Kelola Bupot PPh 4 ayat 2 Lebih Praktis di eBupot Klikpajak by Mekari

PPh 4 ayat 2 merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

• Bunga deposito dan tabungan lainnya
• Bunga obligasi dan surat utang negara
• Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
• Hadiah undian
• Transaksi saham dan sekuritas lainnya
• Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.
• Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha  jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif PPh 4 ayat 2 berbeda-beda dan bersifat final untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh Final dimana pengenaan PPh Final berdasarkan penghasilan yang diperoleh, dan dalam hal ini PKP dengan omzet kurang dari Rp4.8 Miliar dalam satu tahun pajak, maka tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam satu bulan.

Sedangkan untuk aturan tarif PPh lainnya diatur sebagai berikut:

1. Tarif 20% dikenakan terhadap bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro. Ketentuan tarif ini telah diatur dalam PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
2. Tarif 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2009.
3. Tarif 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2C.
4. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 10% seperti yang telah diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.
5. Tarif 0-20% dikenakan terhadap bunga dari kewajiban sebagaimana dirinci dalam PP No. 16 Tahun 2009.
6. Tarif 25% dikenakan atas hadiah lotre atau undian sebagaimana diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.
7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (non-founder), tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.
8. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate), tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.
9. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah 0,1% sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.
10. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.
11. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

a. Jasa Perencanaan Konstruksi

Jasa perancana konstruksi yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

b. Jasa Pelaksana Konstruksi

Jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi.

c. Jasa Pengawasan Konstruksi

Sedangkan jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai.

Tidak, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan atas pajak penghasilan terutang.