Aturan Baru Pajak Impor via E-Commerce bagi Pengusaha dan Solusi Menghadapinya

Aturan Baru Pajak Impor via E-Commerce bagi Pengusaha dan Solusi Menghadapinya

Mulai 10 Oktober 2018 ini akan diberlakukan aturan baru pajak impor e-commerce. Penerapan aturan impor dengan nilai USD100 berubah menjadi USD75 per orang per hari dengan penyesuaian Bea Masuk yang dikenakan sebesar 7,5%. Aturan ini sudah disetujui oleh DPR disusul diterimanya revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018.

Dari sudut pandang pengusaha, aturan pajak impor via e-commerce ini tentu membawa pengaruh tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara jelas tujuan aturan pajak impor ini dan bagaimana solusi bisnis untuk menghadapinya.

Tujuan Aturan Baru Pajak Impor E-Commerce

1. Menciptakan Persaingan yang Sehat

Pajak impor e-commerce diberlakukan untuk mendukung adanya persaingan yang sehat untuk pelaku industri negeri sehingga ada keadilan antara retailer offline juga retailer online yang menjual produk dalam negeri. Diharapkan kebijakan ini menciptakan kesetaraan antara hasil produksi dalam negeri dan barang-barang yang diperoleh lewat jalur impor.

2. Mengendalikan Impor

Tujuan lain lewat aturan ini adalah untuk mengendalikan produk impor juga agar pengusaha tidak melakukan modus mengakali pengiriman barang dengan cara splitting atau sengaja tidak membayar Bea Masuk. Pengendalian ini dilakukan juga karena penerbitan dokumen impor yang berbeda dengan jumlah praktik perdagangan yang sesungguhnya. Sebagai catatan data, perdagangan e-commerce tumbuh pesat dan mencapai nilai impor sebesar 448,4 Juta Dolar AS dengan rata-rata per bulan transaksi impor e-commerce mencapai 7,54 persen. Seharusnya,  jumlah penerbitan dokumen izin impor berkisar 4–5 Juta. Namun pada faktanya, sepanjang tahun ini Direktorat Bea dan Cukai telah mengeluarkan 13,8 Juta dokumen izin impor.

Solusi Bisnis Menghadapi Aturan Baru Pajak E-Commerce

1. Evaluasi Kembali Porsi Impor dalam Perusahaan

Dengan adanya aturan pajak yang baru, penting untuk perusahaan mengadakan evaluasi kembali terkait porsi impor produknya. Tentu setiap perusahaan memiliki aturan tersendiri seputar produk-produk atau barang yang dijual termasuk sumber barang tersebut baik lokal atau impor. Evaluasi dapat membuat perusahaan dapat menimbang kembali berapa persen jumlah barang impor yang tepat sehingga bujet perusahaan juga lebih rapi dan tidak sia-sia.

2. Melakukan Penundaan dan Lebih Selektif atas Barang Impor

Melakukan penundaan atau pending terlebih dahulu atas barang impor bisa membantu agar perusahaan dapat berpikir matang dan lebih selektif. Dengan adanya aturan baru berarti perusahaan dapat mencari strategi terbaik sekaligus beradaptasi dengan alur distribusinya.

3. Ikuti Ketentuan Impor Sesuai Aturan

Dan sebagai pengusaha yang taat akan ketentuan perpajakan, ikuti aturan dengan tidak melanggar batas nilai yang sudah ditetapkan. Aturan ini juga menjadi jalan baru bagi pengusaha untuk lebih membuka mata pada produk-produk lokal sebagai sumber barang usaha.

Demikian penjelasan tentang aturan baru pajak impor e-commerce dan solusi bisnis yang diharapkan dapat membantu pengusaha. Semoga aturan ini dapat menawarkan jalan yang lebih baik untuk sektor perdagangan dan perpajakan di Indonesia.


PUBLISHED08 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: