Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2019 Ketahui Tarif Pajaknya

PPh Pasal 22: Ketahui Dasar dan Tarif Pajaknya

PPh Pasal 22 merupakan suatu ketentuan pemungutan pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas hasil penjualan maupun pembelian barang mewah. Pengenaan pajak ini berlaku bagi Anda yang memiliki bisnis ekspor impor. Simak artikel berikut ini untuk mengetahui selengkapnya bagaimana ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) berlaku di Indonesia.

Pihak Pemungut PPh Pasal 22

PPh 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Berikut ini adalah pihak yang memiliki wewenang untuk memungut PPh 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dasar pajak yang berlaku.

  • Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  • Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.
  • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas impor barang
  • Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan atas pembelian barang.
  • Bank Indonesia (BI), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Telkom, PLN, Bank Penyetoran Perbankan Nasional (BPPN), PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Indosat, dan BUMN lainnya yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN.
  • Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri rokok, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.

Baca Juga Barang-Barang yang Dikenakan dan Dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar Pajak dan Tarif PPh Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Badan PPh 22 bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya, yaitu berkisar antara 0,25 % hingga 1,5 %.

A.    Atas Kegiatan Impor

  • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka tarifnya adalah 2,5% x nilai impor, jika tidak menggunakan API maka tarifnya sebesar 7,5% x nilai impor.
  • Pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Bendahara Pemerintah, dan BUMN/BUMD, tarifnya 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
  • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API adalah 0,5% x nilai impor.

B.    Atas Penjualan Hasil Produksi:

  • Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
  • Semen = 0,25% x DPP PPN (tidak final)
  • Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final)
  • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final)
  • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.

C.    Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri tarifnya 0,25% x harga pembelian (Tidak termasuk PPN).

Segera Bayar dan Laporkan PPh Pasal 22 Anda

Pajak Penghasilan Pasal 22 juga diberlakukan bagi subjek pajak yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Pajak ini berlaku untuk seluruh barang yang dianggap menguntungkan. Oleh karena itu, Anda perlu memahami lebih jauh bagaimana ketentuan perpajakan ini dengan baik dan cermat. Segera lakukan hitung, bayar, dan lapor pajaknya apabila Anda dikenakan kewajiban PPh 22 ini. PPh 22 berbentuk Surat Setoran Elektronik (SSE) dimana beban pajaknya dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara.

Perlu Anda ketahui, pelaporan PPh 22 dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Cukup impor file CSV SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 dari software e-SPT ke Klikpajak. Lalu lapor dan dapatkan bukti lapor resminya secara gratis. Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui eFiling Pajak resmi dari Ditjen Pajak.  Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui eFiling Klikpajak. Sebelum pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April dan pelaporan pajak pribadi pada 31 Maret, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda. Hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor. Simpan dengan baik kode EFIN Anda demi kelancaran pembayaran pelaporan perpajakan Anda. Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online. Daftar sekarang juga di sini!

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED19 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: