Pentingnya Memahami Status PPh Lebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT

Pentingnya Memahami Status PPh Lebih Bayar atau Kurang Bayar saat Lapor SPT

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan akan menerima pemberitahuan terkait apakah laporan tersebut berstatus nihil, kurang bayar (KB), atau lebih bayar (LB).

Perhitungan PPh KB ataupun LB diperoleh dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) ataupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan/pemungutan pihak ketiga (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang bersifat tidak final).

PPh Lebih Bayar

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 28A, PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memilih untuk mengkompensasikannya dengan utang pajak tahun berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

  1. kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang.
  2. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

PPh Kurang Bayar

Berdasarkan UU PPh Pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan.

Adapun perhitungan untuk tarif PPh Pasal 29 adalah PPh Terutang dikurangi angsuran Pajak Penghasilan 25 (PPh 29 = PPh terutang – angsuran Pajak Penghasilan 25).

Perlu diketahui bahwa PPh Pasal 29 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 itu berbeda. Jika dilihat pada rumus di atas, PPh Pasal 25 justru menjadi faktor yang mengurangi Pajak Penghasilan 29 itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang sering terjebak di sini, untuk membedakannya sebenarnya cukup mudah.

Pajak Penghasilan Pasal 29 kunci utamanya adalah pelunasan, maksudnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan kekurangan pajak (kekurangan bayar pajak setelah dikurangi pajak-pajak lainnya) yang terutang dan harus dibayarkan sebelum menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak, maksudnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak setiap bulannya, dan pada tahun berikutnya dapat digunakan Wajib Pajak sebagai pengurang pajak sebelum didapat angka untuk PPh Pasal 29.

Cara Membayar PPh Kurang Bayar

Langkah dalam membayar Pajak Penghasilan KB cukup mudah, Anda hanya perlu meminta kode billing, yang bisa didapat melalui Twitter @kring_pajak, live chat di situs pajak.go.id ataupun melalui telepon Kring Pajak 1500200.

Data yang harus disiapkan saat meminta kode billing yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Electronic Filing Identification Number (EFIN), alamat email atau nomor telepon yang terdaftar saat registrasi E-FIN, serta jenis SPT. Setelah mendapatkan kode billing, WP akan diberi instruksi selanjutnya untuk menyetor kekurangan pajak mereka dari email DJP, informasi@pajak.go.id.


PUBLISHED01 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: