Industri logistik dikenal dengan kecepatan, volume tinggi, dan operasional yang kompleks. Namun, di balik itu semua, ada satu area yang sering kali luput dari perhatian, yaitu pengelolaan pajak.
Banyak bisnis logistik mulai dari skala UMKM hingga korporasi merasa bahwa dengan membayar pajak saja sudah aman. Padahal kesalahan kecil dalam perhitungan atau administrasi bisa berujung denda, koreksi fiskal, hingga pemeriksaan.
Artikel ini membahas kesalahan umum penghitungan pajak di bisnis logistik, hingga cara menghindarinya agar operasional tetap sehat dan berkelanjutan.
Saya Mau Coba Gratis Mekari Klikpajak Sekarang!
Mengapa Pajak di Bisnis Logistik Rentan Salah?
Bisnis logistik memiliki karakteristik khusus, misalnya seperti transaksi berulang dengan volume tinggi yang rawan terjadi human error. Selain itu juga terdapat variasi layanan yang memiliki harga berbeda satu sama lain.
Nah, ada beberapa bisnis logistik menyediakan layanan pengiriman korporasi. Jadi akan ada perhitungan pajak yang berbeda jika dibandingkan dengan pajak klien biasa.
Perusahaan jasa ekspedisi seperti Lion Parcel, misalnya, menangani ribuan transaksi harian korporasi maupun personal. Tanpa sistem yang rapi, potensi kesalahan pajak akan semakin besar seiring pertumbuhan bisnis.
5 Kesalahan Pajak di Bisnis Logistik yang Kerap Terjadi
Bisnis logistik identik dengan kecepatan dan volume transaksi yang tinggi. Namun di balik operasional pengiriman yang terlihat lancar, masih banyak perusahaan logistik yang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan pajak.
Kesalahan ini sering terjadi bukan karena niat melanggar aturan, melainkan akibat kurangnya pemahaman, sistem yang belum terintegrasi, dan proses yang masih manual.
Berikut lima kesalahan pajak yang paling sering terjadi di bisnis logistik.
1. Salah Menerapkan PPN Jasa Pengiriman
Kesalahan yang umum terjadi dalam bisnis logistik adalah salah memahami objek Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada jasa pengiriman. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa seluruh jasa pengiriman tidak dikenakan PPN, padahal perlakuannya bisa berbeda tergantung jenis layanan dan transaksi yang dilakukan.
Selain itu, banyak perusahaan tidak memisahkan antara jasa utama dengan biaya tambahan, sehingga perhitungan pajaknya menjadi tidak akurat. Kesalahan lain yang kerap muncul adalah penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak sesuai ketentuan.
Dampaknya bisa beragam, mulai dari kurang setor PPN yang berisiko sanksi hingga setor pajak berlebih yang justru menggerus cash flow perusahaan.
2. Faktur Pajak Tidak Sesuai dengan Transaksi
Dalam bisnis logistik, transaksi terjadi dengan cepat dan jumlahnya bisa sangat besar. Jika pembuatan faktur pajak dilakukan secara terlambat, nominal faktur tidak sesuai dengan invoice, atau tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya, maka risiko koreksi saat pemeriksaan pajak akan meningkat.
Masalah ini umumnya muncul karena data operasional pengiriman tidak terhubung langsung dengan sistem perpajakan, sehingga terjadi perbedaan pencatatan antara tim operasional dan tim keuangan.
3. Salah Perlakuan PPh atas Jasa Logistik
Selain PPN, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) juga sering menjadi sumber kesalahan di bisnis logistik. Kesalahan paling umum terjadi pada PPh Pasal 23 atas jasa tertentu, termasuk ketidaktepatan dalam menentukan pihak yang wajib melakukan pemotongan.
Di banyak kasus, bukti potong juga tidak dikelola secara konsisten. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal jika terjadi berulang dan terakumulasi selama satu tahun pajak, dampaknya bisa cukup besar dan berisiko menimbulkan temuan saat audit.
4. Mengandalkan Proses Manual dan Spreadsheet
Masih banyak bisnis logistik yang mengelola pajak secara manual dengan mengandalkan spreadsheet untuk mencatat transaksi harian dan mengarsipkan faktur secara terpisah.
Pendekatan ini mungkin terasa cukup saat volume pengiriman masih kecil, namun menjadi sangat berisiko ketika bisnis mulai berkembang. Semakin besar skala pengiriman, semakin tinggi pula potensi human error, duplikasi data, data yang hilang, serta ketidaksinkronan antara laporan pajak dan laporan keuangan.
5. Tidak Melakukan Rekonsiliasi Pajak Secara Berkala
Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah tidak melakukan rekonsiliasi pajak secara rutin antara data pengiriman, invoice, faktur pajak, dan laporan pajak bulanan. Tanpa rekonsiliasi berkala, kesalahan biasanya baru terdeteksi saat tutup buku tahunan atau ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak.
Pada tahap ini, proses perbaikan menjadi jauh lebih rumit, memakan waktu, dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan.
Baca Juga:Â Perlakuan PPN dan PPh 23 Usaha Jasa Ekspedisi-Logistik
Cara Menghindari Kesalahan Pajak di Bisnis Logistik
Untuk meminimalkan risiko, bisnis logistik perlu beralih ke pendekatan yang lebih sistematis dan digital:
1. Pahami Aturan Pajak Jasa secara Spesifik
Pastikan tim keuangan memahami perbedaan perlakuan pajak untuk tiap jenis layanan logistik.
2. Integrasikan Data Operasional dan Pajak
Data pengiriman seharusnya menjadi dasar pembuatan invoice dan faktur pajak, bukan dicatat terpisah.
3. Gunakan Sistem Pajak Digital
Platform seperti Mekari Klikpajak membantu bisnis:
- Mengelola e-Faktur
- Menghitung dan melaporkan pajak otomatis
- Mengurangi risiko kesalahan manual
4. Lakukan Rekonsiliasi Rutin
Rekonsiliasi bulanan jauh lebih aman dibanding menunggu akhir tahun.
Baca Juga:Â Panduan Pajak Jasa Freight Forwarding
Rekomendasi Mitra Logistik untuk Mendukung Administrasi Bisnis
Pengelolaan pajak yang akurat perlu didukung oleh proses pengiriman yang rapi dan terdokumentasi. Data pengiriman yang jelas membantu bisnis mencatat transaksi dengan lebih tertib dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi.
Lion Parcel dapat menjadi mitra pengiriman untuk mendukung operasional bisnis dalam pengiriman dokumen. Dengan jaringan luas yang menjangkau hampir seluruh pelosok di wilayah Indonesia serta fitur pelacakan pengiriman yang transparan, Lion Parcel membantu memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik.
Tersedianya layanan pengiriman bayar di tempat (COD) juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pembayaran dengan adanya COD Ongkir yang memudahkan pembayaran karena paket bisa diterima terlebih dahulu.
COD ongkir di Lion Parcel tersedia untuk jenis layanan BOSSPACK, REGPACK, JAGOPACK, dan BIGPACK. Jika pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu ditentukan atau SLA, kamu bisa mendapatkan benefit ongkir diganti. Bayar ongkir di tempat, gak bayar kalau telat!
Dengan memilih mitra logistik yang tepat, bisnis dapat menjalankan operasional lebih efisien sekaligus menjaga ketertiban administrasi yang berpengaruh pada penghitungan pajak.
Sebagai pelengkap, pengelolaan pajak secara digital melalui Mekari Klikpajak dapat membantu bisnis menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan lebih praktis dan akurat.
