Perbedaan Besar Antara Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Cukai

Perbedaan Besar Antara Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Cukai

Menyandang sebutan sebagai Pengusaha Kena Pajak tentu wajib disertai dengan kesadaran untuk senantiasa membayar pajak. Namun demikian, untuk bidang usaha tertentu, bisa saja Anda juga sekaligus memenuhi kategori sebagai Pengusaha Kena Cukai sehingga diwajibkan pula untuk membayar cukai. Sudahkah Anda memahami perbedaan antara Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Cukai?

Batasan Kegiatan Usaha

Baik Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha Kena Cukai sama-sama wajib melakukan pembayaran kepada negara atas kegiatan usaha yang mereka lakukan. Pembayaran yang dimaksud berupa pajak dan cukai yang ditentukan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu Badan.

Kegiatan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak adalah berupa penyerahan  Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Anda wajib memiliki omzet minimal Rp4,8 Miliar Rupiah per tahun. Anda juga wajib melewati proses survei dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Bentuk Badan Usaha yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Cukai, lingkup kegiatan usaha tentu lebih sempit yakni terkait dengan kegiatan produksi, penyimpanan, serta distribusi Barang Kena Cukai. Sejauh ini, terdapat tiga jenis barang yang termasuk Barang Kena Cukai di Indonesia yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mendandung etil alkohol, dan produk hasil tembakau.

Secara lebih rinci, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Cukai meliputi:

  1. Pengusaha Pabrik
  2. Pengusaha Tempat Penyimpanan
  3. Importir Barang Kena Cukai
  4. Penyalur
  5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran

Bukti Identitas Resmi

Warga negara yang sudah cukup umur biasanya memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nomor tersebut terdiri dari susunan kode unik yang menunjukkan identitas pemilik, mulai dari kode provinsi, kode kota/kabupaten, hingga nomor komputerisasi.

Baik Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha Kena Cukai juga memiliki kartu identitas yang mengukuhkan eksistensi usaha. Untuk Pengusaha Kena Pajak, kita mengenal adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, identitas resmi milik Pengusaha Kena Cukai disebut sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Seperti nomor yang tercantum pada kartu identitas lainnya, kode yang terdapat pada NPWP maupun NPPBKC juga merupakan kode unik yang merujuk pada identitas spesifik pemilik usaha. Sebagai contoh, kode seri yang terdapat pada NPWP terdiri dari 15 digit. Dua digit awal menunjukkan identitas wajib pajak. Misal, kode 01 hingga 03 menunjukkan bahwa identitas tersebut dimiliki oleh Wajib Pajak Badan. Sementara untuk kode 04 dan 06 menunjukkan Wajib Pajak adalah pengusaha.

Pengusaha yang ingin membuat NPPBKC wajib sudah memiliki NPWP. Hal tersebut karena sembilan digit awal yang terdapat pada kode NPPBKC diambil dari sembilan digit awal NPWP yang kemudian diikuti oleh Kode Kantor Bea dan Cukai serta Nomor Induk Berusaha. Dengan demikian, Pengusaha Kena Cukai pada dasarnya juga merupakan seorang Wajib Pajak. Pengusaha Kena Cukai juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Bukti identitas resmi bagi Pengusaha Kena Cukai dalam bentuk piagam atau tanda nama kemudian dipasang di lokasi usaha, baik berupa pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, maupun tempat usaha penyalur dan penjualan eceran. Tanda nama tersebut wajib dipasang di tempat terbuka dengan mencantumkan nama pabrik atau tempat usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang kena cukai, NPPBKC, dan alamat lengkap tempat usaha tersebut.     

Karakter dan Penentuan Tarif

Pemerintah memiliki pertimbangan yang berbeda sebagai dasar penentuan tarif pajak maupun cukai. Hal ini dilihat dari karakter maupun kriteria barang serta jasa yang dikenai pajak maupun barang yang dikenai cukai. Barang maupun jasa yang berupa kebutuhan pokok serta pelayanan yang menyangkut kepentingan umum sengaja tidak dikenai pajak. Sementara untuk Barang Kena Pajak yang tergolong sebagai barang mewah, pemerintah menerapkan tarif yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 200%. Tidak heran karena salah satu fungsi dari pengadaan pajak adalah pemerataan. Artinya, pengusaha yang memiliki pemasukan lebih besar memang diwajibkan untuk membayar lebih banyak.

Konsep penetapan tarif cukai dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu advalorum (persentase), adnatorum (spesifik), serta tarif gabungan. Tarif yang dibebankan pada Barang Kena Cukai dapat diamati secara jelas pada pita cukai, sebagaimana terdapat pada kemasan rokok. Pita cukai sendiri dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bukti pembayaran cukai atas penjualan produk tembakau berupa rokok kretek dan sigaret.

Itu tadi beberapa penjelasan perihal perbedaan antara Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Cukai. Kenali betul jenis usaha yang Anda jalankan serta penuhi kewajiban Anda sebagai pelaku usaha.


PUBLISHED24 Sep 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: