Nilainya Turun, Ketahui THR Pensiunan Tahun 2020 Beserta Pajaknya - Klikpajak

Nilainya Turun, Ketahui THR Pensiunan Tahun 2020 Beserta Pajaknya

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengungkapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2020 untuk keseseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Rp 29,382 triliun. Total tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran THR tahun lalu, Rp 40 triliun. Akan tetapi, THR pensiunan 2020 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain kecuali potongan pajak penghasilan sesuai perundang-perundangan yang ternyata ditanggung pemerintah.

Penurunan total anggaran THR terjadi karena pemerintah masih fokus pada anggaran penanggulangan Virus Corona. Perubahan kebijakan tersebut antara lain:

  • Pejabat eselon I dan II serta pejabat fungsional setara eselon II ke atas tidak mendapatkan THR,
  • Komponen THR hanya gaji pokok/ pensiun pokok dan tunjangan yang melekat, tunjangan kinerja atau yang sering disebut tukin tidak diikutsertakan sebagai THR tahun 2020.

Ketentuan THR Pensiunan 2020

Sementara itu, total THR pensiunan tahun 2020 adalah Rp 8,08 triliun. Besaran THR pensiunan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2020. Berikut rincian lengkap besaran THR pensiunan:

  1. Bagi penerima pensiun, THR yang diberikan adalah paling banyak meliputi komponen pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan penghasilan,
  2. Bagi penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, THR yang dibayarkan adalah sebesar satu bulan gaji terusan yang diterima pada dua bulan sebelum bulan hari raya,
  3. Bagi penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal, tewas, gugur, besarnya THR yang dibayarkan adalah sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya,
  4. Bagi penerima pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, THR yang dibayarkan adalah sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan yang diterima pada dua bulan sebelum bulan hari raya. 

Lalu, bagi penerima pensiun atau penerima tunjangan yang menerima lebih dari satu penghasilan yang sama-sama bersumber dari APBN, hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

Baca juga: THR PNS Tahun 2020, Benarkah Tidak Kena Pajak?

Ketentuan Pelaksanaan THR Pensiunan

THR PNS 2020

Untuk pelaksanaan pencairan THR pensiunan akan dilakukan oleh dua pihak. Pertama, PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan yang PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI serta Polri. Pelaksanaan pencairannya sendiri serentak mulai 15 Mei 2020.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, THR adalah objek pajak penghasilan. Namun, untuk pelaksanaan THR PNS dan pensiunan tahun 2020, PPh atas pemberian THR tersebut ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2019 terkait pemberian THR.

Berbeda dengan ketentuan THR pensiunan sebelumnya, THR karyawan swasta tetap dipungut pajak penghasilannya oleh pemberi kerja. THR karyawan swasta termasuk dalam penghasilan tidak tetap sehingga tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang bisa mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah.

Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan di perusahaan Anda, ada baiknya Anda menggunakan aplikasi perpajakan digital KlikPajak. Aplikasi ini dapat digunakan secara remote, dimana saja selama gadget yang Anda atau admin pajak perusahaan Anda terhubung dengan internet. Dengan demikian, Anda akan tetap terbantu dalam mengerjakan administrasi perpajakan perusahaan Anda walaupun dalam keadaan working from home.

Kini, Bayar Pajak Online Lebih Praktis dengan KlikPajak

Meskipun THR pensiunan 2020 ditanggung pemerintah, wajib pajak harus tahu bahwa pembayaran pajak kini sangat dimudahkan. Mereka tak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sebuah sistem yang bernama e-Billing. Sistem yang berguna untuk membayar pajak secara online.

Namun, sebelum membayar, wajib pajak terlebih dahulu membuat kode billing atau ID Billing sebagai portal pembayaran pajak. Untuk membuat ID Billing, Anda tidak perlu repot karena bisa didapat di aplikasi Klikpajak. Klikpajak sebagai Application Service Provider (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak, membantu wajib pajak dalam menerbitkan ID Billing. Jadi, dapat dipastikan bahwa ID Billing yang diterbitkan Klikpajak sudah valid dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Bayar Pajak di Klikpajak.

Kemudian, ID Billing yang diterbitkan Klikpajak tidak ada batasan pembuatan. Anda dapat menerbitkan ID Billing secara GRATIS tanpa tambahan biaya apapun.  Anda dapat langsung membuat kode billing dari berbagai jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Seluruh ID Billing ini akan langsung disimpan secara aman di Klikpajak melalui fitur Arsip Pajak. Jadi tidak perlu repot mencari, semua sudah tersimpan aman dan rapi di Klikpajak.

Selanjutnya, wajib pajak dapat menyetor SPT melalui sarana pelaporan elektronik atau online. Penyetoran melalui Klikpajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2013.  Anda dapat mengggunakan e-Filing Klikpajak untuk melaporkan SPT Tahunan Pribadi dan Badan. Menggunakan e-Filing Klikpajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Baca juga: Lapor Pajak Lebih Mudah dengan e-Filing Pajak

Untuk informasi yang lebih lengkap, Anda dapat mendaftarkan akun KlikPajak sekarang juga. Hindari antrian panjang, laporkan pajak secara online mulai dari sekarang. Semua kebutuhan perpajakan sudah dalam genggaman.


PUBLISHED02 Jun 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: