Syarat dan Ketentuan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Bupot

Syarat dan Ketentuan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Bupot

Setelah mengetahui apa itu e-Bupot dan cara membuat bukti potong pajaknya, mungkin Anda juga ingin mengetahui syarat dan ketentuan menggunakan aplikasi online yang dikeluarkan DJP ini. Bagi Wajib Pajak Badan terutama pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, kemudahan membuat bukti pemotongan pajak lewat elektronik ini menjadi solusi yang patut dicoba. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih dalam tentang persyaratan dan ketentuan lengkap lainnya sebagai berikut.

Persyaratan Wajib Pajak Badan Menggunakan e-Bupot

1, Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 lebih dari 20 Bukti Pemotongan dalam 1 (satu) Masa Pajak.

2. Menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100.000.000,00.

3. Wajib Pajak  sudah pernah menyampaikan SPT Masa elektronik yang terdaftar di KPP.

4. Setelah KPP mengirim e-FIN ke Wajib Pajak dan Wajib Pajak meminta aktivasi e-FIN (biasanya proses ini memakan waktu satu hari kerja) maka Wajib Pajak dapat menggunakan e-FIN untuk login di website djponline.pajak.go.id. Bila sudah resmi terdaftar, berarti Anda sudah memenuhi persyaratan melanjutkan cara menggunakan e-Bupot.

Ketentuan dan Tata Cara Bukti Pemotongan Pajak

1. Ketentuan Penomoran Bukti Pemotongan Pajak

Bukti Pemotongan pajak terdiri dari 10 digit yang berisi nomor dengan dua digit awal adalah kode Bukti Pemotongan dan delapan digit nomor urut. Adapun ketentuan dari pemberian nomor urut itu dilakukan secara berurutan dan nomor tidak akan berubah apabila terjadi Pembetulan atau Pembatalan. Selain itu nomor hanya dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak dan dibuat oleh sistem aplikasi e-Bupot.

2. Ketentuan Penerbitan Bukti Pemotongan Pajak

Penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dengan mencantumkan NPWP. Apabila tidak memiliki NPWP maka dapat menggunakan NIK.

b. Mencantumkan Surat Keterangan Domisili dengan keterangan jelas pada tanggal pengesahannya.

c. Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.

d. Mencantumkan tanda tangan elektronik yang terdapat di Digital Certificate (DC) saat Anda resmi menggunakan aplikasi e-Bupot.

e. Memahami ketentuan bahwa satu Bukti Pemotongan berlaku untuk satu Wajib Pajak, satu kode objek pajak dan satu Masa Pajak.

Itulah persyaratan dan ketentuan lengkap seputar e-Bupot atau Bukti Pemotongan Pajak yang penting diketahui Anda sebagai Wajib Pajak Badan sehingga tidak perlu bingung atau repot apabila ingin menerbitkan bukti potong untuk PPh Pasal 23/26.


PUBLISHED16 Nov 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: