Pengenaan Pajak atas Sewa Kantor Virtual bagi Pengusaha Startup

Pengenaan Pajak atas Sewa Kantor Virtual bagi Pengusaha Startup

Perkembangan startup di Indonesia dinilai sangat pesat. Banyak founder startup baru yang tak terbendung bermunculan setiap bulannya. Startup adalah perusahaan baru berkembang dan beroperasi di bidang teknologi. Startup memerlukan suatu tempat usaha minimalis. Salah satunya dengan kehadiran kantor virtual (virtual office) menjadi alternatif mengawali bisnis ini. Munculnya kantor visual membuka peluang usaha bagi pengusaha persewaan. Atas kedudukannya, pengusaha startup yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus membayar pajak atas sewa kantor virtual. Lalu bagaimana pengenaan pajaknya?

Fungsi dan Jenis Kantor Virtual

Perusahaan rintisan atau startup di era digital ini semakin menjamur di Indonesia. Dalam menjalankan bisnis, lokasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam berusaha. Kebanyakan pegiat startup ini tidak selalu memerlukan ruangan fisik kantor. Bagi pemula, pastinya akan memasukkan persewaan ruang usaha sebagai komponen biaya terbesar dengan modal terbatas.

Kantor virtual pada umumnya juga memiliki kantor fisik dengan layanan pendukung kantor supaya terlihat lebih legal dan formal. Kantor virtual dapat berupa bangunan bergengsi yang ditempati berbagai kegiatan bisnis, fungsinya hanya untuk menjalankan administrasi dan kesekretariatan kantor.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis kantor virtual, yaitu kantor virtual yang berbentuk fisik kantor (ruangan kantor dan perangkatnya) dan kantor virtual yang benar-benar virtual (penyewaan alamat saja).

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Persewaan Kantor Visual

Tingginya penggunaan kantor virtual menimbulkan potensi perpajakan atas sewa kantor virtual yang cukup menjanjikan. Apa saja pengenaan pajak atas sewa kantor virtual?

PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Dikenakan untuk jasa persewaan dengan konsep kantor servis dan kantor bersama. Pajak ini berlaku untuk penghasilan atas sewa kantor virtual. Tarif pajaknya 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Jumlah bruto termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya lainnya.

PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 adalah kantor virtual yang hanya menyewa alamat saja (misal untuk keperluan PO BOX) atau bahkan hanya persewaan server/bandwidth, tanpa ada ruangan yang disewa. Jenis persewaan ini bisa dimasukkan sebagai sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Tarif pajak ini sebesar 2%. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi pengelola bangunan sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan.

Bijaklah dalam membayar pajak. Penuhi kewajiban membayar pajak atas sewa kantor virtual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bangga Bayar Pajak!


PUBLISHED28 Nov 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: