiliki setidaknya 17 perusahaan baru yang masuk di tahun 2020. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Mas Silueta Indo yang bergerak di bidang garmen. Selain itu, ada juga PT Parkland World Indo, PT Shoenary Javanesia, PT Tah Sung Hung, dan PT Sumber Masanda Jaya yang bergerak di bidang pembuatan alas kaki. PT Winners International juga masuk dalam kawasan ini. PT ini bergerak di bidang garmen.

Perusahaan lain yang bergerak di bidang garmen dan bergabung dalam kawasan ini adalah PT Star Fashion Indo, PT Sejin Fashion Indo, PT Hoplun Boyolali Indo, dan PT Batang Apparel Indonesia. Selain itu, ada PT Kembangarum Indah Perkasa yang bergerak di bidang fancy plywood. Perusahaan lain yang bergabung di kawasan ini adalah PT Wanho Industries Indo yang bergerak di bidang diecast mobil.

Ada juga PT Masterkidz Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan mainan anak kayu dan plastik. PT Hamana Works Tira Indo yang bergerak di bidang car carrier trailer juga bergabung di kawasan ini. Selain itu, ada PT Geomed Indo yang bergerak di bidang pembuatan alat kesehatan, PT Fulling Food Packaging yang bergerak di bidang peralatan makanan dan minuman, serta PT Sport Glove Indo yang bergerak di bidang pembuatan sarung tangan.

Kesimpulan

Aktivitas utama yang dilakukan di dalam kawasan berikat mencakup kegiatan usaha industri pengolahan bahan dan juga barang, memproses bahan baku, bahan mentah dan barang setengah jadi, serta barang jadi agar diubah kembali demi menghasilkan nilai yang lebih besar.

Selain itu, akan dilakukan juga kegiatan usaha pergudangan ataupun penimbunan suatu barang. Namun, syaratnya barang yang ditimbun tersebut tidak sama dengan barang yang diproduksi ataupun dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED23 May 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: