Kewajiban Bayar Pajak untuk Keadilan Sosial - Klikpajak

Kewajiban Bayar Pajak demi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Seorang pekerja lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap menyadari bahwa dari penghasilannya tersebut, ada pajak yang harus disetorkan pada negara. Meski tidak besar, kontribusi pajak yang ia berikan akan membantu negara dalam rangka operasional dan pemerataan pembangunan. Kesadaran bayar pajak menjadi semakin penting, jika ingin negara berkembang dengan cepat.

Pembukaan di atas sebenarnya ingin menyinggung kesadaran orang-orang yang berstatus sebagai wajib pajak, baik yang memiliki atau tidak memiliki NPWP, untuk tidak melalaikan kewajibannya. Pajak yang disetorkan setiap orang, berkontribusi sebesar lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Tentu bisa dibayangkan, betapa sekian persen dari penghasilan yang didapat bisa menciptakan manfaat yang sangat besar.

Terkait pemasukan negara, jumlah yang masuk kemudian akan dikembalikan pada warga negara. Dalam jangka waktu tertentu, berbagai pembangunan fasilitas umum bisa dilaksanakan. Terkadang pembangunan ini tidak terasa, karena sifatnya yang tidak langsung dan merupakan manfaat jangka panjang.

 

Indonesia sendiri sebagai satu negara, memberikan keistimewaan untuk warga negaranya dalam rangka kewajiban perpajakan. Warga negara memiliki hak untuk menghitung, melaporkan hingga melakukan bayar pajak secara mandiri. Sistem ini disebut dengan self assesment, dengan tujuan memberikan kewenangan penuh pada warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kemudahan untuk Setiap Proses

Dalam menunjang keistimewaan yang diberikan kepada setiap wajib pajak, negara selalu berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan agar wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terobosan paling baru tentu penggunaan sistem online untuk hampir setiap kewajiban pajak. Pemerintah kemudian menyediakan kanal-kanal resmi, agar kewajiban bisa dilaksanakan tanpa terhambat waktu dan tempat.

Pada tahap pembayaran, pemerintah telah menyiapkan beberapa kanal, seperti misalnya e-Billing dan sistem Surat Setoran Elektronik. Kedua kanal ini bisa digunakan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan mekanisme yang telah ditetapkan, wajib pajak bisa melakukan pembayaran semudah mengakses aplikasi di smartphone mereka.

Selain itu, untuk warga negara yang memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak, pembuatan faktur pajak juga dipermudah dengan keberadaan e-Faktur dan e-NoFa. Kedua kanal ini dibuat khusus untuk membantu PKP dalam menjalankan kewajibannya terkait transaksi yang dilakukan.

Pada pelaporan, pemerintah melalui Dirjen Pajak menyediakan e-SPT dan e-Filing. Keduanya digunakan untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan, baik Masa maupun Tahunan. Kanal ini menghemat waktu dan tenaga yang digunakan untuk mendatangi KPP dan mengantri sepanjang hari.

Kanal yang telah disebutkan di atas adalah kanal resmi, maka setiap transaksi yang dilakukan lewat kanal-kanal tersebut sudah pasti sah dan valid, selama wajib pajak mengikutir prosedur yang disediakan dan melengkapi setiap persyaratan yang diberlakukan.

Kontribusi Pajak untuk Negara

Pajak merupakan pemasukan negara terbesar dibandingkan semua jenis pemasukan lainnya. Pajak yang diterima, baik dari penyetoran online maupun manual, akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas negara secara umum.

Jika Anda pernah mengetahui adanya pembangunan monumen atau objek rekreasi di bawah pengelolaan pemerintah, itu merupakan salah satu dari sekian banyaknya alokasi penerimaan pajak yang berasal dari partisipasi warga negara. Pengeluaran ini disebut dengan pengeluaran non-self liquidating. Selain itu, ada tiga jenis pengeluaran lain yang jadi alokasi pajak, diantaranya :

  • Pengeluaran self liquidating, yakni pengeluaran untuk proyek produktif yang biasanya berorientasi pada kegiatan ekspor.
  • Pengeluaran reproduktif, merupakan pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contoh nyatanya adalah pembangunan pengairan dan subsidi pertanian dan bahan bakar.
  • Pengeluaran tidak produktif, merupakan pengeluaran yang tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, contohnya adalah belanja sistem pertahanan dan pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Manfaat dan Peranan Pajak

Jika dilihat dari sisi pemanfaatan secara nyata, pajak sangat besar nilai manfaatnya untuk negara secara umum. Diantaranya adalah pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah hingga rumah sakit. Di sektor pertahanan dan keamanan, alokasinya akan diwujudkan pada belanja persenjataan militer dan bangunan, hingga pada pengelolaan personil militer.

Empat manfaat lain yang bisa sangat terbantu dengan ketaatan bayar pajak adalah subsidi pada sektor pangan dan harga bahan bakar minyak, upaya pelestarian lingkungan hidup dan budaya masyarakat, pendanaan proses pemilu, hingga pengembangan alat transportasi massa guna memberikan fasilitas transportasi untuk masyarakat luas.

Setelah mengetahui manfaat dari pajak yang Anda bayarkan secara rutin, kemudian akan masuk kepada fungsi pajak dalam kegiatan negara. Terdapat empat fungsi utama, yaitu :

  • Fungsi Anggaran, karena merupakan pemasukan utama, pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan seluruh pengeluaran negara.
  • Fungsi Mengatur, di mana pajak difungsikan untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Salah satu contohnya adalah pengaturan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
  • Fungsi Stabilitas, wujud nyatanya adalah pengendalian laju inflasi dan deflasi pada ekonomi negara. Tujuannya jelas, agar ekonomi negara berada di level stabil dan bisa berkembang dengan optimal. Selain itu, stabilitas ekonomi juga akan membawa stabilitas sosial.
  • Fungsi Retribusi Pendapatan, berfungsi sebagai pembiayaan semua kepentingan umum, termasuk diantaranya pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan penerimaan negara.

Wajib Pajak yang Tertib Pajak

Setiap bidang yang berurusan dengan pendapatan, atau pemakaian barang, akan dikenai pajak. Untuk itulah, pemerintah memberikan regulasi pajak yang beraneka ragam untuk setiap bidang tersebut.

Jenis pajak yang paling awam diketahui tentu pajak penghasilan, yang masih terbagi dalam beberapa pasal berbeda menyesuaikan peruntukannya. Selain itu, ada juga pajak kendaraan bermotor yang dibebankan setiap tahun pada pemilik kendaraan bermotor. Cukai rokok, juga termasuk dalam pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika dicermati, sangat banyak jenis pajak berdasarkan kategorinya. Secara umum pajak bisa dibagi menjadi pajak pusat dan daerah. Dilihat dari penyetorannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung.

Ini mengapa penerimaan dari sektor pajak menjadi sangat besar. Untuk beberapa pajak bahkan terkadang warga negara tidak menyadari ketika sudah dibayarkan, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. Tanda tangan kontrak? Pajak yang dikenakan adalah Materai. Sadar maupun tidak, setiap warga negara tentu selalu berhubungan dengan pajak di kehidupan sehari-harinya.

 

Ketaatan bayar pajak, idealnya bukan merupakan hal yang istimewa karena merupakan bagian dari kewajiban warga negara. Untuk turut membangun bangsa ini dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hendaknya penyetoran pajak yang kisarannya tidak besar harus secara rutin dilakukan serta dilaporkan.

Berbagai kemudahan telah tersedia, baik untuk bayar pajak, hitung pajak maupun lapor pajak. Lagipula nantinya yang merasakan efek pembangunan juga warga negara sendiri bukan? Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika Anda mencari kanal alternatif lain selain DJP Online, Anda bisa menggunakan layanan Klikpajak yang merupakan mitra resmi DJP. Setiap kewajiban perpajakan bisa dilaksanakan dengan cepat dan mudah, serta dilengkapi dengan pengarsipan sistematis untuk setiap transaksi yang Anda lakukan. Segera daftar Klikpajak untuk menuntaskan kewajiban lapor pajak secara mudah, praktis dan gratis!


PUBLISHED16 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: