Cara Urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

Cara Mudah Urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

Anda eksportir maupun importir? Bingung bagaimana cara mengurus Faktur Pajaknya? Begini cara mudah urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi pebisnis di bidang perdagangan internasional ini.

Sebagai eksportir maupun importir, tentu aktivitas Anda sangat erat kaitannya dengan Faktur Pajak yang harus dibuat maupun diterima sebagai bukti pungut maupun dipungut PPN atau PPnBM.

Wajib e-Faktur

Faktur Pajak wajib dibuat dalam bentuk elektronik dan dibuat melalui aplikasi e-Faktur.

Ini sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur berlaku mulai 1 Juli 2016.

‘Update’ e-Faktur 3.0

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 e-Faktur 2.2 telah ditutup oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digantikan dengan versi e-Faktur 3.0 yang memiliki berbagai fitur tambahan.

Lalu, apakah cara pembuatan Faktur Pajaknya bagi eksporti-importir jadi berbeda?

Untuk lebih jelasnya bagaimana mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi pelaku usaha eksportir dan importir, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Penjelasan Umum tentang e-Faktur

Sebelum masuk dalam pembahasan lengkap mengenai cara mengurus Faktur Pajak Masukan dengan aplikasi terbaru e-Faktur 3.0, akan diulas sekilas tentang Faktur Pajak elektronik ini.

e-Faktur adalah Faktur Pajak elektronik yang pembuatannya dilakukan melalui aplikasi e-Faktur DJP (Direktorat Jenderal Pajak) atau yang disediakan oleh PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Faktur Pajak sendiri pada dasarnya merupakan bukti dari pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bagian dari kewajiban pajaknya saat melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur Pajak dibuat karena erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya e-Faktur dibuat karena adanya transaksi mengandung unsur PPN atau PPnBM.

Setiap penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) wajib dibuatkan Faktur Pajak.

a. Jenis-Jenis Faktur Pajak

Faktur Pajak juga terdiri dari beberapa jenis, tergantung kegunaannya. Berikut jenis-jenis Faktur Pajak:

  • Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang didapat PKP saat membeli BKP/JKP dari PKP lain.

  • Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP saat melakukan transaksi penjualan atas BKP/JKP dan atau BKP termasuk barang mewah.

  • Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak Pengganti adalah Faktur Pajak yang diganti karena terdapat kesalahan tulis nama, item, deskripsi, jumlah atau nilai.

Jadi, Faktur Pajak Pengganti merupakan dokumen pengganti atas Faktur Pajak yang sudah diterbitkan sebelumnya karena terjadi kesalahan dalam pengisian, selain kesalahan pengisian NPWP.

Sehingga perlu dibuat perbaikan sebagai penggantinya agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

  • Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak dari PKP yang mencakup seluruh penyerahan terhadap pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan kalender.

  • Faktur Pajak Digunggung

Faktur Pajak Digunggung adalah Faktur Pajak yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran.

Sehingga tidak berisi identitas nama pembeli dan penjual beserta tanda tangannya.

  • Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak lengkap atau tidak diisi dengan jelas/benar, baik nama maupun kode serta nomor seri.

Faktur Pajak Cacat bisa diperbaiki dengan menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

  • Faktur Pajak Batal

Faktur Pajak Batal adalah Faktur Pajak yang dibatalkan karena disebabkan oleh transaksi yang batal.

Pembatalan juga berlaku saat terjadi kesalahan pengisian NPWP dalam Faktur Pajak.

  • Faktur Pajak Retur

Faktur Pajak Retur adalah Faktur Pajak yang diretur karena terdapat pengembalian BKP.

Contoh membuat Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

b. Syarat Membuat Faktur Pajak yang Benar

Sedangkan syarat yang harus diperhatikan dalam membuat Faktur Pajak agar benar dan sah, sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PPnBM adalah harus mencantumkan:

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Note: Kapan Faktur Pajak Harus Dibuat? Cek di Sini.

Syarat membuat Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Tentang Faktur Pajak Masukan

Ketentuan memperoleh Bukti Potong PPN atau PPnBM maupun yang termasuk sebagai Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

  • Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungut pajak.
  • PPN yang seharusnya sudah dibayar itu merupakan Pajak Masukan bagi pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP.
  • Pajak Masukan yang wajib (telah) dibayar (oleh PKP pembeli) tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Note: Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

a. Syarat Mengkreditkan Pajak Masukan

  • Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran apabila dalam Masa Pajak yang sama.
  • PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

Sesuai dengan UU PPN, syarat bagi pengusaha yang bisa mengkreditkan Pajak Masukan adalah yang sudah mengantongi status sebagai PKP.

Namun, dalam omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja klaster Perpajakan, terdapat relaksasi bahwa WP yang belum dikukuhkan menjadi PKP, dapat membuat Faktur Pajak.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi menyerahkan BKP yang harus dibuatkan Faktur Pajaknya

b. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama.

Namun bagi PKP yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang dapat dikreditkan, kecuali Pajak Masukan bagai pengeluaran untuk:

  • Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  • Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
  • Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  • Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
  • Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
  • Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
  • Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi

Note: Ketahui ketentuan lain atau perubahan mengenai Faktur Pajak, selengkapnya baca Isi dan Poin-Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan.

Ilustrasi omnibus law UU Cipta Kerja bidang Perpajakan

c. Ketentuan Penyetoran PPN

Berikut ketentuan PPN yang harus disetor ke kas negara:

  • Jika dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP.
  • Sedangkan jika dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Jadi, kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tapi dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

d. Contoh Perhitungan Mengkreditkan Pajak Masukan

Masa Pajak Oktober 2020:  
Pajak Keluaran = Rp20.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp55.000.000 (-)
Pajak yang lebih bayar  = Rp35.000.000
Pajak yang lebih bayar ini kemudian dikompensasikan ke Masa Pajak November 2020.  
Masa Pajak November 2020:  
Pajak Keluaran = Rp75.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp60.000.000 (-)
Pajak yang kurang bayar = Rp15.000.000
Pajak yang lebih bayar dari Masa Pajak Oktober 2020 yang dikompensasikan ke Masa Pajak November 2020 adalah = Rp35.000.000 (-)
Pajak yang lebih bayar Masa Pajak November 2020 Rp20.000.000
Pajak yang lebih bayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Desember 2020.  

e. Ketentuan Restitusi PPN atau PPnBM

Dari contoh perhitungan di tersebut, kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Namun, jika kelebihan Pajak Masukan itu terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku (Desember), maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat WP PKP melakukan pengakhiran usaha alias penutupan usaha.

Note: Cara Mengurus Restitusi Laporan SPT Tahunan Lebih Bayar

f. Bisa Ajukan Restitusi secara Bulanan Bila…

PKP dapat melakukan restitusi kelebihan Pajak Masukan pada setiap Masa Pajak secara bulanan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • PKP melakukan ekspor BKP Berwujud
  • PKP melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
  • PKP melakukan penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN
  • PKP melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud
  • PKP melakukan ekspor JKP
  • PKP dalam tahap belum berproduksi

Ilustrasi restitusi PPN

g. Batas Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dilakukan pengkreditan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

Ketentuannya, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

h. Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan Beda Bulan/Masa Pajak

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama alias beda bulan, jika Faktur Pajak terlambat diterima.

  • Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya ini dapat dilakukan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajaknya.
  • Jika lewat dari 3 bulan, PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan melalui pembetulan SPT Masa PPN.

Tapi kedua cara pengkreditan itu hanya dapat dilakukan jika Pajak Masukkan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) pada harga perolehan BKP/JKP-nya dan belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

Contoh:

PT AAA memiliki Pajak Masukan atas perolehan BKP yang Faktur Pajaknya tertanggal 2 September 2020. Maka dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Oktober 2020.

Atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Desember 2020.

Jika terjadi pengalihan BKP karena adanya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, maka Pajak masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan.

Tapi dengan ketentuan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Ilustrasi mengkreditkan Faktur Pajak Masukan di e-Faktur

i. Ketentuan Terutang dan Tidak Terutang dalam Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam aktivitas pembukuan usaha, akan ada yang namanya transaksi penyerahan barang yang masuk dalam kategori terutang pajak dan tidak terutang pajak.

Maksudnya, dalam pembukuan pada suatu masa pajak, PKP ada kemungkinan melakukan penyerahan barang atau jasa terutang pajak maupun yang tidak terutang pajak.

Penyerahan barang atau jasa terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN.

Sedangkan penyerahan barang atau jasa tidak terutang pajak artinya transaksi yang bukan termasuk BKP/JKP. Maka ini tidak dikenai atau bebas dari PPN.

Dengan demikian, PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Ingat, bagian penyerahan barang/jasa terutang pajak itu harus dapat diketahui dengan jelas dan pasti dari pembukuan PKP sebagai pembuktian.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

  1. Penyerahan yang terutang pajak = Rp50.000.000, Pajak Keluaran = Rp5.500.000
  2. Penyerahan yang tidak terutang PPN = Rp10.000.000, Pajak Keluaran = nihil
  3. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp15.000.000, Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

  1. BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp2.500.000
  2. BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai PPN = Rp1.000.000
  3. BKP dan JKP yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp2.500.000

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran Rp5.500.000 hanya sebesar Rp2.500.000.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bara, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

Ilustrasi menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk dikreditkan

Persiapan Membuat Faktur Pajak bagi Eksportir-Importir

Pada dasarnya, semua PKP apa pun jenis kegiatan usaha memiliki cara pembuatan Faktur Pajak yang sama saja.

Namun yang membedakan dengan pelaku usaha importir dan importir untuk mengurus Faktur Pajaknya adalah dengan memerhatikan cara pengisian PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) atau PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan dokumen lainnya dengan benar agar memiliki fungsi yang sama dengan Faktur Pajak.

Sehingga eksportir dan importir ini dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Lalu, bagaimana cara pengisian PIB dan dokumen lainnya agar fungsinya bisa sama dengan Faktur Pajak?

a. Ketahui Dokumen Lain yang Sama dengan Faktur Pajak

Ada sejumlah dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Artinya, dokumen tersebut bisa dikreditkan seperti halnya Faktur Pajak. Dokumen apa sajakah itu?

Dokumen ini biasanya yang berkaitan dengan transaksi dari kegiatan ekspor dan impor.

Note: Untuk mengetahuinya, selengkapnya baca Dokumen Lain yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya sama dengan Faktur Pajak.

Ilustrasi dokumen ekspor impor yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak

b. Cara Input PIB di e-Faktur

Perlu diingat, seiring adanya update e-Faktur 3.0 yang memiliki fitur prepopulated, sesuai PER-13/PJ/2019, dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak yang dapat menggunakan fitur otomatis ini adalah PIB, termasuk:

  • BC20
  • BC24
  • BC28
  • SPPBMCP
  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
  • Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
  • Surat Penetapan Pabean (SPP)
  • Surat teguran
  • Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

Melalui e-Faktur 3.0 ini, DJP telah menyediakan data PIB dalam Masa Paja, sehingga WP tinggal mencocokannya.

Tapi jika PIB yang dilaporkan di Masa Pajak tidak sama, tetap melaporkan dengan cara input atau mekanisme import data CSV yang kemudian melewati proses validasi.

Selain PIB, dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak, masih menggunakan skema manual.

Ilustrasi dokumen ekspor impor yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

c. Mulai Membuat Faktur Pajak di e-Faktur

Sama seperti syarat umum lainnya, untuk membuat e-Faktur harus melakukan sejumlah langkah-langkah yang benar.

1. Cara Input Pajak Masukan Melalui e-Faktur

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi e-Faktur, lalu ‘Login’ di efaktur.go.id atau Klikpajak.id
  • Kemudian klik menu ‘Faktur’, lalu pilih ‘Pajak Masukan’, dan pilih ‘Administrasi Faktur’.
  • Lalu akan masuk dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, dan klik ‘Rekam Faktur’
  • Pada menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’, isikan nomor faktur, NPWP lawan transaksi sesuai dengan Faktur Pajak. Jika lawan transaksi bukan PKP baru dan sudah pernah diinput datanya, maka tinggal klik F3 dan Cari.
  •  Jika belum pernah bertransaksi dengan lawan transaksi tersebut, ketika mengisi NPWP lawan transaksi, akan diarahkan untuk mengisi terlebih dahulu data lawan transaksi baru.

Cara input data lawan transaksi:

  • Klik ‘Buat Lawan Transaksi Baru’
  • Input data lawan transaksi, seperti nama, NPWP, alamat dan lainnya.
  • Lalu klik ‘Simpan’, dan akan muncul notifikasi berhasil input data lawan transaksi.

Kembali ke menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’. Maka akan terlihat nama lawan transaksi.

Pastikan tanggall faktur sesuai dengan Faktur Pajak yang diterima dan pelaporan SPT serta nilai DPP sesuai.

  • Lalu klik ‘Simpan’.

2. Upload Faktur

Dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, akan terlihat dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam.

  • Lalu klik ‘Upload Faktur’.
  • Pastikan Faktur Pajak Masukan sudah benar, lalu klik ‘Ya’ jika sudah yakin.
  • Kemudian akan terlihat status dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam sebelumnya menjadi ‘Siap Approve’.
  • Lalu masuk ke menu ‘Management Upload’ dan pilih ‘Upload Faktur/Retur.
  • Berikut klik ‘Start Uploader’
  • Masuk captcha dan password e-Nofa, lalu klik ‘Submit’
  • Selanjutnya klik F5 atau perbarui, maka status dokumen akan menjadi ‘Approval Success’.

3. Tutorial Lengkap Membuat e-Faktur di Klikpajak

Untuk mengetahui tutorial lengkap langkah-langkah bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapya ikuti Panduan Lengkap Membuat Faktur Pajak di e-Faktur Online

d. Cara Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0

Setelah pembuatan Faktur Pajak elektronik dilakukan, selanjutnya kewajiban yang harus dipenuhi WP adalah menyampaikan SPT Masa PPN.

Selengkapnya lihat di sini untuk Cara Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Tahunan/Masa PPh maupun PPN, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN

Lebih Mudah Gunakan Klikpajak, Tanpa ‘Install’ e-Faktur 3.0

Tahukah, Anda dapat lebih mudah dan praktis menggunakan e-Faktur Klikpajak karena Anda tidak perlu ribet harus menginstall aplikasi maupun backup data e-Faktur ke komputer lain terlebih dahulu.

Sebab aplikasi e-Faktur online Klikpajak mengadopsi sistem berbasis web dengan teknologi cloud. Memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Note: Berikut perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpa install terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Cara Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing langsung di e-Billing Klikpajak

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Data Terlindungi

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

“Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.”

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang terjamin

Makin Mudah Lakukan Administrasi Perpajakan karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Proses pengelolaan pajak pun jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Ingin mengetahui bagaimana kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan Anda dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id, selengkapnya baca di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terhubung dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim Support Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED22 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: