PMK 118 Tahun 2016, Aturan Tentang Pengampunan Pajak

Ketahui Lebih Jelas Tentang Pengampunan Pajak dalam PMK 118 Tahun 2016

Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa setiap Wajib Pajak yang memiliki kewajiban melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) diberikan hak mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Peraturan yang menjelaskan tentang pengampunan pajak tersebut adalah PMK 118/PMK.03/2016 yang akan dipaparkan dalam artikel ini.

Penyelenggaraan pengampunan pajak tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak untuk dapat ditebus melalui pengungkapan harta kekayaan yang dimiliki dengan penyerahan Surat Pernyataan. Kebijakan tersebut berlaku atas pengampunan kewajiban perpajakan hingga akhir tahun masa pajak berakhir sementara Wajib Pajak belum atau belum seluruhnya menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pada Undang-Undang Pengampunan Pajak, hal- hal yang belum cukup diatur di dalamnya akan diatur oleh PMK 118/PMK.03/2016 sebagai berikut.

  1. Berkas administrasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam penebusan amnesti pajak, seperti Surat Pernyataan dan Surat Keterangan.
  2. Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP) yang harus diisikan dalam Surat Pernyataan.
  3. Lokasi Wajib Pajak di mana dilakukan penyampaian Surat Pernyataan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
  4. Kriteria Wajib Pajak dengan omzet usaha hingga 4,8 miliar dapat memanfaatkan tarif dana tebusan 0,5% jika melaporkan nilai harta hingga pada angka 10 miliar. Selain itu dapat memanfaatkan tarif dana tebusan 2% jika melaporkan nilai harta lebih dari angka 10 miliar yaitu Wajib Pajak yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  • Mempunyai peredaran omzet usaha yang bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha.
  • Tidak menerima penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yang dimaksud yaitu dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara.
  1. Wajib Pajak yang telah mempunyai SPT harus melaporkan kepemilikan harta beserta utang yang berhubungan secara langsung dengan harta tersebut daftar rincian harta dan utang.
  2. Tanggungan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum pengajuan Surat Pernyataan, termasuk pokok pajak serta biaya penagihan pajak. Pajak terutang yang telah dibayar sebagian serta perhitungan pokok pajak yang wajib dilunasi dilaksanakan secara proporsional antara jumlah besaran pokok pajak dengan sanksi administrasi yang ditetapkan.
  3. Untuk Wajib Pajak dalam kondisi terlibat proses pemeriksaan bukti permulaan dapat meminta informasi tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengetahui penghitungan pajak yang harus ditanggung.
  4. Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP sebelum tahun 2016 dan belum melakukan pelaporan SPT PPh Terakhir, maka wajib melakukan pelaporan SPT PPh Terakhir.
  5. Untuk Wajib Pajak dengan NPWP yang dibuat setelah tahun 2015, maka tidak wajib melakukan pelaporan SPT PPh Terakhir. Sementara tambahan harta bersih yang dilaporkan melalui Surat Pernyataan sepenuhnya diperhitungkan sebagai dasar beban jumlah nominal uang tebusan.
  6. Bagi Wajib Pajak dalam kondisi sedang melakukan pengajuan upaya hukum, maka harus melampirkan Surat Pernyataan pencabutan permohonan atau pengajuan sebagai berikut:
  • Restitusi.
  • Pengurangan/penghapusan sanksi.
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
  • Pembetulan ketetapan pajak.
  • Keberatan.
  • Banding.
  • Gugatan.
  • Peninjauan kembali.

Pencabutan permohonan maupun pengajuan melalui Surat Pernyataan adalah dasar administrasi yang wajib dilakukan. Sedangkan pokok pajak terutang yang harus dilunasi Wajib Pajak mengacu pada produk hukum sebelumnya.

  1. Sanksi administrasi yang dihapus berupa denda, bunga dan kenaikan. Prosedur penghapusan sanksi dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan PMK 118 yang berlaku ini.
  2. Wajib Pajak harus melakukan laporan secara berkala setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun atas harta yang direpatriasi dan diinvestasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Tanggal 20 Januari adalah periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember.
  • Tanggal 20 Juli adalah periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni.
  • Apabila laporan tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan, DJP akan menerbitkan surat peringatan kepada Wajib Pajak tersebut.
  1. Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban atas repatriasi, investasi, pelaporan, maka dikenai ketentuan untuk melakukan pengungkapan harta bersih tambahan menjadi penghasilan 2016. Beban tersebut ditagih melalui Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan serta sanksi 2% per bulan dalam jangka waktu maksimal 24 bulan terhitung sejak 1 Januari 2017 hingga SKPKB terbit sementara dana tebusan menjadi kredit pajak.
  2. Untuk harta yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan yang pada kemudian hari ditemukan DJP, maka berlaku ketentuan berikut:
  • Harta tersebut menjadi penghasilan ketika data ditemukan.
  • Akan ditagih melalui SKPKB dengan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sanksi 200%.
  • Pemberian fasilitas amnesti pajak tetap berlaku.
  1. Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan layanan amnesti pajak hingga periode berakhir, maka berlaku ketentuan berikut.
  • Untuk setiap harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT dan ditemukan dalam waktu tiga tahun sejak diberlakukan Undang-Undang, maka menjadi penghasilan saat ditemukan data tersebut.
  • Penagihan akan dilakukan dengan SKPKB atas tarif UU PPh dan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak waktu SKPKB ditemukan hingga terbit.
  • Bagi Wajib Pajak tersebut tidak berhak memanfaatkan fasilitas amnesti pajak.

Itulah penjelasan rinci mengenai PMK 118/PMK.03/2016 yang mengatur tentang Pengampunan Pajak yang penting untuk Anda ketahui sebagai Wajib Pajak. 


PUBLISHED04 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: