Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2019 - Klikpajak

Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2019

Setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia sudah pasti merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri. Sementara penghasilan atas usaha yang didapatkan oleh badan disebut sebagai objek pajak. Objek pajak penghasilan badan dibagi menjadi dua, yaitu objek PPh Final dan objek PPh Tidak Final. Setiap wajib pajak badan diharuskan untuk mengetahui jenis-jenis dan tarif pajak penghasilan badan 2019 yang dikenakan. Karena setiap badan berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan. Berikut ini adalah daftar jenis beserta tarif pajak penghasilan badan 2019.

 

1. Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

PPh Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda memiliki sebuah badan usaha atau menjadi pengusaha, maka sekaligus berstatus wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan.

Wajib Pajak PPh Pasal 15:

  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan investor dalam bentuk BUT (build, operate, and transfer)

 

2. Pajak Penghasilan Pasal 17

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010.

Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Berbentuk perseroan terbuka,
  2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia, dan
  3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

 

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dibebankan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutuan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara  melalui bank persepsi.

PPh Pasal 21 Dibebankan Atas:

  1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
  2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
  3. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
  4. Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
  5. Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.

 

4. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Pihak pemungut:

  1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swata berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

Ketahui lebih lanjut tentang ketentuan tarif PPh Pasal 22.

 

5. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan  atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Baca selengkapnya mengenai PPh 23 di sini.

 

6. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa bisa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak dilaksanakan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Angsuran pajak/bulan = (PPh terutang – kredit pajak) / 12

 

7. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%.

PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia.

Jenis-jenis penghasilan yang dipotong:

  1. Dividen.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
  5. Hadiah dan penghargaan.
  6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
  7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
  8. Keuntungan karena pembebasan utang.

 

8. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak). Yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Tarif PPh Pasal 29:

  • Wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:
    PPh 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan
    PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.
  • Wajib Pajak Badan:
    Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12
    PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

 

9. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak ini merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final, artinya pajak terutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama.

Objek pajaknya adalah peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Selain itu juga dibebankan atas penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, serta transaksi lain yang diatur dalam peraturan.

Baca ketentuan selengkapnya mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2.

 

Demikian daftar jenis beserta tarif pajak penghasilan badan 2019. Bijaklah dalam membayar segala kewajiban pajak. Penuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapatkan segala informasi perpajakan terbaru melalui blog Klikpajak.

 

[adrotate banner=”3″]

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED02 Oct 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: