PJAP mitra resmi DJP
Buat dan Kelola Bukti Potong PPh 23/26 Lebih Praktis
Pengelolaan bukti potong PPh 23/26 menjadi lebih mudah dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi dari Mekari Klikpajak.
Mekari Klikpajak dipercaya oleh perusahaan terbaik di Indonesia
Kelola bukti potong PPh 23/26 Anda secara lebih mudah dan efisien
Tidak perlu khawatir akan keaslian SPT Masa PPh 23/26 yang dilaporkan, Klikpajak sudah terdaftar sebagai mitra resmi DJP.
Klikpajak bersertifikasi ISO 27001, menjamin keamanan dan kerahasiaan data perpajakan Anda. Semua data, dokumen dan histori transaksi akan disimpan dengan aman.
e-Bupot PPh 23/26 dari Klikpajak selalu diperbarui mengikuti aturan e-Bupot Unifikasi dari DJP.
Kelola PPh 23/26 lebih cepat dan praktis
Klikpajak dilengkapi dengan beragam fitur yang akan membuat proses persiapan atau buat bukti potong lebih praktis
Buat bukti potong PPh 23/26 dalam hitungan klik
- Perhitungan otomatis untuk hindari kesalahan pelaporan
- Buat banyak bukti potong dalam satu klik dengan impor CSV
Proses kelola bukti potong PPh 23/26 manual memakan banyak waktu
- Hitung manual rentan human error terutama ketika harus kelola ratusan bukti potong
- Input data manual harus dilakukan berulang kali sehingga memakan waktu
Lapor PPh 23/26 lebih praktis dengan e-Bupot Klikpajak
Lapor dan kirim banyak bukti potong pajak sekaligus lebih praktis dengan Klikpajak
Pelaporan dan pengiriman bukti potong pajak lebih praktis
- Lapor beragam jenis PPh cukup satu kali dengan satu format dari eBupot Unifikasi
- Unduh dan kelola bukti potong dari manapun dan kapanpun
- Kirim banyak bukti potong sekaligus secara online dengan fitur bulk email
Proses manual yang merepotkan
- Pelaporan PPh 23/26 memakan waktu karena dilakukan secara manual
- Dokumen bukti potong pajak yang tidak tersimpan dalam satu sistem
- Membutuhkan waktu lama untuk mengirim banyak bukti potong pajak sekaligus
Review aktivitas bukti potong PPh 23/26 lebih praktis
Anda bisa langsung akses ke aplikasi tanpa perlu bergantian akun dengan tim dan download sesuai kebutuhan
Akses semua dokumen perpajakan dalam satu aplikasi
- Semua dokumen pajak tersimpan rapi dalam satu aplikasi Klikpajak
- Periksa semua status upload dengan mudah dari satu dashboard yang mudah digunakan
Butuh waktu untuk review bukti potong pajak secara manual
- Dokumen sulit ditemukan karena tidak tersimpan secara online
- Kesulitan untuk produktif karena aplikasi hanya bisa diakses dari satu perangkat
Gunakan fitur lainnya dari Mekari Klikpajak
Aplikasi Pajak Online Mekari Klikpajak
- Tidak perlu install aplikasi
- Satu akses untuk semua aplikasi pajak
- Review dan monitor secara online
- Akses semua dokumen dari satu dashboard
eFaktur Mekari Klikpajak
- Buat, bayar dan lapor SPT secara online
- Impor CSV faktur keluaran
- Prepopulated faktur masukan
- Kirim faktur pajak secara online
eBilling & eFiling Mekari Klikpajak
- Buat ID Billing semua jenis pajak
- Bayar ID Billing langsung dari Klikpajak
- Lapor seluruh jenis SPT Pajak
- Berkas pajak tersimpan online
Apa itu e-Bupot?
e-Bupot merupakan singkatan dari elektronik bukti potong. e-Bupot adalah format digital untuk bukti pemotongan pajak. Elektronik bukti potong ini dapat digunakan untuk PPh pasal 23/26 dan Unifikasi.
Apa itu aplikasi e-Bupot PPh 23/26?
Aplikasi eBupot PPh 23/26 adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mitra resmi DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti potong pajak dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.
Apa manfaat dari e-Bupot?
Manfaat dari adanya aplikasi e-Bupot yaitu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan seperti membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 lebih praktis secara online.
Bagaimana cara melengkapi bukti potong PPh 23?
Untuk melengkapi bukti potong PPh 23, Anda bisa mengetahui selengkapnya dalam artikel Panduan Bukti Potong PPh 23.
Apa itu bukti potong PPh 23?
Bukti potong (Bupot) PPh pasal 23 adalah formulir atau dokumen yang digunakan dan dibuat oleh pemotong pajak penghasilan pasal 23 sebagai bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan.
Dalam membuat bukti potong pph 23, status pemotong pajak harus sesuai ketentuan UU PPh, yaitu :
– Badan pemerintah (termasuk BUMN)
– Badan Usaha Tetap (BUT)
– Subjek pajak badan dalam negeri
– Penyelenggara kegiatan (seperti Event Organizer)
– Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
– Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
