Berkas yang Harus Disiapkan Jadi Persyaratan Lapor SPT Badan Terbaru

Berkas yang Harus Disiapkan Jadi Persyaratan Lapor SPT Badan Terbaru

Sebagai Wajib Pajak (WP) Badan, selain berkewajiban membayarkan dan menyetorkan semua kewajiban perpajakannya, juga harus melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ketahui dokumen atau berkas yang harus disiapkan yang jadi persyaratan lapor SPT Badan terbaru.

WP Pribadi maupun WP Badan setiap tahun harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Mengenai ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan saluran penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan seperti e-SPT pada DJP Online, e-Form, maupun e-Filing yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP, seperti e-Filing Klikpajak.id.

e-SPT DJP Online ini merupakan aplikasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan full patch. Aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan.

Lalu, apa saja berkas yang harus disiapkan dan menjadi persyaratan lapor SPT Badan terbaru, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

 

Ketentuan Umum Lapor SPT Tahunan PPh Badan

SPT Pajak Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh sebuah Badan Usaha.

Bukti dari SPT ini wajib dilaporkan ke pihak Dirjen Pajak yang bisa dilakukan secara online.

Aturan soal kewajiban melakukan lapor SPT tahunan PPh Badan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas PER-34/PJ/2010.

a. Mengisi Formulir 1771

Untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, dilakukan dengan mengisi Formulir 1771. 

Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), Usaha Dagang (UD), organisasi, yayasan dan perkumpulan.

b. Periode Pelaporan SPT Tahunan Badan

Adapun periode batas pelaporan SPT Tahunan untuk badan usaha adalah paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya.

Misalnya saja, untuk Tahun Pajak 2020, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berarti akan berakhir pada tanggal 30 April 2021.

Note: SPT Masa dan SPT Tahunan: Sanksi Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

c. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan Badan

Lebih lanjut, berikut enam hal yang harus diperhatikan saat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan:

1. Isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam arti secara perhitungan, penulisan, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sebenarnya sesuai keadaan.

  • SPT harus diisi dengan lengkap karena memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 
  • SPT harus diisi jelas artinya asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan dalam SPT tidak boleh ada yang ditutupi.

2. Isi SPT dengan bahasa Indonesia, dengan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing apabila mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

3. SPT harus ditandatangani dan SPT disampaikan ke KPP, tempat WP dikukuhkan.

4. Isi SPT Tahunan PPh badan 1771 melalui software SPT elektronik (e-SPT) yang harus diunduh dahulu atau melalui menu e-Form pada DJP Online untuk selanjutnya membuat file CSV SPT 1771 dan melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi e-Filing Pajak yang resmi.

5. Perpanjang jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan dalam jangka waktu paling lama sekitar dua bulan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis atau cara lain sesuai ketentuan Ditjen Pajak.

6. WP juga harus mencantumkan lampiran dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT, dimana ini diatur dalam PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT beserta lampirannya.

Cara Lapor Pajak Nihil Online dan Langkah-LangkahnyaIlustrasi lapor SPT Badan

Persiapan Lapor SPT Badan

Bukan hanya dokumen atau berkas yang harus disiapkan oleh WP Badan untuk melaporkan pajaknya, tapi juga harus menyiapkan hal teknis.

Persiapan teknis dan berkas apa saja yang harus ada untuk lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan?

a. Dokumen atau Berkas yang Harus Disiapkan untuk Lapor SPT Badan

Untuk Badan Usaha yang pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, serta berorientasi pada profit, maka perlu melampirkan dokumen seperti berikut saat melakukan lapor SPT Badan:

1. Fotokopi dokumen pendirian atau akta pendirian dan perubahan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap

2. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing

3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan bukti pembayaran listrik.

  1. Untuk Badan yang tidak berorientasi pada profit, pengajuan kepemilikan NPWP akan dipenuhi jika melampirkan fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi dan surat keterangan domisili dari RT dan RW.
  2. Untuk Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak (misalnya: Joint Operation), maka syarat yang harus dipersiapkan adalah: 

4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation)

5. Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk punya NPWP

6. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal setingkat Lurah atau Kepala Desa jika penanggung jawabnya adalah WNA

7. Fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya tingkat Lurah atau Kepala Desa.

Note: Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

b. Dokumen yang Disiapkan Saat Mengisi SPT Tahunan Badan

Selanjutnya, dokumen atau berkas umum yang wajib dipersiapkan saat pengisian SPT Badan adalah seperti berikut: 

1. SPT Tahunan PPh Badan 1771.

2. SPT Masa PPN, yang di dalamnya termasuk seluruh Faktur Pajak masukan dan keluaran pada satu tahun pajak tersebut.

  • SPT Masa Pasal 21, mulai dari awal sampai akhir tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 impor, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, dalam satu tahun masa pajak. Berkas ini diperlukan jika Anda merupakan wajib pajak dengan kewajiban berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
  • Bukti Pembayaran PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Laporan Keuangan, termasuk juga laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya (buku besar pendukung laporan keuangan, buku besar pembantu pendukung laporan keuangan, rekening koran atau tabungan perusahaan, bukti penerimaan dan pengeluaran, arsip akta pendirian atau perubahannya dan lampiran SPT Tahunan PPh Badan)

Terkait dengan penyampaian SPT Masa PPN, ketahui Syarat Lapor SPT Masa PPN Terbaru dan Persiapannya.

c. Persiapan Teknis untuk Lapor SPT Badan

Selain harus mempersiapkan beberapa dokumen dan berkas seperti di atas, hak teknis yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki EFIN Pajak

WP harus membuat EFIN atau Electronic Filing Identification Number pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

EFIN penting karena ini adalah nomor identitas elektronik WP saat melakukan e-Filing pajak.

Untuk bisa membuat EFIN, WP harus mengunduh dan mengisi formulir yang sudah ditentukan, lalu dicetak.

Formulir tersebut dibawa ke KPP bersama persyaratan dokumen lainnya. Rangkaian proses ini bisa berjalan kurang dari sehari selama persyaratannya lengkap dan benar.

Jika belum memiliki EFIN, begini Cara Pengajuan Aktivasi EFIN SPT Badan

2. Aktivasi EFIN Pajak

Setelah mendapatkan EFIN, WP bisa melakukan aktivasi EFIN itu di situs DJP Online, yakni https://djponline.pajak.go.id/account/login. Selanjutnya, masukkan NPWP, EFIN, dan email

Berikutnya, klik tautan yang dikirimkan DJP ke email PKP untuk verifikasi. Selesai.

Bukti potong SPT Masa jadi salah satu berkas persyaratan lapor SPT Badan

Mulai Melaporkan SPT Badan

Setelah menyiapkan seluruh berkas dan dokumen pendukung lainnya yang harus ada pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan,

Berikut langkah-langkah lapor SPT Badan online:

  1. Masuk akun e-Filling atau e-SPT yang ada di situs web DJP Online atau Klikpajak.id
  2. Klik “e-Filing” atau “e-SPT” kemudian pilih “Buat SPT”
  3. Setelah itu, akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar supaya sistem bisa menentukan jenis formulir SPT yang sesuai. Dalam hal ini, formulir 1771, seperti yang tadi sudah dijelaskan.
  4. Kemudian, isi dan lengkapilah formulir yang diberikan. Jawab beberapa pertanyaan panduan yang muncul setelahnya.
  5. Masukkan kode verifikasi yang sebelumnya sudah dikirim ke alamat surel.
  6. Klik “Kirim SPT”. Lapor SPT Tahunan badan sudah selesai.

Agar lebih mudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online e-Filing Klikpajak.id.

Kenapa?

Karena Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak dalam satu platform.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban pajak dengan akurat, sehingga menghindari adayanya kesalahan penghitungan.

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Semakin Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bukan hanya memudahkan Anda melaporkan SPT Pajak, Klikpajak juga menyediakan fitur lengkap lainnya dan terintegrasi dengan laporan keuangan online.

Sehingga Anda dapat dengan mudah melakukan aktivitas perpajakan kapan pun dan di mana saja Anda berada.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang dapat memudahkan urusan perpajakan Anda?

a. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Fitur e-Bupot memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak.

Apa saja keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan korporasi Anda?

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan Ditjen Pajak
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id ini, Anda akan lebih mudah mengirim bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi dan melakukan rekapitulasi serta rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan melalui e-Bupot.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Lebih Mudah Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN

DJP telah memberlakukan e-Faktur 3.0 secara nasional mulaia 1 Oktober 2020. Dengan berlakunya e-Faktur versi terbaru ini pula, penyampaian SPT Masa PPN harus melalui e-Faktur web based.

Tidak bisa lagi lapor SPT Masa PPN di e-SPT atau e-Filing.

Bagi penguna e-Faktur client desktop DJP, harus memperbarui dengan cara install dan download patch untuk update e-Faktur 3.0 agar bisa menggunakan aplikasi e-Faktur yang sudah dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur client desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa install aplikasi.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Melalui integrasi ini Anda dapat lebih mudah:

  • Menarik data laporan keuangan dari akun Jurnal.id Anda yang akan dibuat Faktur Pajaknya
  • Lebih mudah melakukan rekonsiliasi atau mencocokkan data pada invoice dengan Faktur Pajak
  • Membuat Faktur Pajak dalam jumlah banyak jadi lebih mudah
  • Melakukan pembatalan Faktur dan pembetulan Faktur Pajak jauh lebih mudah
  • Mudah melakukan penagihan pada mitra

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

c. Bayar dan Setor Pajak dalam Satu Platform

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

d. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

e. Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Aplikasi pajak online Klikpajak yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id ini semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih praktis dan cepat.

Karena Anda dapat menarik data langsung dari laporan keuangan perusahaan ketika ingin membuat Faktur Pajak, Bukti Potong Pajak dan penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh maupun PPN.

Penarikan data ini akan membuat Anda tidak perlu lagi input data secara manuai satu per satu dari setiap transaksi pada laporan keuangan yang akan dibuat administrasi pajaknya.

Tentu saja, hal ini akan menghemat banyak waktu Anda untuk mengurus perpajakan perusahaan korporasi.

Integrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Aktivtas keuangan dan perpajakan makin praktis dengan integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga keamanan data menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar maupun lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Kemanan data adalah salah satu yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED26 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: