Apa Saja Jenis-Jenis Ketetapan Pajak? Ketahui Penjelasannya

Apa Saja Jenis-Jenis Ketetapan Pajak? Ketahui Penjelasannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan berbagai dasar hukum yang mengatur tentang ketetapan pajak. Dasar hukum tersebut nantinya harus dipahami oleh seluruh bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), untuk memahami atas adanya kewajiban maupun hak Wajib Pajak. Kewajiban atau hak yang dimaksud disampaikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk surat ketetapan pajak yang terdiri dari enam jenis sebagai berikut:

  1. Surat Tagihan Pajak (STP)
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
  5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
  6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Dari enam jenis surat tersebut, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya, berikut penjelasan lengkap yang perlu Anda ketahui.

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Sesuai dalam peraturan UU Nomor 16 Tahun 2000 KUP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  2. Jika hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  3. Jika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
  5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak.
  6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Penerbitan STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dalam satu bulan dengan ketentuan paling lama 24 bulan dihitung sejak waktu terutangnya pajak, atau bagian Tahun atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB merupakan Surat Ketetapan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk menetapkan besaran nominal pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.

Dalam Pasal 13 UU KUP mengatur tentang SKPKB yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah waktu terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam ketentuan-ketentuan yang dipaparkan sebagai berikut:

  1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran.
  3. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
  4. Jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Biasanya penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi dalam bentuk denda maupun kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dalam satu bulan akan dikenakan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKPKBT merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan tambahan atas besaran pajak yang akan ditetapkan.

Dalam Pasal 13 UU KUP mengatur SKPKBT yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah dripada perhitungan yang sebenarnya.
  2. Terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
  3. Terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.
  4. Penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru (novum) atau data yang semula belum terungkap, sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB merupakan STP yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPLB yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Pada Pajak Penghasilan (PPh) jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  2. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  3. Pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Penerbitan SKPLB akan dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan STP yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Dalam Pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Dalam PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  2. Dalam PPn, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  3. Dalam PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada Wajib Pajak terkait. Isi pemberitahuan dalam surat ini adalah berupa dokumen yang memuat jumlah atau besaran utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang ditetapkan. Dalam Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang SPPT terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak, atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di Kantor Pelayanan PBB.

Itulah penjelasan lengkap berbagai ketetapan pajak di Indonesia yang harus Anda ketahui.


PUBLISHED11 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: