Kategori dan Besaran Pajak Pertambahan NIlai Transaksi Properti

Kategori dan Besaran Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Jual-Beli Properti

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang kena pajak atau jasa kena pajak yang ada dalam transaksi jual beli. Properti atau bangunan, merupakan barang kena pajak yang juga dibebani PPN dalam transaksinya, baik jual atau beli. Properti dalam hal ini adalah rumah, gudang, apartemen, kondominium dan sejenisnya.

Aspek yang ada dalam transaksi jual atau beli properti terbilang cukup banyak. Selain Pajak Pertambahan Nilai, ada juga aspek lain seperti Pajak Bumi Banugnan, Pajak Penghasilan, Nilai Jual Objek Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. Seluruh aspek tersebut harus diperhitungkan dan dilunasi dalam transaksi jual ataupun beli properti.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sendiri dikenakan pada satu kali transaksi. Biasanya, ketika transaksi terjadi antara pengembang dan orang pribadi. Besarannya adalah 10% dari nilai transaksi yang terjadi. Pungutan pajak ini akan dikenakan ketika nilai transaksi di atas Rp36.000.000. Jika nilai transaksi di bawah itu, maka tidak ada PPN yang dibebankan pada transaksi.

Di Indonesia sendiri, transaksi jual beli properti biasanya sudah memasukkan beban PPN pada harga yang dicantumkan. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak perlu repot menghitung besaran PPN yang menjadi tanggungannya. Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan, kemudian harus dilunasi selambat-lambatnya 15 bulan setelah transaksi, dan dilaporkan selambat-lambatnya 20 bulan setelah pelunasan PPN tersebut.

Bangunan atau Properti yang Tergolong Mewah

PPN bidang properti akan identik dengan properti mewah. Properti mewah sendiri bisa dilihat dari beberapa kriteria yang menandakan bahwa bangunan atau objek tersebut dapat dikatakan mewah. Penggolongan ini bisa Anda perhatikan jika Anda berniat membangun sendiri properti mewah tersebut.

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002

Properti Anda akan dikenakan PPN bila masuk dalam kondisi berikut.

  1. Pembangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Hasil bangunan atau properti digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
  2. Bangunan atau properti yang dibangun akan digunakan sebagai tempat tinggal (tidak termasuk fasilitas keluarga dan fasilitas lain) atau tempat usaha (digunakan untuk tempat usaha dan termasuk seluruh fasilitas yang ada).
  3. Bangunan atau properti memiliki luas bangunan 200 m2 atau lebih. Bangunan atau properti bersifat permanen dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Untuk besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada pembangunan properti sendiri adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Perlu diketahui, dasar pengenaan pajak yang berlaku adalah sebesar 40% dari total jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan dalam pembangunan.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK/03/2009

Untuk bangunan mewah seperti rumah, apartemen, kondominium dan town house, kategorinya adalah:

  1. Rumah dan town house dari jenis non strata title, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 350 m2 atau lebih.
  2. Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dari jenis strata title dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.

Berbeda dengan tarif sebelumnya, untuk kategori ini dikenakan pajak sebesar 20%. Pajak Pertambahan Nilai akan resmi terutang terhitung sejak tanggal dialihkan atau dijualnya properti ini.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi properti merupakan hal yang wajar mengingat nilai transaksinya tergolong besar dan melibatkan banyak aspek perpajakan. Penghitungannya perlu dilakukan dengan cermat, agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran hingga pada tahap pelaporan pembayarannya.

Klikpajak, sebagai salah satu penyedia jasa layanan perpajakan, bisa menjadi pilihan Anda untuk membantu menghitung besaran PPN yang menjadi kewajiban. Dengan sistem yang terintegrasi dengan DJP, Klikpajak dapat beroperasi sesuai regulasi dan peraturan terbaru, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penghitungan hingga pelaporannya. Klikpajak cocok digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dalam urusan perpajakan, baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.


PUBLISHED06 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: