SPT Masa dan SPT Tahunan: Sanksi Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

SPT Masa dan SPT Tahunan: Sanksi Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) jadi satu kesatuan dalam urusan perpajakan. Bukan hanya soal bayar pajak saja, terlambat menyampaikan SPT juga ada sanksinya. Ketahui sanksi denda telat bayar dan lapor SPT di sini.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian Surat Pemberitahuan adalah:

SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5 Saluran untuk Melaporkan Pajak

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan tiga saluran untuk menyampaikan SPT dari pajak yang dibayarkan wajib pajak, di antaranya:

  • Melalui e-Filing SPT PPh
  • E-Form untuk SPT PPh
  • Melalui E-SPT untuk SPT PPh
  • e-Bupot untuk SPT PPh 23/26
  • e-Faktur untuk SPT Masa PPN

Sebelum membahas terkait sanksi denda telat bayar dan lapor SPT, simak beberapa ulasan mengenai SPT Pajak selengkapnya dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Ketentuan Kewajiban Lapor SPT

Bayar pajak dan melaporkan SPT pajak merupakan suatu kewajiban setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun WP Badan.

Jika tidak, maka siap-siap terima sanksi berupa denda bahkan tidak menutup kemungkinan berujung pada pidana.

Bahkan bukan hanya tidak bayar pajak atau lapor SPT, terlambat membayarkan pajak maupun telat lapor SPT juga ada sanksi tersendiri.

Hal itu diatur dalam UU KUP No. 28/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 5/2008.

Note: Baru Pertama Kali Lapor Pajak, Belum Tahu Apa itu SPT? Simak di Sini

Pengertian SPT Masa dan SPT Tahunan

Berdasarkan UU KUP, pengertian SPT Masa dan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

SPT Masa

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Istilahnya, SPT Masa ini merupakan pemberitahuan pajak secara bulanan.

SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.

Istilahnya, SPT Tahunan ini merupakan pemberitahuan pajak secara tahunan atau dalam satu tahun pajak.

Selain penyampaiannya yang menjadi pembeda antara SPT Masa dan SPT Tahunan, format dan jenis SPT dari keduanya pun juga berbeda.

Ilustrasi melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan

Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, berikut perbedaan dari jenis, bentuk, dan isi SPT:

  • SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy), atau
  • SPT berbentuk dokumen elektronik

SPT meliputi:

1. SPT Tahunan, terdiri dari:

  • SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak
  • SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak

2. SPT Masa, yang terdiri dari:

  • SPT Masa PPh
  • SPT Masa PPN
  • SPT Masa PPn bagi Pemungut PPN

Note: Cara Mengisi SPT Tahunan Badan Formulir SPT 1771

Isi dari SPT Masa dan SPT Tahunan

Pada Pasal 4 PMK 243/2014 tersebut disebutkan apa isi dari kedua SPT tersebut, diantaranya:

a. Isi SPT Tahunan

SPT Tahunan berisi:

  • Jenis pajak
  • Nama WP dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
  • Tanda tangan WP atau kuasa WP
  • Jumlah peredaran usaha
  • Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
  • Jumlah penghasilan kena pajak
  • Jumlah pajak terutang
  • Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
  • Jumlah harta dan kewajiban
  • Tanggal pembayaran PPh Pasal 29
  • Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP

Note: Cara Lapor Pajak tapi Lupa ‘Password’ dan Lupa EFIN

b. Isi SPT Masa

1. Isi SPT Masa PPh:

  • Jenis pajak
  • Nama WP dan NPWP
  • Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
  • Tanda tangan WP atau kuasa WP
  • Jumlah objek pajak, jumlah pajak terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar
  • Tanggal pembayaran atau penyetoran
  • Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP

2. Isi SPT Masa PPN:

  • Jenis pajak
  • Nama WP dan NPWP
  • Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
  • Tanda tangan WP atau kuasa WP
  • Jumlah penyerahan
  • Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  • Jumlah Pajak Keluaran
  • Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
  • Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
  • Tanggal penyetoran
  • Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP

3. Isi SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN:

  • Jenis pajak
  • Nama WP dan NPWP
  • Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
  • Tanda tangan WP atau kuasa WP
  • Jumlah DPP
  • Jumlah pajak yang dipungut
  • Jumlah pajak yang disetor
  • Tanggal pemungutan
  • Tanggal penyetoran
  • Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP

Ilustrasi SPT Pajak

Ketentuan Penyampaian SPT

Sebagaimana diatur dalam PMK 243/2014 pada Bab V, ada beberapa ketentuan dalam penyampaian SPT, yaitu:

a. Penandatanganan SPT

SPT akan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan berikut ini:

  • SPT harus ditandatangani oleh WP atau kuasa WP
  • Jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP, maka SPT harus dilampiri dengan surat kuasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
  • Penandatanganan SPT dilakukan dengan beberapa cara, yakni tan tangan biasa, tanda tangan stempel, dan tanda tangan elektronik atau digital

Note: Siapa Saja Penandatangan e-Faktur? Cek di Sini

b. Cara Penyampaian SPT

Sesuai PER-02/PJ/2019, tata cara penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

  • e-Filing
  • Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  • Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat
  • Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Penyampaian SPT secara elektronik melalui e-Filing ini dapat ditemukan pada:

  • Laman DJP
  • Laman penyalur SPT Elektronik
  • Saluran digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP tertentu
  • Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP
  • Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP, yakni Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), salah satunya Klikpajak.id

Saluran lain sebagai media untuk melaporkan SPT pajak melalui e-Filing ini diatur dalam Perdirjen-pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

c. Kewajiban PJAP

PJAP yang ditunjuk sebagai mitra resmi DJP ini harus menyediakan:

  • Pemberian NPWP untuk WP Pribadi Karyawan
  • Penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik (BPE)
  • Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H)
  • Penyediaan aplikasi pembukuan Kode Billing
  • Penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik
  • Penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik

Klikpajak adalah PJAP mitras resmi DJP yang menyediakan fitur lengkap untuk bayar dan lapor pajak online

Kewajiban Penyampaian SPT secara Elektronik

Masih berdasarkan PER-02/PJ/2019 penyampaian SPT Masa wajib dilakukan secara elektronik alias daring (online) bagi:

  • WP yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah DJP Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Pajak Besar
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik

a. Penyampaian SPT Masa PPh 21/26

Berikutnya penyampaian SPT Masa PPh 21/26 harus dilakukan secara elektronik sepanjang pemotong pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Melakukan pemotongan PPh 21/26 terhadap pegawai dan penerima pensiun atau tunjangan/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya sejumlah lebih dari 20 orang dalam 1 Masa Pajak
  • Melakukan pemotongan PPh 21 (Tidak Final)/26 selain pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak
  • Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak
  • Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak

Note: Ingat! WP Badan PT Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021

b. Penyampaian SPT Masa PPh 23/26

Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 juga harus berbentuk elektronik.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020, baik Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 melalui e-Bupot.

Begitu juga dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 juga harus secara elektronik melalui e-Bupot.

Note: Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

c. Penyampaian SPT Masa PPN

Begitu juga dengan penyampaian SPT Masa PPN, juga wajib dilakukan setiap PKP dalam bentuk dokumen elektronik.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Berikutnya, pembuatan Faktur Pajak harus menggunakan sistem terbaru pada e-Faktur 3.0.

Wajib e-Faktur 3.0 ini Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0.

Melalui wajib e-Faktur 3.0 yang berlaku mulai 1 Oktober 2020 ini pula, penyampaian SPT Masa PPN sudah tidak bisa lagi menggunakan e-Filing, melainkan harus melalui e-Faktur juga.

Jadi, membuat Faktur Pajak maupun lapor SPT Masa PPN wajib melalui aplikasi e-Faktur.

Lapor SPT Masa PPN yang Masih Bisa Gunakan e-Filing

Ketentuan wajib lapor SPT Masa PPN melalui e-Faktur 3.0 ini berlaku untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya.

Sedangkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Agustus 2020 dan sebelumnya masih bisa dilaporkan melalui e-Filing.

Note: Panduan Lengkap Membuat Faktur Pajak di e-Faktur

d. Penyampaian SPT Tahunan

Penyampaian SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh WP yang:

  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
  • Sudah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik
  • Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik
  • Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik
  • Diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik
  • Menggunakan Jasa Konsultan Pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh
  • Laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik

Ilustrasi lapor SPT Masa dan SPT Tahunan

Kapan Waktu Pelaporan SPT?

Sesuai Pasal 3 ayat (3) disebutkan, batas waktu penyampaian SPT adalah:

  • SPT Masa

Pemberitahuan SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

  • SPT Tahunan PPh Pribadi

Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

  • SPT Tahunan PPh Badan

Pemberitahuan SPT PPh Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (3a), WP dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa.

Note: Contoh Penghitungan PPh 21 DTP yang Bekerja Januari-Desember 2020

a. Apa itu WP dengan Kriteria Tertentu?

WP dengan Kriteria Tertentu adalah wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak yang dipercepat.

Restitusi pajak yang dipercepat ini termasuk untuk PPh maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

WP dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, ada syarat yang harus dipernuhi untuk restitusi WP Kriteria Tertentu ini.

Note: Cara Mengurus Restitusi Laporan SPT Tahunan Lebih Bayar

b. Syarat Restitusi WP Kriteria Tertentu

Berikut syarat pengajuan restitusi WP yang memenuhi kriteria tertentu tersebut:

  • Penyampaian SPT tepat waktu dalam 3 Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan WP Kriteria tertentu
  • Menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu
  • Kalaupun terlambat menyampaikan SPT Masa Pajak Januari-November, setidaknya tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut, dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya

Ilustrasi pengembalian pajak atau restitusi

Sanksi Denda Terlambat Bayar, Pembetulan dan Telat Lapor SPT

Dalam UU KUP, ada sanksi berupa denda akan dikenakan pada WP yang tidak membayar ataupun terlambat membayar pajak maupun tidak membayar kekurangan pajak.

Begitu juga dalam pelaporan SPT pajak, terkadang butuh dilakukan pembetulan dan lainnya.

Pembetulan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sanksi denda jika pada ditemukan ketidaksesuaian setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

Bagaimana dengan sanksi denda terlambat menyampaikan SPT?

Dalam Pasal 7 UU KUP, jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau hingga batas waktu perpanjangan, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp500.000 utk SPT Masa PPN, Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi.

Namun dalam Undang-Undang terbaru pada Omnibus Law UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, besar pengenaan sanksi dalam UU KUP ini telah diubah dengan sistem yang didasarkan pada suku bunga acuan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya dan detail sanksi denda tidak bayar maupun terlambat lapor SPT, selengkapnya baca Isi dan Poin-Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan.

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi mengurus perpajakan mulai dari menghitung, bayar dan lapor SPT secara online

Mengurus Perpajakan Jadi Mudah dengan Klikpajak

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.”

a. Bisa Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari Simple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Ilustrasi fitur prepopulated e-Faktur 3.0

b. Dapat Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e. Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang berlapis

Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terhubung dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED26 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: