Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 Mudah

Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara input Faktur Pajak Masukan pada e-Faktur 3.0 memang sedikit berbeda dibanding e-Faktur versi pendahulunya. Jika pada e-Faktur 2.2 input data masih manual, di e-Faktur 3.0 sudah dilengkapi fitur prepopulated alias pengisian otomatis.

Setelah aplikasi e-Faktur 3.0 diberlakukan 1 Oktober 2020, sebagian Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) mungkin masih bingung bagaimana cara menginput Pajak Masukan ke e-Faktur DJP versi terbaru ini.

Seperti diketahui, bagi PKP yang menggunakan e-Faktur Client Dekstop, harus update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasinya.

Bagaimana cara input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari sebagai panduan untuk Anda.

Apa itu Faktur Masukan?

Sebelum Klikpajak membahas lebih detail cara input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0, ada baiknya terlebih dahulu memahami apa itu Faktur Pajak Masukan. 

Teorinya, Pajak Masukan atau input tax atau input value add tax (VAT) adalah PPN yang dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendapatkan barang dan jasa yang akan digunakan untuk tujuan bisnis.

Apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak, maka pajak masukan umumnya dapat dikreditkan. Akan tetapi, jika barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka pajak masukan biasanya tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP), perolehan Jasa Kena Pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau impor BKP.

Sederhananya begini, Pajak Masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu.

a. Ilustrasi PPN Masukan

PKP A membeli komputer dari PKP B seharga Rp15.000.000. Tarif PPN adalah 10%. Maka total yang harus dibayarkan PKP A untuk membeli komputer itu adalah Rp15.000.000 x Rp2.250.00 (tarif PPN) = Rp17.250.000 kepada PKP B.

Dari transaksi ini, PKP B akan menerbitkan Faktur Keluaran untuk PKP A karena telah memungut PPN dari transaksi tersebut. PPN yang telah dibayarkan PKP A ke PKP B pada saat pembelian komputer itulah merupakan sebagai Pajak Masukan oleh PKP A.

Pajak masukan tersebut dapat digunakan PKP A untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan cara mengurangi Pajak Keluaran terlebih dahulu.

Note: Lebih jelasnya perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, selengkapnya lihat di SINI.

b. Ketentuan Pengkreditan PPN

PKP secara mekanisme dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan Pajak Keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang.

Jika ternyata Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan kepada kas negara.

Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan Pajak Masukan tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.

Sayang, tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan, walau Pajak Masukan dapat dijadikan pengurangan untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus disetor.

Mengenai dasar-dasar pengkreditan Pajak Masukan ini diatur dalam Pasal 9 ayat UU PPN.

Pengkreditan pajak masukan juga menjadi mekanisme yang dapat menjamin beban PPN tidak ditanggung oleh PKP melainkan konsumen akhir.

Sebab tujuan pengenaan PPN adalah untuk mengenakan pajak atas konsumsi pribadi yang dilakukan konsumen akhir.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

c. Mengkreditkan Pajak Masukan Terutang dan Tidak Terutang

Dalam hampir setiap bisnis selalu ada transaksi penyerahan barang yang masuk kategori terutang pajak dan tidak terutang pajak.

Penyerahan barang atau jasa terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN.

Adapun penyerahan barang atau jasa tidak terutang pajak yakni transaksi yang bukan termasuk BKP/JKP sehingga bebas dari PPN.

Dengan demikian, PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, bisa mengkreditkan Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang pajak.

Namun perlu dicatat bahwa penyerahan barang atau jasa terutang pajak itu harus jelas status dan kondisinya serta masuk ke pembukuan PKP sebagai pembuktian.

Ilustrasi faktur dari transaksi BKP/JKP yang harus dibuatkan Faktur Pajaknya

Jenis-Jenis Dokumen yang Sama dengan Faktur Pajak

Perlu diketahui, ada dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Artinya, dokumen tersebut bisa berfungsi sebagai Faktur Pajak yang dapat dijadikan untuk mengkreditkan PPN.

Tepatnya pada 2 Juli 2019, pemerintah resmi memberlakukan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Melalui beleid tersebut, jumlah jenis dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak menjadi 16 jenis dokumen dari sebelumnya hanya 14 dokumen saja.

Berikut daftar dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak:

1. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang dikeluarkan Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu

2. Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

3. Tiket dan Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

4. Nota penjualan jasa (untuk penyerahan jasa kepelabuhanan)

5. Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik

6. Bukti Tagihan atas penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan air minum

7. Bukti Tagihan (Trading Confirmation) penyerahan JKP oleh perantara efek

8. Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perbankan

9. Dokumen untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1)

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill (untuk ekspor BKP)

11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice (untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud)

12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri SSP, SSPCP, dan bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP untuk impor BKP

13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, untuk impor BKP yang terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC

14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP

15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang

16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP/JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP/BKP Tidak Berwujud.

Note: Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

Ilustrasi dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak

Faktur Pajak Masukan untuk Perdagangan Internasional

Faktur Pajak dari perdagangan internasional berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

PIB adalah sebagai bukti sah atas transaksi impor yang dilakukan terkait dengan perpajakan.

Dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak dan dapat menggunakan fitur otomatis e-Faktur 3.0 adalah PIB.

Bagi eksportir atau importir, Faktur Pajak diterbitkannya berfungsi sebagai bukti pungut maupun dipungut PPN atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Bicara soal importir atau eksportir, sebenarnya PKP apa pun jenis usaha memiliki cara pembuatan Faktur Pajak yang sama.

Sedangkan yang membedakan dengan eksportir dan importir hanya pada Faktur Pajaknya, di mana eksportir atau importir menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau PIB dan dokumen lainnya yang memiliki fungsi yang sama dengan Faktur Pajak.

Dengan begitu, eksportir dan importir bisa mengkreditkan Pajak Masukan mereka.

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak dan dapat menggunakan fitur otomatis ini selain PIB adalah:

  • BC20
  • BC24
  • BC28
  • SPPBMCP
  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
  • Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
  • Surat Penetapan Pabean (SPP)
  • Surat teguran
  • Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

DJP melalui e-Faktur 3.0 ini telah menyediakan data PIB dalam Masa Pajak. Dengan begitu, pada saat pelaporan SPT Masa PPN, wajib pajak tinggal mencocokannya saja.

Jika PIB yang dilaporkan di Masa Pajak tidak sama, tetap melaporkan saja dengan cara input atau mekanisme import data CSV yang kemudian melewati proses validasi.

Selain PIB, dokumen lain yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak, masih menggunakan skema manual.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak elektronik di e-Faktur

Cara Input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Setelah memahami apa itu Pajak Masukan, berikut ini tahapan melakukan input Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0:

1. Input Pajak Masukan

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi e-Faktur, lalu ‘Login’ di efaktur.go.id
  • Kemudian klik menu ‘Faktur’, lalu pilih ‘Pajak Masukan’, dan pilih ‘Administrasi Faktur’
  • Lalu akan masuk dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, dan klik ‘Rekam Faktur’
  • Pada menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’, isikan nomor faktur, NPWP lawan transaksi sesuai dengan Faktur Pajak. Jika lawan transaksi bukan PKP baru dan sudah pernah diinput datanya, maka tinggal klik F3 dan Cari
  • Jika belum pernah bertransaksi dengan lawan transaksi tersebut, ketika mengisi NPWP lawan transaksi, akan diarahkan untuk mengisi terlebih dahulu data lawan transaksi baru.

Cara input data lawan transaksi:

  • Klik ‘Buat Lawan Transaksi Baru’
  • Input data lawan transaksi, seperti nama, NPWP, alamat dan lainnya
  • Lalu klik ‘Simpan’, dan akan muncul notifikasi berhasil input data lawan transaksi

Kembali ke menu ‘Rekam Faktur Pajak Masukan’. Maka akan terlihat nama lawan transaksi.

Pastikan tanggall faktur sesuai dengan Faktur Pajak yang diterima dan pelaporan SPT serta nilai DPP sesuai.

  • Lalu klik ‘Simpan’.

2. Upload Faktur

Dalam ‘Daftar Faktur Pajak Masukan’, akan terlihat dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam.

  • Lalu klik ‘Upload Faktur’
  • Pastikan Faktur Pajak Masukan sudah benar, lalu klik ‘Ya’ jika sudah yakin
  • Kemudian akan terlihat status dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil terekam sebelumnya menjadi ‘Siap Approve’
  • Lalu masuk ke menu ‘Management Upload’ dan pilih ‘Upload Faktur/Retur”
  • Berikut klik ‘Start Uploader’
  • Masuk captcha dan password e-Nofa, lalu klik ‘Submit’
  • Selanjutnya klik F5 atau perbarui, maka status dokumen akan menjadi ‘Approval Success’.

3. Pilihan Mengkreditkan atau Tidak Mengkreditkan

PKP juga memiliki opsi dikreditkan atau tidak dikreditkan atas faktur pajak masukan yang dibuat tersebut. Berikut caranya: 

  • Pilih Faktur Pajak => klik ‘Ubah Faktur”
  • Bisa memilih dikreditkan atau tidak dikreditkan. Lalu klik ‘Simpan’
  • Selanjutnya, upload Faktur. PKP akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa Faktur pajak siap diproses. Lalu klik ‘OK’
  • Status Faktur Pajak Masukan sekarang statusnya Siap Approved’
  • Lanjutkan ke menu ‘Management Upload’ yang ada di atas layar, pilih ‘Upload Faktur’, klik ‘Start Uploader’
  • Silakan isi kode keamanan (captcha) dan password e-Nofa, klik Submit’
  • Selanjutnya, akan terlihat notifikasi Uploader Berjalan’. Setelah itu, klik Perbarui’ pada daftar Pajak Masukan paling kanan atas layar
  • Status Faktur Pajak Masukan yang pun berubah menjadi Approval Sukses’. Selesai.

“Ingat, untuk bisa menggunakan e-Faktur 3.0 ini, jika selama ini PKP menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus memperbarui sistem dengan cara update e-Faktur 3.0 sendiri pada perangkat komputer.”

Tahukah, ada cara praktis untuk dapat memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur tanpa install sendiri aplikasi e-Faktur jika menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, yang dapat menggunakan aplikasi e-Faktur tanpa install aplikasi.

Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

a. Langkah-langkah membuat e-Faktur, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN

Tutorial cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan menyampaikan SPT Masa PPN selengkapnya lihat di SINI.

b. Langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak

Tutorial cara membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur Online juga dapat diliihat di SINI.

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntani online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Note: Jika sebagai distributor yang melakukan kegiatan ekspor-impor, berikut cara mengurus Faktur Pajaknya di e-Faktur 3.0 bagi eksportir dan importir.

Contoh membuat Faktur Pajak Masukan di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak hinggal melaporkan SPT Pajak tanpa keluar masuk atau berpindah platform.

Selain fitur membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur-fitur berikut ini:

a. Dapat Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Bisa Langsung Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

c. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Anda juga dapat melihat tutorial penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

d. Dilengkapi Fitur ‘Multi User & Multi Company’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur multi user dan multi company yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi User’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses aplikasi Klikpajak di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi User dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi fitur multi user dan multi company Klikpajak.id

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Terintegrasi dengan Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED17 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: