E-BUPOT UNIFIKASI

Buat Bukti Potong Pajak dan SPT Online di eBupot Unifikasi Klikpajak by Mekari

Buat Bukti Potong & Kelola SPT Pajak Lebih Efektif Pakai eBupot Unifikasi

Melalui eBupot Unifikasi Anda bisa membuat bukti potong pajak online dan lapor SPT Masa PPh secara efektif melalui platform aplikasi pajak yang terpusat.

  • Cara mudah membuat bukti potong pajak berbagai jenis PPh secara online
  • Dapat langsung menerbitkan bukti potong yang tervalidasi oleh DJP
  • Lebih praktis lapor SPT Masa PPh dari berbagai jenis pajak badan
eBupot PPh 4 Ayat 2 (PPh Final)

eBupot PPh 4 Ayat 2 (PPh Final)

Fitur dari aplikasi eBupot Unifikasi untuk pengelolaan bukti potong dan SPT PPh Final (Pasal 4 ayat 2).  atau bagi WP Badan di bidang konstruksi maupun yang berpendapatan.

Pelajari eBupot PPh 4 ayat 2 Selengkapnya →

Fitur eBupot PPh 4 ayat 2 memudahkan wajib pajak dengan omzet di bawah 4,8 miliar per 1 tahun pajak dalam pembuatan bupot maupun pelaporan SPT PPh Final, seperti UMKM atau pebisnis online

Pelaku jasa konstruksi bisa menggunakan eBupot PPh 4 ayat 2 untuk membuat bukti potong pajak hingga melaporkan SPT PPh melalui fitur eBupot Unifikasi Klikpajak by Mekari

eBupot PPh Pasal 15

eBupot PPh Pasal 15

Klikpajak by Mekari menyediakan aplikasi eBupot PPh Pasal 15 untuk memudahkan WP Badan di bidang transportasi, asuransi internasional hingga perusahaan dagang yang memiliki perwakilan di Indonesia.

Pembuatan bukti potong pajak dan lapor SPT PPh Pasal 15 jadi lebih mudah dan cepat secara online melalui eBupot Unifikasi Klikpajak.

Pelajari eBupot PPh 15 Selengkapnya →

eBupot Pasal 22

eBupot Pasal 22

Fitur eBupot untuk mengelola pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang diwajibkan bagi badan usaha yang berkenaan dengan transaksi ekspor, impor atau re-impor.

Pelajari eBupot PPh 22 Selengkapnya →

Aplikasi eBupot Unifikasi Klikpajak dapat digunakan untuk mengelola bupot dan lapor SPT PPh Pasal 22 bagi produsen hingga distributor dibidang otomotif, komoditas dan transaksi ekspor-impor lainnya

Fitur eBupot Pasal 22 juga digunakan untuk mengelola pelaporan pajak terkait barang mewah. Anda bisa menggunakan eBupot Unifikasi Klikpajak by Mekari untuk membuat bupot dan melaporkan SPT PPh 22 secara resmi

eBupot Pasal 23/26

eBupot Pasal 23/26

Buat dan kelola lebih banyak bukti potong PPh 23/26 dengan perhitungan otomatis secara cepat menggunakan data langsung dari laporan keuangan

Fitur eBupot Unifikasi juga memudahkan proses pelaporan SPT Masa PPh 23/26, lengkap dengan bukti pelaporan yang bisa langsung di-download

Pelajari eBupot PPh 23/26 Selengkapnya →

Anda bisa mengirimkan bukti potong pajak online ke email lawan transaksi sehingga proses pelaporan SPT PPh 23/26 jadi lebih mudah dan cepat

Lihat daftar status bukti potong PPh 23/26 yang dibuat di dalam eBupot Unifikasi Klikpajak lengkap dengan informasi yang jelas apabila Bukti Potong gagal dibuat

Anda juga bisa mengimpor data pembelian dari pembukuan online di Jurnal by Mekari atau impor Bukti Potong sesuai template DJP menggunakan file excel

Apa fungsi dari eBupot Unifikasi ?

eBupot Unifikasi adalah sistem bukti pemotongan elektronik terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Layanan eBupot Unifikasi dihadirkan DJP untuk melengkapi fungsi eBupot sebelumnya. Sebelumnya, eBupot hanya melayani bukti potong untuk PPh pasal 23/26 saja.

Fitur eBupot Klikpajak bisa digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

e-Bupot PPh 23/26 merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPH Pasal 23/26 saja. Sedangkan e-Bupot Unifikasi merupakan layanan e-Bupot terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Untuk menggunakan fitur e-Bupot Unifikasi, anda harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu.

Bukti pemotongan pajak online adalah dokumen elektronik yang digunakan untuk mengawasi pajak yang dipotong. Secara umum, keberadaan bukti pemotongan ini penting baik bagi pihak pemungut maupun pemotong pajak.

Unifikasi SPT adalah proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT ke dalam satu SPT. Dasar hukum dari Unifikasi SPT adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020.
Ada lima jenis SPT Masa yang dilakukan unifikasi, yaitu :

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 26

Bergabunglah dengan puluhan ribu pengguna Klikpajak

Klikpajak menghadirkan solusi terbaik untuk menjadikan urusan perpajakan Anda lebih mudah, aman dan terintegrasi.

“Terima kasih Klikpajak sudah memermudah pelaporan SPT pajak baik masa dan tahunan. Klikpajak sangat membantu sekali untuk WP dalam melaporkan pajaknya. Dan yang paling asyik lagi semua Team Klikpajak sangat suport dan cepat respon apabila ada kendala. Kami dari RS Pertamina Jaya - PT. Pertamina Bina Medika IHC sangat terbantu.
 
“Dengan Klikpajak saya jadi lebih mudah untuk melakukan pelaporan pajak tanpa menghabiskan waktu banyak untuk lapor manual ke KPP sehingga mempermudah perkerjaan menjadi lebih singkat”
“Pelaporan pajak jadi lebih praktis dengan penggunaan yang mudah, terlebih lagi sudah terintegrasi dengan DJP, sangat membantu urusan perpajakan bisnis kami.”
“Saya terbantu dengan adanya e-filling melalui klikpajak karena sudah terintegrasi dengan DJP sehingga bukti lapor resmi dan riwayat lapor juga terekam, bisa menghemat waktu pekerjaan perpajakan saya.”